Keberhasilan Pemprov Jawa Barat menempati peringkat tiga besar terbaik penilaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara nasional dipengaruhi faktor komitmen.
Semangat dan serius penyusunannya menjadi kunci sukses keberhasilan berprestasi dalam penyusunan laporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Ini dilakukan karena menjadi warisan pendahulu, sehingga harus dilanjutkan agar kinerjanya tidak menurun," ujar Kabiro Pemerintahan dan Kerja sama Setprov Jawa Barat, Dani Ramdan dalam paparannya saat menerima kunjungan Rombongan Pemprov Kaltim, di Ruang Sanggabuana Gedung Sate, Bandung, Selasa (12/11).
Menurutnya, dengan dilakukan secara serius sudah memberikan dampak positif dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bisa mendapatkan indikator pengukuran kinerja.
Sedang mekanismenya dilakukan penyusunan diawal. Proses penyusunannya dilakukan diawal atau curi start dari waktu penyusunanya.
Jika biasanya penyusunan LPPD dilakukan setelah tahun anggaran berakhir atau awal tahun anggaran berikutnya, maka ini dilakukan lebih awal yakni 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Semua disusun diawal, terkecuali data dinamis yang memang harus menunggu progress pelaksanaan tahun anggaran berakhir.
Ini diilakukan agar ada waktu untuk menyusun hingga verifikasi agar penyusunannya lebih baik.
Tidak hanya itu, diakhir tahun dilanjutkan menggelar rapat melibatkan kabupaten/kota yang dipimpin langsung oleh gubernur.
"Setelah dengar arahan gubernur semua berkomitmen untuk mencanangkan yang ingin dicapai baik sektoral maupun kabupaten/kota. Termasuk kita gelar Bimtek LPPD, pendampingan sampai proses pelaporan," katanya.
Terkait kunjungan Pemprov Kaltim, dia menyebut sebelumnya juga sudah menerima kunjungan pembelajaran dari Pemprov Kaltara bahkan dilakukan MoU dan PKS untuk 3 aspek yang menjadi penilaian LPPD, yakni penerapan perizinan dilakukan secara online, kepegawaian terkait pengukuran kinerja, dan perencanaan. Termasuk Provinsi Maluku yang bekerja sama untuk menampilkan 18 aspek.
Sementara Kabag Urusan Pemda Biro Pemerintahan dan Kesra Setprov Jawa Barat, Neni Rohaeni menyebut terpenting komitmen. Perlu ada SOP untuk memberikan jaminan kepastian layanan.
"Sama seperti Jawa Timur yang selalu terbaik karena ini. Jaminan kepastian pelayanan ada SOP," ucapnya.
Seperti diketahui, Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir berhasil masuk peringkat tiga besar secara nasional dalam penilaian LPPD, sehingga dianugrahi Penghargaan Parasamya Punakarya Nugraha.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Semangat dan serius penyusunannya menjadi kunci sukses keberhasilan berprestasi dalam penyusunan laporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Ini dilakukan karena menjadi warisan pendahulu, sehingga harus dilanjutkan agar kinerjanya tidak menurun," ujar Kabiro Pemerintahan dan Kerja sama Setprov Jawa Barat, Dani Ramdan dalam paparannya saat menerima kunjungan Rombongan Pemprov Kaltim, di Ruang Sanggabuana Gedung Sate, Bandung, Selasa (12/11).
Menurutnya, dengan dilakukan secara serius sudah memberikan dampak positif dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bisa mendapatkan indikator pengukuran kinerja.
Sedang mekanismenya dilakukan penyusunan diawal. Proses penyusunannya dilakukan diawal atau curi start dari waktu penyusunanya.
Jika biasanya penyusunan LPPD dilakukan setelah tahun anggaran berakhir atau awal tahun anggaran berikutnya, maka ini dilakukan lebih awal yakni 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Semua disusun diawal, terkecuali data dinamis yang memang harus menunggu progress pelaksanaan tahun anggaran berakhir.
Ini diilakukan agar ada waktu untuk menyusun hingga verifikasi agar penyusunannya lebih baik.
Tidak hanya itu, diakhir tahun dilanjutkan menggelar rapat melibatkan kabupaten/kota yang dipimpin langsung oleh gubernur.
"Setelah dengar arahan gubernur semua berkomitmen untuk mencanangkan yang ingin dicapai baik sektoral maupun kabupaten/kota. Termasuk kita gelar Bimtek LPPD, pendampingan sampai proses pelaporan," katanya.
Terkait kunjungan Pemprov Kaltim, dia menyebut sebelumnya juga sudah menerima kunjungan pembelajaran dari Pemprov Kaltara bahkan dilakukan MoU dan PKS untuk 3 aspek yang menjadi penilaian LPPD, yakni penerapan perizinan dilakukan secara online, kepegawaian terkait pengukuran kinerja, dan perencanaan. Termasuk Provinsi Maluku yang bekerja sama untuk menampilkan 18 aspek.
Sementara Kabag Urusan Pemda Biro Pemerintahan dan Kesra Setprov Jawa Barat, Neni Rohaeni menyebut terpenting komitmen. Perlu ada SOP untuk memberikan jaminan kepastian layanan.
"Sama seperti Jawa Timur yang selalu terbaik karena ini. Jaminan kepastian pelayanan ada SOP," ucapnya.
Seperti diketahui, Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir berhasil masuk peringkat tiga besar secara nasional dalam penilaian LPPD, sehingga dianugrahi Penghargaan Parasamya Punakarya Nugraha.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019