Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menetapkan Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru. Atas nama Pemprov Kaltim, pribadi, dan masyarakat Kaltim dia mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya atas keputusan tersebut.
"Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kaltim akan mendukung, bekerja keras mewujudkan cita-cita Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara ke wilayah Kaltim,” katanya di Samarinda, Senin (26/8) sore.
Ia memastikan Pemprov Kaltim, Pemkab/Pemkot se Kaltim beserta DPRD akan mendukung menyiapkan semuanya secara baik. Sebab sejak awal ada rencana pemindahan Ibu Kota Negara mencuat, masyarakat Kaltim sepenuh hati siap menerima keputusan itu.
Hadi Mulyadi mengatakan masyarakat Kaltim dituntut harus meningkatkan kapasitas dan pendidikannya sebagai persiapan menghadapi persaingan kualitas SDM sebagai lokasi Ibu Kota Negara. Maksudnya agar sasaran pemindahan Ibu Kota Negara terwujud pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat Kaltim.
“Kita berharap dengan keputusan ini masyarakat merasakan manfaatnya. Masyarakat aman, nyaman, dan sejahtera. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton,” katanya.
Terkait arah kebijakan Kaltim, dia mengaku Visi Misi pembangunan Kaltim tidak banyak berbeda dengan arah target pembangunan nasional. Karenanya dia menilai tidak perlu penyesuaian berarti antara kebijakan pusat dan daerah.
Hanya saja, Hadi berpesan agar pusat merencanakan secara matang realisasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru tersebut agar bukan sekedar mendukung program nasional, tapi memberi dampak kemajuan bagi daerah.
Seperti diketahui, sekitar pukul 14.30 Wita Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim melalui penyataan resminya di Istana Presiden Jakarta yang disiarkan secara langsung melalui TV Nasional.
Presiden didampingi Wapres Jusuf Kalla, Gubernur Kaltim, Isran Noor, Gubernur DKI, Anies Baswedan, Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ATR, Sofyan Djalil, dan Menteri LH, Siti Nurbaya.
Lokasinya ditetapkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lain di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dianggap bebas dari rawan bencana nasional seperti banjir, tsunami, dan tanah longsor. Selain itu, lokasi Kaltim strategis karena berada di tengah wilayah Indonesia.
Rencana tersebut paling lambat diselesia pada 2024 dengan total kebutuhan dana mencapai Rp466 Triliun. Rinciannya 19 persen APBN skema kerjasama pengelolaan asset dari Jakarta dan daerah Ibu Kota Negara baru.
Melalui siaran TV Nasional yang sama Gubernur Kaltim, Isran Noor mengaku tidak ada pilihan semua harus siap. Dia akan segera berkoordinasi dengan Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Penajam Paser Utara perihal dukungan Kaltim terkait pemindahan ibu Kota Negara.
Pernyataan Wagub Kaltim
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019