Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar, Selasa (23/7) malam.


Hadir dalam acara tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembesie.

“Alhamdulilah tahun ini Paser kembali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak. Terima kasih kepada semua OPD yang sudah bekerja keras sehingga prestasi ini kita peroleh,” kata Bupati Paser.

Penghargaan yang diterima Bupati itu menurut Yusriansyah merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap perkembangan anak di Kabupaten Paser. Pada tahun 2018 di Surabaya Pemkab Paser juga menerima penghargaan KLA. 

Bupati Yusriansyah mengatakan, bahwa Pemkab Paser berupaya komitmen untuk mewujudkan Paser menjadi daerah yang ramah terhadap anak.

“Kabupaten Paser berkomitmen untuk mewujudkan daerah layak anak. Program-program yang dilakukan OPD, maupun kebijakan yang dikeluarkan turut menyertakan kepentingan anak di Kabupaten Paser,” kata Yusriansyah.

Yusriansyah menerangkan, penghargaan yang sudah diterimanya itu akan menjadi motivasi bagi Pemkab Paser untuk lebih meningkat predikatnya, paling tidak tingkat madya hingga nindya. 

“Oleh karena itu keberhasilan menerima predikat KLA perlu kerja sama yang baik antarinstansi yang tergabung dalam satuan gugus tugas KLA Kabupaten Paser,” ucap Yusriansyah.

Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, Siti Hadijah mengatakan penghargaan tersebut merupakan penghargaan kali keempat yang diterima Pemkab Paser. 

“Ini penghargaan yang keempat kali kami terima. Ada empat kategori KLA, yakni Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Saat ini kami terima tingkat pratama,” ucapnya. 

Hadijah mengatakan penghargaan KLA ini merupakan kebanggaan bagi Kabupaten Paser, meski predikat kategori pratama.

Dengan menjadi daerah yang ramah terhadap anak, Kabupaten Paser dinyatakan berkomitmen dalam membangun sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, 

“Semua itu komitmen yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak,” ucap Hadijah. (MC Kominfo Paser)

Pewarta: R. Wartono

Editor : Abdul Hakim Muhiddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019