Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan ada potensi perang pangan yang terjadi pada masa mendatang karena semakin besarnya kebutuhan untuk memenuhi pangan pada populasi dunia yang terus melesat.
"Populasi penduduk dunia yang terus mengalami peningkatan membuat seluruh bangsa menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan," kata Susi Pudjiastuti dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Menteri Susi, bukan tidak mungkin akan terjadi krisis atau rawan pangan pada masa mendatang.
Ikan sebagai salah satu sumber pangan yang kaya kandungan gizi dan relatif dinilai lebih mudah didapatkan diprediksi akan menjadi rebutan.
Sebagaimana hasil penelitian organisasi pangan dunia FAO, satu dari lima ikan yang dikonsumsi di dunia saat ini berasal dari illegal fishing.
Sementara itu, ujar dia, negara penghasil ikan mulai menggunakan kekuatan militer untuk mengamankan sumber daya ikan mereka.
Di Indonesia sendiri, pada 2017 untuk memenuhi kebutuhan pangan 265 juta warga negaranya dibutuhkan 12,6 juta ton ikan.
Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk 0,6 persen dan angka konsumsi ikan 50 kg per kapita, diproyeksikan pada 2045 mendatang, untuk memenuhi kebutuhan 318 juta warga negara Indonesia dibutuhkan 15,9 juta ton ikan.
Oleh karena itu, tak hanya di laut, penangkapan ikan yang bertanggung jawab juga harus dilakukan di semua perairan, baik danau, sungai, dan embung.
Untuk itu, Menteri Susi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penangkapan yang merusak seperti dengan bom, portas, dinamit, dan setrum.
"Tuhan menganugerahi kita sumber daya ikan yang tidak usah susah-susah pelihara kok dirusak, diambil semena-mena?" ucapnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menangkap kepiting, rajungan, dan lobster bertelur dan di bawah ukuran agar dapat berkembang biak di alam.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Populasi penduduk dunia yang terus mengalami peningkatan membuat seluruh bangsa menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan," kata Susi Pudjiastuti dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Menteri Susi, bukan tidak mungkin akan terjadi krisis atau rawan pangan pada masa mendatang.
Ikan sebagai salah satu sumber pangan yang kaya kandungan gizi dan relatif dinilai lebih mudah didapatkan diprediksi akan menjadi rebutan.
Sebagaimana hasil penelitian organisasi pangan dunia FAO, satu dari lima ikan yang dikonsumsi di dunia saat ini berasal dari illegal fishing.
Sementara itu, ujar dia, negara penghasil ikan mulai menggunakan kekuatan militer untuk mengamankan sumber daya ikan mereka.
Di Indonesia sendiri, pada 2017 untuk memenuhi kebutuhan pangan 265 juta warga negaranya dibutuhkan 12,6 juta ton ikan.
Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk 0,6 persen dan angka konsumsi ikan 50 kg per kapita, diproyeksikan pada 2045 mendatang, untuk memenuhi kebutuhan 318 juta warga negara Indonesia dibutuhkan 15,9 juta ton ikan.
Oleh karena itu, tak hanya di laut, penangkapan ikan yang bertanggung jawab juga harus dilakukan di semua perairan, baik danau, sungai, dan embung.
Untuk itu, Menteri Susi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penangkapan yang merusak seperti dengan bom, portas, dinamit, dan setrum.
"Tuhan menganugerahi kita sumber daya ikan yang tidak usah susah-susah pelihara kok dirusak, diambil semena-mena?" ucapnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menangkap kepiting, rajungan, dan lobster bertelur dan di bawah ukuran agar dapat berkembang biak di alam.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019