Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - Semua kampung di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur, berhasil menyerap dan memanfaatkan Alokasi Dana Kampung (ADK) dari pemerintah kabupaten setempat senilai Rp56,06 miliar untuk berbagai kegiatan.
"Total ADK yang digelontorkan oleh Pemkab Mahulu untuk 50 kampung tahun ini mencapai Rp88,59 miliar," ujar Koordinator Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera (Gerbangmas) Kabupaten Mahulu Beny Arianto di Ujoh Bilang, Sabtu.
Dari nilai Rp88,59 miliar itu, lanjutnya, pencairannya dibagi dua tahap, yakni tahap pertama sebesar 60 persen dan sisanya yang 40 persen dicairkan di tahap dua setelah adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan ADK tahap pertama.
Sedangkan pemanfaatan ADK yang sebesar Rp56,06 miliar tersebut berasal dari 50 kampung yang sudah memanfaatkan tahap pertama senilai Rp53,19 miliar, ditambah empat kampung yang sudah menyerap ADK tahap dua per 5 Oktober 2018 senilai Rp2,86 miliar.
Empat kampung yang hingga 5 Oktober ini menyerap ADK tahap dua itu semuanya berasal dari Kecamatan Long Apari, yakni Kampung Long Kerioq senilai Rp726,08 juta, Long Penaneh II senilai Rp677,33 juta, Tiong Ohang Rp772,16 juta, dan Kampung Long Penaneh III senilai Rp694,32 juta.
Ia menjelaskan bahwa prinsip penggunaan ADK harus dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat kampung, dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, kemudian dilaksanakan secara hemat, terarah, dan terkendali.
Sedangkan pemanfaatannya terdiri atas program prioritas dan pilihan. Untuk prioritas ADK antara lain untuk penghasilan tetap petinggi dan aparatur kampung, tunjangan, operasional pemerintahan kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan insentif Ketua RT.
Kemudian untuk bidang pembangunan antara lain jalan pemukiman, penyediaan listrik kampung, pembangunan tempat sampah terpadu, pembangunan infrastuktur yang menunjang program pertanian, pembukaan badan jalan usaha tani, pemeliharaan sarana dan prasarana kampung.
"Sedangkan untuk program pilihan antara lain penyusunan tata ruang kampung, penetapan dan penegasan batas kampung, penyelenggaraan musyawarah, pengelolaan informasi, perencanaan pembangunan, dan untuk penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung,"ujarnya.
Ia melanjutkan, tahun ini 50 kampung di Mahulu juga mendapat bantuan keuangan dari Pemkab Mahulu senilai Rp15 miliar, sehingga anggaran yang digelontorkan Pemkab Mahulu untuk 50 kampung total Rp103,59 miliar, atau rata-rata Rp2,07 miliar per kampung.
Di sisi lain, 50 kampung di Mahulu tahun ini juga mendapat dana desa dari pemerintah pusat senilai Rp56,36 miliar, atau rata-rata satu kampung mendapat dana desa Rp1,12 miliar.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Total ADK yang digelontorkan oleh Pemkab Mahulu untuk 50 kampung tahun ini mencapai Rp88,59 miliar," ujar Koordinator Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera (Gerbangmas) Kabupaten Mahulu Beny Arianto di Ujoh Bilang, Sabtu.
Dari nilai Rp88,59 miliar itu, lanjutnya, pencairannya dibagi dua tahap, yakni tahap pertama sebesar 60 persen dan sisanya yang 40 persen dicairkan di tahap dua setelah adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan ADK tahap pertama.
Sedangkan pemanfaatan ADK yang sebesar Rp56,06 miliar tersebut berasal dari 50 kampung yang sudah memanfaatkan tahap pertama senilai Rp53,19 miliar, ditambah empat kampung yang sudah menyerap ADK tahap dua per 5 Oktober 2018 senilai Rp2,86 miliar.
Empat kampung yang hingga 5 Oktober ini menyerap ADK tahap dua itu semuanya berasal dari Kecamatan Long Apari, yakni Kampung Long Kerioq senilai Rp726,08 juta, Long Penaneh II senilai Rp677,33 juta, Tiong Ohang Rp772,16 juta, dan Kampung Long Penaneh III senilai Rp694,32 juta.
Ia menjelaskan bahwa prinsip penggunaan ADK harus dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat kampung, dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, kemudian dilaksanakan secara hemat, terarah, dan terkendali.
Sedangkan pemanfaatannya terdiri atas program prioritas dan pilihan. Untuk prioritas ADK antara lain untuk penghasilan tetap petinggi dan aparatur kampung, tunjangan, operasional pemerintahan kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan insentif Ketua RT.
Kemudian untuk bidang pembangunan antara lain jalan pemukiman, penyediaan listrik kampung, pembangunan tempat sampah terpadu, pembangunan infrastuktur yang menunjang program pertanian, pembukaan badan jalan usaha tani, pemeliharaan sarana dan prasarana kampung.
"Sedangkan untuk program pilihan antara lain penyusunan tata ruang kampung, penetapan dan penegasan batas kampung, penyelenggaraan musyawarah, pengelolaan informasi, perencanaan pembangunan, dan untuk penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung,"ujarnya.
Ia melanjutkan, tahun ini 50 kampung di Mahulu juga mendapat bantuan keuangan dari Pemkab Mahulu senilai Rp15 miliar, sehingga anggaran yang digelontorkan Pemkab Mahulu untuk 50 kampung total Rp103,59 miliar, atau rata-rata Rp2,07 miliar per kampung.
Di sisi lain, 50 kampung di Mahulu tahun ini juga mendapat dana desa dari pemerintah pusat senilai Rp56,36 miliar, atau rata-rata satu kampung mendapat dana desa Rp1,12 miliar.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018