Jakarta (Antaranews) - Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah untuk merealisasikan janjinya dalam memprioritaskan pengangkatan guru honorer.
"Pengangkatan guru honorer menjadi PNS ini sudah menjadi janji pemerintah. Kami mendesak dilaksanakan karena faktanya sampai sekarang janji itu belum terlihat realisasinya," kata Fikri dalam siaran persnya yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR ini menilai, pemenuhan sumber daya manusia (SDM) di dunia pendidikan sifatnya sangat penting sebagai ujung tombak kemajuan pendidikan.
Karena itu, lanjut dia, meski sejak tahun 2005 seleksi CPNS dimoratorium, setidaknya setiap tahun ada pengangkatan guru honorer menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Selain itu, Abdul Fikri Faqih juga menekankan pentingnya pendataan dan skala prioritas kebutuhan guru di setiap daerah. Jika tidak didata dengan akurat, maka persoalan kekurangan guru masih akan terus berkelanjutan.
"Pendataan ini menjadi prioritas yang sangat penting untuk pemerintah," kata Fikri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan tahun 2018 bakal ada rekrutmen CPNS baru yang akan dilakukan secara bertahap.
Janji Presiden Jokowi itu disampaikan di hadapan 30 ribu lebih guru di Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka HUT PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2017 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa guru yang sudah mengabdi lama, serta memenuhi kompetensi dan kualifikasi, harus diutamakan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Pengangkatan guru honorer menjadi PNS ini sudah menjadi janji pemerintah. Kami mendesak dilaksanakan karena faktanya sampai sekarang janji itu belum terlihat realisasinya," kata Fikri dalam siaran persnya yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR ini menilai, pemenuhan sumber daya manusia (SDM) di dunia pendidikan sifatnya sangat penting sebagai ujung tombak kemajuan pendidikan.
Karena itu, lanjut dia, meski sejak tahun 2005 seleksi CPNS dimoratorium, setidaknya setiap tahun ada pengangkatan guru honorer menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Selain itu, Abdul Fikri Faqih juga menekankan pentingnya pendataan dan skala prioritas kebutuhan guru di setiap daerah. Jika tidak didata dengan akurat, maka persoalan kekurangan guru masih akan terus berkelanjutan.
"Pendataan ini menjadi prioritas yang sangat penting untuk pemerintah," kata Fikri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan tahun 2018 bakal ada rekrutmen CPNS baru yang akan dilakukan secara bertahap.
Janji Presiden Jokowi itu disampaikan di hadapan 30 ribu lebih guru di Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka HUT PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2017 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa guru yang sudah mengabdi lama, serta memenuhi kompetensi dan kualifikasi, harus diutamakan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018