Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memperhatikan pelayanan publik di daerah perbatasan dan terpencil yang masih belum maksimal.
"Pelayanan publik di daerah terpencil dan kawasan perbatasan dalam wilayah Provinsi Kaltim dan Kaltara harus menjadi perhatian Menteri PAN-RB, karena masih minimnya jumlah ASN di daerah itu," ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Samarinda, Rabu.
Masih minimnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di perbatasan dan pulau terluar sehingga harus mendapat perhatian khusus tersebut, disampaikan Hetifah saat Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kementerian PAN-RB pada Selasa (6/2).
"Kebetulan daerah pemilihan kami ada di wilayah-wilayah pinggiran seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Kaltim) dan Kabupaten Nunukan (Kaltara). Sedangkan masalah pelayanan publik erat kaitannya dengan ASN, jadi saya mohon Pak Menteri terus mendorong dan memberi perhatian karena kawasan itu merupkan daerah otonomi baru," ujar legislator dari daerah pemilihan Kaltim dan Kaltara itu.
Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti soal kelembagaan di Kaltim-Kaltara, salah satunya Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengingat hingga kini BPN Kaltara masih menyatu dengan BPN Kaltim.
Sedangkan untuk membentuk Kanwil BPN di Provinsi Kaltara sangat membutuhkan jumlah ASN yang memadai, sehingga kondisi ini harus menjadi perhatian.
"BPN untuk Kaltara saat ini masih menyatu dengan Kaltim, padahal kita punya target sertifikasi tanah yang banyak. Kalau diminta ke daerah untuk membentuk BPN di Kaltara, tentu akan terhambat karena masih kekurangan ASN," tuturnya.
Ia juga menyampaikan kepada menteri tentang perlunya pemerintah pusat memperhatikan tenaga honorer di daerah pemilihannya, mengingat tenaga honorer yang sudah mengabdi lama di daerah harus diberikan kekhususan jika mengikuti seleksi sebagai ASN.
Menurut Hetifah, masyarakat di Provinsi Kaltara ingin ada afirmasi, yakni jika ke depan ada pengangkatan ASN agar diprioritaskan mereka-meraka yang sudah mengabdi lama di daerah setempat.
Menanggapi ini, Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan bahwa pemerintah sebetulnya sudah memberi perhatian lebih kepada daerah-daerah perbatasan seperti Kaltara, apalagi pengajuan yang diusulkan Pemprov Kaltara sangat detail dan sesuai kebutuhan.
"Belum ada provinsi selain Kaltara yang diberi formasi penerimaan PNS 2017. Ini karena gubernurnya pro aktif. Pengajuan kepada Kemen PANRB secara rasional tentu dapat diterima karena betul-betul detail," katanya.
Asman juga mengatakan bahwa pemerintah sudah menambah pegawai di Kaltara sebanyak 500 orang pada 2017. Sedangkan terkait pembentukan BPN Kaltara akan dikomunikasikan dengan Kementerian ATR/BPN. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Pelayanan publik di daerah terpencil dan kawasan perbatasan dalam wilayah Provinsi Kaltim dan Kaltara harus menjadi perhatian Menteri PAN-RB, karena masih minimnya jumlah ASN di daerah itu," ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Samarinda, Rabu.
Masih minimnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di perbatasan dan pulau terluar sehingga harus mendapat perhatian khusus tersebut, disampaikan Hetifah saat Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kementerian PAN-RB pada Selasa (6/2).
"Kebetulan daerah pemilihan kami ada di wilayah-wilayah pinggiran seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Kaltim) dan Kabupaten Nunukan (Kaltara). Sedangkan masalah pelayanan publik erat kaitannya dengan ASN, jadi saya mohon Pak Menteri terus mendorong dan memberi perhatian karena kawasan itu merupkan daerah otonomi baru," ujar legislator dari daerah pemilihan Kaltim dan Kaltara itu.
Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti soal kelembagaan di Kaltim-Kaltara, salah satunya Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengingat hingga kini BPN Kaltara masih menyatu dengan BPN Kaltim.
Sedangkan untuk membentuk Kanwil BPN di Provinsi Kaltara sangat membutuhkan jumlah ASN yang memadai, sehingga kondisi ini harus menjadi perhatian.
"BPN untuk Kaltara saat ini masih menyatu dengan Kaltim, padahal kita punya target sertifikasi tanah yang banyak. Kalau diminta ke daerah untuk membentuk BPN di Kaltara, tentu akan terhambat karena masih kekurangan ASN," tuturnya.
Ia juga menyampaikan kepada menteri tentang perlunya pemerintah pusat memperhatikan tenaga honorer di daerah pemilihannya, mengingat tenaga honorer yang sudah mengabdi lama di daerah harus diberikan kekhususan jika mengikuti seleksi sebagai ASN.
Menurut Hetifah, masyarakat di Provinsi Kaltara ingin ada afirmasi, yakni jika ke depan ada pengangkatan ASN agar diprioritaskan mereka-meraka yang sudah mengabdi lama di daerah setempat.
Menanggapi ini, Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan bahwa pemerintah sebetulnya sudah memberi perhatian lebih kepada daerah-daerah perbatasan seperti Kaltara, apalagi pengajuan yang diusulkan Pemprov Kaltara sangat detail dan sesuai kebutuhan.
"Belum ada provinsi selain Kaltara yang diberi formasi penerimaan PNS 2017. Ini karena gubernurnya pro aktif. Pengajuan kepada Kemen PANRB secara rasional tentu dapat diterima karena betul-betul detail," katanya.
Asman juga mengatakan bahwa pemerintah sudah menambah pegawai di Kaltara sebanyak 500 orang pada 2017. Sedangkan terkait pembentukan BPN Kaltara akan dikomunikasikan dengan Kementerian ATR/BPN. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018