Penajam (Antaranews Kaltim) - Anggaran program penerima bantuan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dipangkas sebesar Rp2,1 miliar dari nilai awal sekitar Rp3,5 miliar, karena menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Arnold Wayong, saat ditemui di Penajam, Kamis, mengungkapkan dana pelayanan kesehatan PBI kepesertaan BPJS Kesehatan pada 2018 hanya diakomodir separuhnya sebab keuangan pemerintah kabupaten saat ini sedang mengalami defisit.
Sehingga total dana pelayanan kesehatan PBI kepesertaan BPJS Kesehatan yang awalnya direncanakan lebih kurang Rp3,5 miliar mengalami penurunan sekitar Rp2,1 miliar.
Dengan defisitnya anggaran pemerintah daerah tersebut, dana pelayanan kesehatan PBI kepesertaan BPJS Kesehatan pada 2018 hanya sebesar Rp1,4 miliar.
Arnold Wayong menjelaskan estimasi atau perhitungan pembiayaan pelayanan kesehatan PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD kabupaten mencapai Rp291 juta per bulan.
Namun, karena terjadi penurunan keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dilakukan penyesuaian anggaran sehingga menjadi Rp116 juta per bulan.
Sedangkan kekurangan anggaran layanan kesehatan bagi warga pemegang surat keterangan tidak mampu yang tidak masuk program PBI BPJS Kesehatan, menurut Arnold Wayong, mencapai lebih kurang Rp1,6 milar.
Selain itu, dana pelayanan rumah sakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan pada 2018 juga dikurangi menjadi Rp400 juta.
"Kalau perhitungan kami dana pelayanan rumah sakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan itu mencapai Rp1,8 miliar untuk satu tahun," ujar Arnold Wayong.
Ia berharap kekurangan dana pelayanan kesehatan tersebut dapat diakomodir pada APBD Perubahan 2018, sebab jumlah PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD kabupaten terus bertambah setiap bulan.
"Per Januari 2018, usulan dari Satgas PBI kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 7.173 orang atau bertambah 308 orang dari data pada Desember 2017 yang hanya 6.865 orang," kata Arnold Wayong. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Arnold Wayong, saat ditemui di Penajam, Kamis, mengungkapkan dana pelayanan kesehatan PBI kepesertaan BPJS Kesehatan pada 2018 hanya diakomodir separuhnya sebab keuangan pemerintah kabupaten saat ini sedang mengalami defisit.
Sehingga total dana pelayanan kesehatan PBI kepesertaan BPJS Kesehatan yang awalnya direncanakan lebih kurang Rp3,5 miliar mengalami penurunan sekitar Rp2,1 miliar.
Dengan defisitnya anggaran pemerintah daerah tersebut, dana pelayanan kesehatan PBI kepesertaan BPJS Kesehatan pada 2018 hanya sebesar Rp1,4 miliar.
Arnold Wayong menjelaskan estimasi atau perhitungan pembiayaan pelayanan kesehatan PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD kabupaten mencapai Rp291 juta per bulan.
Namun, karena terjadi penurunan keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dilakukan penyesuaian anggaran sehingga menjadi Rp116 juta per bulan.
Sedangkan kekurangan anggaran layanan kesehatan bagi warga pemegang surat keterangan tidak mampu yang tidak masuk program PBI BPJS Kesehatan, menurut Arnold Wayong, mencapai lebih kurang Rp1,6 milar.
Selain itu, dana pelayanan rumah sakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan pada 2018 juga dikurangi menjadi Rp400 juta.
"Kalau perhitungan kami dana pelayanan rumah sakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan itu mencapai Rp1,8 miliar untuk satu tahun," ujar Arnold Wayong.
Ia berharap kekurangan dana pelayanan kesehatan tersebut dapat diakomodir pada APBD Perubahan 2018, sebab jumlah PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD kabupaten terus bertambah setiap bulan.
"Per Januari 2018, usulan dari Satgas PBI kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 7.173 orang atau bertambah 308 orang dari data pada Desember 2017 yang hanya 6.865 orang," kata Arnold Wayong. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018