Samarinda (Antaranews Kaltim) - Lembaga Kajian Olahraga dan Prestasi (LeKOP) mengusulkan pengelola anggaran untuk pembinaan olahraga di Kalimantan Timur dikendalikan satu pintu di bawah kendali Dinas Pemuda dan Olahraga.
Ketua Lekop Kaltim Fadli di Samarinda, Kamis, mengatakan, usulan itu dilatarbelakangi persoalan yang sering muncul, terutama setiap selesai penyelenggaraan PON, Kaltim selalu ribut soal bonus atlet.
"Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila pengelolaan anggaran hanya melalui satu sumber," ujarnya.
Berdasarkan analisa Lekop Kaltim, tambahnya, ada semacam tumpang tindih tugas pokok dan fungsi organisasi olahraga di KONI dan Dispora Kaltim soal pengelolaan anggaran.
"Bonus menjadi masalah setiap kali usai PON, karena ternyata anggaran untuk bonus tidak di KONI, tapi Dispora. Harapan kami untuk anggaran PON hendaknya di satu sumber saja, anggaran untuk olahraga prestasi ada di Kemenpora melalui Dispora," kata Fadli saat diskusi olahraga.
Ke depan, ia berharap anggaran olahraga dikelola Dispora Kaltim. Apalagi pengelolaan anggaran melalui Dispora sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah daerah.
Kebijakan pengelolaan anggaran ini akan mampu mereduksi pengeluaran yang tidak perlu.
"Kalsel, Kalbar, Kalteng, dan Jatim itu pembiayaan olahraganya ada di Dispora. Ini tujuannya supaya KONI tidak disibukkan dengan kegaduhan demo soal anggaran dan bonus atlet, setidaknya KONI fokus mengawasi anggaran," ungkapnya.
Selain itu, ia juga menilai pengelolaan anggaran oleh Dispora lebih efektif dan efisien. Hal itu terlihat dari persentase medali yang diraih Kaltim pada PON 2016, karena Dispora dengan dana terbatas mampu berkontribusi 40 persen medali untuk Kaltim.
"KONI memiliki biaya besar, sementara Dispora hanya sepersepuluh dari anggaran KONI. Tapi, 40 persen perolehan medali di PON Jabar merupakan kontribusi atlet dari SKOI Kaltim yang dinaungi Dispora," tutur Fadli.
Pada kesempatan itu, Ketua Bappeda Kaltim Zairin Zain menjelaskan peran KONI sesuai UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang harus bersinergi dengan Dispora.
"Tidak bisa melalui hibah. Istilah hibah tidak bisa diberikan ke KONI, ini merupakan hal baru dan semua kegiatan yang kita lakukan harus sesuai aturan yang ada. Kami juga selama ini melakukan analisa terhadap anggaran KONI. Itu akan memfilterisasi anggaran yang ada apabila dikelola Dispora," jelasnya.
Terkait usulan LeKOP, Kepala Dispora Kaltim Sirajuddin menyatakan sepakat karena idealnya pengelolaan anggaran berada di bawah Dispora, dengan tujuan penghematan anggaran.
Namun untuk di Kaltim, hal ini perlu didiskusikan matang dengan pihak-pihak terkait.
"Ini tidak semudah membalik telapak tangan, ini perlu pembicaraan yang intensif tidak diputuskan 1-2 kali pertemuan. Kita perlu duduk bersama dengan KONI untuk menggagas ini dan harus dibicarakan terus menerus," ucap Sirajuddin.
Diskusi olahraga ini juga dihadiri Penasihat Lekop Kaltim Ahmad Husry, mantan Kepala Dispora Kaltim Fachruddin Djaprie, serta pemerhati olahraga di Bumi Etam. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
Ketua Lekop Kaltim Fadli di Samarinda, Kamis, mengatakan, usulan itu dilatarbelakangi persoalan yang sering muncul, terutama setiap selesai penyelenggaraan PON, Kaltim selalu ribut soal bonus atlet.
"Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila pengelolaan anggaran hanya melalui satu sumber," ujarnya.
Berdasarkan analisa Lekop Kaltim, tambahnya, ada semacam tumpang tindih tugas pokok dan fungsi organisasi olahraga di KONI dan Dispora Kaltim soal pengelolaan anggaran.
"Bonus menjadi masalah setiap kali usai PON, karena ternyata anggaran untuk bonus tidak di KONI, tapi Dispora. Harapan kami untuk anggaran PON hendaknya di satu sumber saja, anggaran untuk olahraga prestasi ada di Kemenpora melalui Dispora," kata Fadli saat diskusi olahraga.
Ke depan, ia berharap anggaran olahraga dikelola Dispora Kaltim. Apalagi pengelolaan anggaran melalui Dispora sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah daerah.
Kebijakan pengelolaan anggaran ini akan mampu mereduksi pengeluaran yang tidak perlu.
"Kalsel, Kalbar, Kalteng, dan Jatim itu pembiayaan olahraganya ada di Dispora. Ini tujuannya supaya KONI tidak disibukkan dengan kegaduhan demo soal anggaran dan bonus atlet, setidaknya KONI fokus mengawasi anggaran," ungkapnya.
Selain itu, ia juga menilai pengelolaan anggaran oleh Dispora lebih efektif dan efisien. Hal itu terlihat dari persentase medali yang diraih Kaltim pada PON 2016, karena Dispora dengan dana terbatas mampu berkontribusi 40 persen medali untuk Kaltim.
"KONI memiliki biaya besar, sementara Dispora hanya sepersepuluh dari anggaran KONI. Tapi, 40 persen perolehan medali di PON Jabar merupakan kontribusi atlet dari SKOI Kaltim yang dinaungi Dispora," tutur Fadli.
Pada kesempatan itu, Ketua Bappeda Kaltim Zairin Zain menjelaskan peran KONI sesuai UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang harus bersinergi dengan Dispora.
"Tidak bisa melalui hibah. Istilah hibah tidak bisa diberikan ke KONI, ini merupakan hal baru dan semua kegiatan yang kita lakukan harus sesuai aturan yang ada. Kami juga selama ini melakukan analisa terhadap anggaran KONI. Itu akan memfilterisasi anggaran yang ada apabila dikelola Dispora," jelasnya.
Terkait usulan LeKOP, Kepala Dispora Kaltim Sirajuddin menyatakan sepakat karena idealnya pengelolaan anggaran berada di bawah Dispora, dengan tujuan penghematan anggaran.
Namun untuk di Kaltim, hal ini perlu didiskusikan matang dengan pihak-pihak terkait.
"Ini tidak semudah membalik telapak tangan, ini perlu pembicaraan yang intensif tidak diputuskan 1-2 kali pertemuan. Kita perlu duduk bersama dengan KONI untuk menggagas ini dan harus dibicarakan terus menerus," ucap Sirajuddin.
Diskusi olahraga ini juga dihadiri Penasihat Lekop Kaltim Ahmad Husry, mantan Kepala Dispora Kaltim Fachruddin Djaprie, serta pemerhati olahraga di Bumi Etam. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018