Penajam (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nanang Ali menyatakan rencana pemerintah daerah setempat mengambil alih pengelolaan ladang minyak dan gas Chevron Indonesie Company di Terminal Lawe-Lawe belum sepenuhnya matang.
"Sejauh ini untuk potensi dan deposit ladang migas yang akan diambil alih itu, datanya belum disiapkan secara menyeluruh," kata Nanang Ali ketika ditemui di Penajam, Rabu.
Bahkan, ia menilai Pemkab Penajam Paser Utara hanya pandai berwacana terkait pengambilalihan pengelolaan sumur migas tersebut.
Pemkab Penajam Paser Utara sampai saat ini belum memiliki data akurat terkait potensi, produksi dan deposit ladang migas di Terminal Lawe-Lawe.
"Pemerintah kabupaten hanya memiliki semangat besar, tapi tanpa didukung data yang lengkap dan akurat," tegasnya.
Menurut ia, pengambilalihan pengelolaan sumur migas Terminal Lawe-Lawe itu tidak bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, karena apabila dilakukan dengan tidak tepat justru akan berpotensi merugikan pemerintah daerah.
Ia menambahkan pemkab seharusnya melakukan survei dan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan rencana pengambilalihan sumur migas itu.
Pemkab Penajam Paser Utara berminat mengambil alih pengelolaan ladang minyak dan gas Chevron Indonesie Company di Terminal Lawe-Lawe, setelah kontrak kerja perusahaan asal Amerika Serikat itu berakhir pada 2018.
Untuk keperluan tersebut, Pemkab Penajam Paser Utara berencana membentuk perusahaan daerah dan menerbitkan peraturan daerah sebagai payung hukum yang mengatur perusahaan itu.
Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar juga meminta dukungan Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Penajam, Selasa (7/3), untuk rencana mengambil alih pengelolaan ladang migas yang masuk Blok Wailawe East Kalimantan di wilayah Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam tersebut.
"Kami mendukung langkah kepala daerah Penajam Paser Utara yang akan mengambil alih pengelolaan migas Chevron Lawe-Lawe, kami akan membantu lobi di tingkat pusat," kata Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Penajam Paser Utara. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Sejauh ini untuk potensi dan deposit ladang migas yang akan diambil alih itu, datanya belum disiapkan secara menyeluruh," kata Nanang Ali ketika ditemui di Penajam, Rabu.
Bahkan, ia menilai Pemkab Penajam Paser Utara hanya pandai berwacana terkait pengambilalihan pengelolaan sumur migas tersebut.
Pemkab Penajam Paser Utara sampai saat ini belum memiliki data akurat terkait potensi, produksi dan deposit ladang migas di Terminal Lawe-Lawe.
"Pemerintah kabupaten hanya memiliki semangat besar, tapi tanpa didukung data yang lengkap dan akurat," tegasnya.
Menurut ia, pengambilalihan pengelolaan sumur migas Terminal Lawe-Lawe itu tidak bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, karena apabila dilakukan dengan tidak tepat justru akan berpotensi merugikan pemerintah daerah.
Ia menambahkan pemkab seharusnya melakukan survei dan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan rencana pengambilalihan sumur migas itu.
Pemkab Penajam Paser Utara berminat mengambil alih pengelolaan ladang minyak dan gas Chevron Indonesie Company di Terminal Lawe-Lawe, setelah kontrak kerja perusahaan asal Amerika Serikat itu berakhir pada 2018.
Untuk keperluan tersebut, Pemkab Penajam Paser Utara berencana membentuk perusahaan daerah dan menerbitkan peraturan daerah sebagai payung hukum yang mengatur perusahaan itu.
Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar juga meminta dukungan Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Penajam, Selasa (7/3), untuk rencana mengambil alih pengelolaan ladang migas yang masuk Blok Wailawe East Kalimantan di wilayah Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam tersebut.
"Kami mendukung langkah kepala daerah Penajam Paser Utara yang akan mengambil alih pengelolaan migas Chevron Lawe-Lawe, kami akan membantu lobi di tingkat pusat," kata Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Penajam Paser Utara. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017