Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur Musyahrim menilai kebijakan pemerintah untuk menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bertentangan dengan Kurikulum 2013 karena menghapuskan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
"Coba pikir, UNBK itu kan bagian dari TIK. Lantas kalau mata pelajaran TIK dihapuskan seperti dalam Kurikulum 13, kemudian sekolah diminta menyelenggarakan UNBK, sama saja kita diajak berangan-angan," ujar Musyahrim di Samarinda, Kamis.
Sebelumnya, Mendikbud mengeluarkan surat edaran Nomor 1 tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 kepada gubenur dan bupati, tentang pelaksanaan Ujian Nasional 2016/2017, guna meminta seluruh instansi pemerintahan mendukung pelaksanaan UNBK.
Namun, katanya, dampak dari dihapusnya mata pelajaran TIK, maka sekolah juga tidak memiliki Laboratorium Komputer karena guru TIK sudah tidak ada lagi. Ini berarti ke depannya siswa tidak mengenal apa itu TIK.
Kalau di daerah perkotaan, lanjutnya, memang lain cerita karena siswa TK dan SD sudah akrab dengan laptop atau smartphone orang tuanya sehingga bisa mengenali TIK, bahkan ada yang lebih hebat dari orang tua.
"Lantas bagaimana dengan siswa kita yang di pedalaman, terpencil, dan kawasan perbatasan? Ini merupakan kondisi khusus yang seharusnya juga mendapat perhatian khusus. Jangankan mengenal TIK, jaringan nirkabel saja masih banyak kawasan yang belum memiliki," ujarnya.
Seperti di Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan kawasan perbatasan dengan Malaysia, hanya ada di ibu kota kabupaten, yakni di Kecamatan Long Bagun yang bisa mengakses internet, itu pun menggunakan VSAT (Very Small Aperture Terminal) satelit dengan kapasitas terbatas karena memang belum ada menara telekomunikasi 3G di kawasan itu.
Ia juga mengatakan pelaksanaan UNBK sudah mulai digelar sejak 2015 yang seharusnya setelah tiga tahun berjalan sampai sekarang, semua sekolah pada 2017 dapat menggelar UNBK, terutama sekolah yang sudah memiliki sarana dan prasarananya.
Sedangkan kawasan yang masih blank spot (belum memiliki jaringan nirkabel), seharusnya sudah dilakukan pembangunan menara telekomunikasi sejak lama, yakni untuk persiapan digelarnya UNBK di seluruh Indonesia.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kaltim, saat ini terdapat 105.082 siswa yang akan mengikuti ujian nasional dengan rincian SMA berjumlah 22.886 siswa yang terdiri Program IPA 11.131 siswa, IPS 11.153 siswa, Bahasa 381 siswa, dan Program Keagamaan 221 siswa.
Untuk jenjang SMK sebanyak 20.993 siswa, jenjang SMP/MTs 57.311 siswa. Kemudian Paket C sebanyak 3.664 siswa dengan rincian Program IPA 276 siswa, Program IPS 3.388 siswa, disusul jenjang SMA-LB 72 siswa, jenjang SMP-LB 136 siswa.
Sementara jumlah peserta untuk UNBK serta Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP), untuk SMA/MA dengan UNBK sebanyak 111 sekolah, UNKP 154 sekolah, jenjang SMK untuk UNBK 137 sekolah, UNKP 76 sekolah, dan UNBK untuk SMP/MTs diikuti 188 sekolah, UNKP 588 sekolah.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Coba pikir, UNBK itu kan bagian dari TIK. Lantas kalau mata pelajaran TIK dihapuskan seperti dalam Kurikulum 13, kemudian sekolah diminta menyelenggarakan UNBK, sama saja kita diajak berangan-angan," ujar Musyahrim di Samarinda, Kamis.
Sebelumnya, Mendikbud mengeluarkan surat edaran Nomor 1 tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 kepada gubenur dan bupati, tentang pelaksanaan Ujian Nasional 2016/2017, guna meminta seluruh instansi pemerintahan mendukung pelaksanaan UNBK.
Namun, katanya, dampak dari dihapusnya mata pelajaran TIK, maka sekolah juga tidak memiliki Laboratorium Komputer karena guru TIK sudah tidak ada lagi. Ini berarti ke depannya siswa tidak mengenal apa itu TIK.
Kalau di daerah perkotaan, lanjutnya, memang lain cerita karena siswa TK dan SD sudah akrab dengan laptop atau smartphone orang tuanya sehingga bisa mengenali TIK, bahkan ada yang lebih hebat dari orang tua.
"Lantas bagaimana dengan siswa kita yang di pedalaman, terpencil, dan kawasan perbatasan? Ini merupakan kondisi khusus yang seharusnya juga mendapat perhatian khusus. Jangankan mengenal TIK, jaringan nirkabel saja masih banyak kawasan yang belum memiliki," ujarnya.
Seperti di Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan kawasan perbatasan dengan Malaysia, hanya ada di ibu kota kabupaten, yakni di Kecamatan Long Bagun yang bisa mengakses internet, itu pun menggunakan VSAT (Very Small Aperture Terminal) satelit dengan kapasitas terbatas karena memang belum ada menara telekomunikasi 3G di kawasan itu.
Ia juga mengatakan pelaksanaan UNBK sudah mulai digelar sejak 2015 yang seharusnya setelah tiga tahun berjalan sampai sekarang, semua sekolah pada 2017 dapat menggelar UNBK, terutama sekolah yang sudah memiliki sarana dan prasarananya.
Sedangkan kawasan yang masih blank spot (belum memiliki jaringan nirkabel), seharusnya sudah dilakukan pembangunan menara telekomunikasi sejak lama, yakni untuk persiapan digelarnya UNBK di seluruh Indonesia.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kaltim, saat ini terdapat 105.082 siswa yang akan mengikuti ujian nasional dengan rincian SMA berjumlah 22.886 siswa yang terdiri Program IPA 11.131 siswa, IPS 11.153 siswa, Bahasa 381 siswa, dan Program Keagamaan 221 siswa.
Untuk jenjang SMK sebanyak 20.993 siswa, jenjang SMP/MTs 57.311 siswa. Kemudian Paket C sebanyak 3.664 siswa dengan rincian Program IPA 276 siswa, Program IPS 3.388 siswa, disusul jenjang SMA-LB 72 siswa, jenjang SMP-LB 136 siswa.
Sementara jumlah peserta untuk UNBK serta Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP), untuk SMA/MA dengan UNBK sebanyak 111 sekolah, UNKP 154 sekolah, jenjang SMK untuk UNBK 137 sekolah, UNKP 76 sekolah, dan UNBK untuk SMP/MTs diikuti 188 sekolah, UNKP 588 sekolah.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017