Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Ketua KONI Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Ade Sukma Yudhy akan memperketat penggunaan anggaran organisasi yang bersumber dari APBD untuk menghindari potensi terjadinya kasus hukum.

Ade Sukma ketika ditemui wartawan di Samarinda, Rabu, mengatakan dirinya telah belajar dari pengurus periode sebelumnya yang saat ini terjerat kasus hukum terkait penggunaan dana hibah KONI Samarinda tahun 2014.

Ia berharap kasus tersebut tidak terulang lagi di era kepengurusannya dan akan berupaya menempatkan orang yang punya kompetensi khusus dalam pengelolaan anggaran.

"Harus kita tempatkan orang-orang yang menguasi betul soal anggaran. Poin paling penting, mereka juga peduli terhadap kemajuan olahraga," jelasnya.

Sejak terpilih pada Musyawarah Kota KONI Samarinda, Sabtu (29/1), Ade Sukma mengatakan banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang harus segera diselesaikan.

Selain penyusunan kepengurusan dan proses legalitasnya, Ade Sukma juga harus memperjuangkan pendanaankegiatan organisasi, karena pada 2017 KONI Kota Samarinda tidak mendapat kucuran dana dari Pemerintah Kota Samarinda yang tengah mengalami defisit anggaran.

"Kami akan segera melakukan audensi dengan Pemerintah Kota dan juga DPRD, karena kita tahu bahwa Samarinda juga harus bersiap menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi tahun 2018 di Kutai Timur," ujarnya.

Selain itu, beberapa sarana dan prasarana di sekretariat KONI Samarinda juga mengalami masalah dan perlu segera dibenahi, seperti sambungan listrik dan air yang diputus, serta sejumlah perangkat kerja komputer sudah rusak.(*)

Pewarta: Arumanto

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017