Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menyarankan Diskominfo Kota Samarinda meminta bantuan pendanaan dari kewajiban pelayanan universal (KPU yang dikelola Kementerian Kominfo.
"KPU merupakan program pemerataan pembangunan bidang telekomunikasi yang diarahkan pada pelayanan universal telekomunikasi. Jadi Diskominfo Samarinda bisa minta bantuan anggaran dari program ini," ujar Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim Abdullah Sani di Samarinda, Selasa.
Hal itu dikatakan Sani ketika menerima kunjungan sekaligus koordinasi oleh Diskominfo Samarinda dalam pembangunan kominfo, karena Diskominfo Samarinda merupkan SKPD baru hasil pemekaran dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo Kota Samarinda.
Menurutnya, keberadaan KPU/USO untuk mengatasi kesenjangan digital karena fungsi digital diantaranya demi menunjang dan mendukung kegiatan perekonomian, mencerdaskan bangsa, dan pemenuhan komitmen Indonesia di World Summit Information Society.
Ada berbagai program KPU, antara lain Desa Berdering, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobil PLIK, Radio Komunitas, dan Penyediaan Jasa Akses Nusantara Internet Exchange.
"Untuk itu, silakan Diskominfo Samarinda mengusulkan program prioritas yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga saat rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang kominfo mendatang akan diusulkan ke pusat," ujarnya.
Meski demikian, Sani menyarankan program yang diusulkan Pemkot Samarinda harus rasional, yakni berkaitan dengan kebutuhan riil masyarakat atau pemerintah dalam menunjang pengembangan bidang kominfo.
Jadi lanjutnya, dalam usulannya sebaiknya tidak minta komputer karena komputer bisa dipenuhi sendiri, sehingga yang perlu diusulkan seperti bagaimana agar semua kawasan di Samarinda memiliki akses internet 4G karena Samarinda memang masih minim 4G.
"Usulan harus rasional sesuai dengan kondisi kota. Ini sebagai bentuk upaya cerdas mengantisipasi keterbatasan anggaran pembangunan sehingga dapat memaksimalkan program pembangunan bidang kominfo," tutur Sani.
Ia juga memberikan gambaran. Misalnya di kawasan perbatasan yang masih belum ada jaringan telepon seluler, sehingga perlu diprogramkan bisa telepon seluler atau 2G. Sedangkan di kawasan yang sudah ada jaringan 2G akan ditingkatkan ke 3G atau 4G agar bisa mengakses internet. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"KPU merupakan program pemerataan pembangunan bidang telekomunikasi yang diarahkan pada pelayanan universal telekomunikasi. Jadi Diskominfo Samarinda bisa minta bantuan anggaran dari program ini," ujar Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim Abdullah Sani di Samarinda, Selasa.
Hal itu dikatakan Sani ketika menerima kunjungan sekaligus koordinasi oleh Diskominfo Samarinda dalam pembangunan kominfo, karena Diskominfo Samarinda merupkan SKPD baru hasil pemekaran dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo Kota Samarinda.
Menurutnya, keberadaan KPU/USO untuk mengatasi kesenjangan digital karena fungsi digital diantaranya demi menunjang dan mendukung kegiatan perekonomian, mencerdaskan bangsa, dan pemenuhan komitmen Indonesia di World Summit Information Society.
Ada berbagai program KPU, antara lain Desa Berdering, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobil PLIK, Radio Komunitas, dan Penyediaan Jasa Akses Nusantara Internet Exchange.
"Untuk itu, silakan Diskominfo Samarinda mengusulkan program prioritas yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga saat rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang kominfo mendatang akan diusulkan ke pusat," ujarnya.
Meski demikian, Sani menyarankan program yang diusulkan Pemkot Samarinda harus rasional, yakni berkaitan dengan kebutuhan riil masyarakat atau pemerintah dalam menunjang pengembangan bidang kominfo.
Jadi lanjutnya, dalam usulannya sebaiknya tidak minta komputer karena komputer bisa dipenuhi sendiri, sehingga yang perlu diusulkan seperti bagaimana agar semua kawasan di Samarinda memiliki akses internet 4G karena Samarinda memang masih minim 4G.
"Usulan harus rasional sesuai dengan kondisi kota. Ini sebagai bentuk upaya cerdas mengantisipasi keterbatasan anggaran pembangunan sehingga dapat memaksimalkan program pembangunan bidang kominfo," tutur Sani.
Ia juga memberikan gambaran. Misalnya di kawasan perbatasan yang masih belum ada jaringan telepon seluler, sehingga perlu diprogramkan bisa telepon seluler atau 2G. Sedangkan di kawasan yang sudah ada jaringan 2G akan ditingkatkan ke 3G atau 4G agar bisa mengakses internet. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017