Samarinda (ANTARA Kaltim) – Permasalahan defisit anggaran menyebabkan kelumpuhan alokasi anggaran pada sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Sektor pembangunan pendidikan salah satunya. Beredar isu beberapa sekolah negeri di wilayah Kaltim terancam tak dapat asupan porsi alokasi.
Situasi defisit anggaran semestinya bukan menjadi suatu alasan pemotongan porsi anggaran pengembangan pendidikan di Kaltim. Sebab pendidikan merupakan hal penting dalam pembangunan karakter dan mutu literasi masyarakat warga Kaltim.
Hal tersebut dikatakan juru bicara Fraksi Partai Gerindra Josef dalam pemandangan umum fraksinya menyikapi Nota Keuangan RAPBD Kaltim Tahun Anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltim, Kamis (22/12).
"Undang Undang mengamatkan agar 20 persen anggaran APBD dapat teralokasikan untuk sektor pendidikan. Provinsi Kaltim masih memiliki besaran anggaran APBD terbilang cukup memadai. Alangkah lebih baik, Pemprov Kaltim dapat bersikap bijak menentukan skala prioritas dalam mengatur alokasi anggaran," kata Josep.
Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra memberi apresiasi positif terhadap kerjasama antara penyelenggara pemerintahan daerah Kaltim dengan seluruh pihak terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan. Juga penerapan wajib belajar 12 tahun dengan skema pendidikan gratis pada dua tahun terakhir.
Namun, Fraksi Partai Gerindra menilai volume peningkatan pembangunan harus pula dibarengi dengan kualitas pembangunan yang memuaskan. Hasil pembangunan infrastruktur dua tahun terakhir masih menyisakan kualitas pengerjaan pembangunan kurang baik maupun pekerjaan pembangunan tak selesai tepat waktu.
"Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi skema pendidikan gratis cukup membantu masyarakat. Hanya perlu perbaikan-perbaikan setiap kekurangannya agar pendidikan dasar dan menengah di Kaltim tetap memiliki daya saing tinggi," imbuh Josep. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Situasi defisit anggaran semestinya bukan menjadi suatu alasan pemotongan porsi anggaran pengembangan pendidikan di Kaltim. Sebab pendidikan merupakan hal penting dalam pembangunan karakter dan mutu literasi masyarakat warga Kaltim.
Hal tersebut dikatakan juru bicara Fraksi Partai Gerindra Josef dalam pemandangan umum fraksinya menyikapi Nota Keuangan RAPBD Kaltim Tahun Anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltim, Kamis (22/12).
"Undang Undang mengamatkan agar 20 persen anggaran APBD dapat teralokasikan untuk sektor pendidikan. Provinsi Kaltim masih memiliki besaran anggaran APBD terbilang cukup memadai. Alangkah lebih baik, Pemprov Kaltim dapat bersikap bijak menentukan skala prioritas dalam mengatur alokasi anggaran," kata Josep.
Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra memberi apresiasi positif terhadap kerjasama antara penyelenggara pemerintahan daerah Kaltim dengan seluruh pihak terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan. Juga penerapan wajib belajar 12 tahun dengan skema pendidikan gratis pada dua tahun terakhir.
Namun, Fraksi Partai Gerindra menilai volume peningkatan pembangunan harus pula dibarengi dengan kualitas pembangunan yang memuaskan. Hasil pembangunan infrastruktur dua tahun terakhir masih menyisakan kualitas pengerjaan pembangunan kurang baik maupun pekerjaan pembangunan tak selesai tepat waktu.
"Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi skema pendidikan gratis cukup membantu masyarakat. Hanya perlu perbaikan-perbaikan setiap kekurangannya agar pendidikan dasar dan menengah di Kaltim tetap memiliki daya saing tinggi," imbuh Josep. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016