Samarinda (ANTARA Kaltim) - Belum meratanya akses jalan masih jadi keluhan masyarakat. Tidak hanya di perkotaan tapi juga di desa dan perkampungan. Salah satunya Desa Danau Redang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Warga di sini mengeluhkan tidak adanya perhatian pemerintah terhadap jalan menuju kelompok tani atau persawahan.
Hal itu terungkap ketika Anggota DPRD Kaltim Safuad melakukan kegiatan serap aspirasi masyarakat atau reses pada 15 – 19 November 2016. Dikatakannya, kondisi jalan dengan panjang kurang lebih 2 kilometer itu masih tanah sehingga saat musim hujan, selain digenangi air ruas jalan itu juga dipenuhi lumpur.
Padahal, jalan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan rumah warga dengan kelompok tani.
Kondisi tersebut cukup mengganggu karena setiap hari dilalui, terlebih ketika hujan dengan lumpur dan becek serta berlubang membuat resiko untuk jatuh bagi pengendara motor menjadi sangat besar.
"Warga minta agar dilakukan pengerasan jalan kemudian dicor atau diaspal. Sebab derita kelompok tani tertambah ketika membawa hasil panen, dengan kondisi jalan seperti itu cukup menjadi kendala," kata Safuad.
Keluhan lain kelompok tani adalah adanya cetak sawah baru karena dirasa mampu untuk melakukan produksi gabah atau beras jauh lebih besar dari yang ada sekarang. Tentu dengan bantuan pendampingan dari pemerintah melalui dinas terkait.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan pemerintah pusat dalam rangka mengurangi ketergantungan Kaltim akan beras dari luar daerah. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi pangan se-Kaltim bulan lalu, Menteri Pertanian meminta Kaltim untuk mencetak 10.000 hektare sawah agar mampu memenuhi kebutuhan pangan, salah satunya dengan mengupayakan swasembada beras.
"Dengan lahirnya luasan cetak sawah yang baru dan dibagi secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota maka diharapkan mengatasi persoalan yang selama ini dialami Kaltim, yakni defisit beras sebesar 112 ribu ton per tahun. Warga mengakui memang pernah ada dibantu cetak sawah akan tetapi tidak selesai," ungkap Safuad.
Politikus asal PDIP itu menambahkan, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota seharusnya memberi perhatian lebih kepada para petani. Ini bukan tanpa alasan karena sejalan dengan visi misi pembangunan Kaltim khususnya program swasembada beras. Memberi perhatian kepada petani berarti mengurangi ketergantungan impor beras dari Sulawesi dan Jawa.
Tidak hanya itu ketergantungan pada sektor pertambangan terbukti memberikan efek besar terhadap pendapatan daerah yang diprediksi hingga tahun depan tidak lebih baik dari beberapa tahun terakhir.
Di samping persoalan itu sejumlah majelis taklim di daerah Sangata Utara juga meminta bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam melakukan pembinaan mental dan spiritual masyarakat, ini dinilai penting dalam membantu mencetak generasi yang berahlak dan berpancasila.
"Beasiswa juga tidak luput menjadi perhatian masyarakat yang menanyakan keberadaaanya. Namun, saya juga sempat menjelaskan bahwa beasiswa khususnya Kaltim Cemerlang terikut dampak dari defisitnya APBD Kaltim. Terlepas dari itu keberadaannya memang cukup dinanti oleh masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah dalam mencapai pendidikan yang berkualitas," jelasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Hal itu terungkap ketika Anggota DPRD Kaltim Safuad melakukan kegiatan serap aspirasi masyarakat atau reses pada 15 – 19 November 2016. Dikatakannya, kondisi jalan dengan panjang kurang lebih 2 kilometer itu masih tanah sehingga saat musim hujan, selain digenangi air ruas jalan itu juga dipenuhi lumpur.
Padahal, jalan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan rumah warga dengan kelompok tani.
Kondisi tersebut cukup mengganggu karena setiap hari dilalui, terlebih ketika hujan dengan lumpur dan becek serta berlubang membuat resiko untuk jatuh bagi pengendara motor menjadi sangat besar.
"Warga minta agar dilakukan pengerasan jalan kemudian dicor atau diaspal. Sebab derita kelompok tani tertambah ketika membawa hasil panen, dengan kondisi jalan seperti itu cukup menjadi kendala," kata Safuad.
Keluhan lain kelompok tani adalah adanya cetak sawah baru karena dirasa mampu untuk melakukan produksi gabah atau beras jauh lebih besar dari yang ada sekarang. Tentu dengan bantuan pendampingan dari pemerintah melalui dinas terkait.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan pemerintah pusat dalam rangka mengurangi ketergantungan Kaltim akan beras dari luar daerah. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi pangan se-Kaltim bulan lalu, Menteri Pertanian meminta Kaltim untuk mencetak 10.000 hektare sawah agar mampu memenuhi kebutuhan pangan, salah satunya dengan mengupayakan swasembada beras.
"Dengan lahirnya luasan cetak sawah yang baru dan dibagi secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota maka diharapkan mengatasi persoalan yang selama ini dialami Kaltim, yakni defisit beras sebesar 112 ribu ton per tahun. Warga mengakui memang pernah ada dibantu cetak sawah akan tetapi tidak selesai," ungkap Safuad.
Politikus asal PDIP itu menambahkan, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota seharusnya memberi perhatian lebih kepada para petani. Ini bukan tanpa alasan karena sejalan dengan visi misi pembangunan Kaltim khususnya program swasembada beras. Memberi perhatian kepada petani berarti mengurangi ketergantungan impor beras dari Sulawesi dan Jawa.
Tidak hanya itu ketergantungan pada sektor pertambangan terbukti memberikan efek besar terhadap pendapatan daerah yang diprediksi hingga tahun depan tidak lebih baik dari beberapa tahun terakhir.
Di samping persoalan itu sejumlah majelis taklim di daerah Sangata Utara juga meminta bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam melakukan pembinaan mental dan spiritual masyarakat, ini dinilai penting dalam membantu mencetak generasi yang berahlak dan berpancasila.
"Beasiswa juga tidak luput menjadi perhatian masyarakat yang menanyakan keberadaaanya. Namun, saya juga sempat menjelaskan bahwa beasiswa khususnya Kaltim Cemerlang terikut dampak dari defisitnya APBD Kaltim. Terlepas dari itu keberadaannya memang cukup dinanti oleh masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah dalam mencapai pendidikan yang berkualitas," jelasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016