Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pembangunan sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan masih menjadi problematika bagi warga Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Selain jalan, masyarakat juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan sumber air bersih untuk dipergunakan sehari-sehari.
Hali ini diungkapkan Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin saat reses di tiga desa yang ada di Kabupaten Kutim, yakni Desa Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau, Desa Tepian Baru Kecamatan Bungalon dan Desa Sukamaju Kecamatan Kombeng, Rabu (16/11).
Dikatakan, aspirasi masyarakat terkait akses jalan perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah, khususnya Pemkab Kutim. “Jalan yang dimaksud ini merupakan akses penghubung antar desa. Masalah ini akan saya sampaikan kepada Pemprov Kaltim agar mendesak pemerintah setempat menseriusi keluhan warga,†ucapnya.
Selain itu, sejumlah warga juga menyampaikan keluhan terkait lambatnya penggajian pegawai honorer hingga enam bulan. Padahal, para pegawai honor ini merupakan tulang punggung dalam menafkahi keluarganya.
"Mereka (para honorer,Red) menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji diakibatkan kondisi keungan daerah sedang defisit. Ini seharusnya bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan hak para pegawai. Jika kondisinya demikian, masa iya pemerintah tidak membayar gaji mereka, di mana tanggung jawab pemerintah," sebut Syafruddin.
Lanjut dia, segala aspirasi yang disampaikan warga Kabupaten Kutim menjadi gambaran kacil bahwa pemerataan pembangunan di Kutim belum maksimal. Sehingga, antara pemerintah daerah dengan Pemprov Kaltim harus benar-benar sinergi dalam membangun Kaltim.
"Sebagai dapil dari Bontang, Kutim, Berau, saya wajib memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Tidak sekadar berharap terpilih menjadi wakil rakyat, tapi juga harus menjadi penyambung lidah bagi rakyat yang berharap kemakmuran dan kesejahteraan," pungka Syafruddin. (Humas DPRD kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Hali ini diungkapkan Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin saat reses di tiga desa yang ada di Kabupaten Kutim, yakni Desa Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau, Desa Tepian Baru Kecamatan Bungalon dan Desa Sukamaju Kecamatan Kombeng, Rabu (16/11).
Dikatakan, aspirasi masyarakat terkait akses jalan perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah, khususnya Pemkab Kutim. “Jalan yang dimaksud ini merupakan akses penghubung antar desa. Masalah ini akan saya sampaikan kepada Pemprov Kaltim agar mendesak pemerintah setempat menseriusi keluhan warga,†ucapnya.
Selain itu, sejumlah warga juga menyampaikan keluhan terkait lambatnya penggajian pegawai honorer hingga enam bulan. Padahal, para pegawai honor ini merupakan tulang punggung dalam menafkahi keluarganya.
"Mereka (para honorer,Red) menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji diakibatkan kondisi keungan daerah sedang defisit. Ini seharusnya bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan hak para pegawai. Jika kondisinya demikian, masa iya pemerintah tidak membayar gaji mereka, di mana tanggung jawab pemerintah," sebut Syafruddin.
Lanjut dia, segala aspirasi yang disampaikan warga Kabupaten Kutim menjadi gambaran kacil bahwa pemerataan pembangunan di Kutim belum maksimal. Sehingga, antara pemerintah daerah dengan Pemprov Kaltim harus benar-benar sinergi dalam membangun Kaltim.
"Sebagai dapil dari Bontang, Kutim, Berau, saya wajib memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Tidak sekadar berharap terpilih menjadi wakil rakyat, tapi juga harus menjadi penyambung lidah bagi rakyat yang berharap kemakmuran dan kesejahteraan," pungka Syafruddin. (Humas DPRD kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016