Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, belum menetapkan besaran upah minimum kabupaten atau UMK 2017.
"Rapat penetapan kenaikan UMK 2017 oleh Dewan Pengupahan dengan Serikat Buruh Indonesia, Kahutindo dan Asosiasi Pengusaha Indonesia serta pemerintah daerah belum dilakukan," ujar Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Singkeru ketika ditemui di Penajam, Jumat.
Menurut dia, besaran kenaikan UMK tersebut sangat tergantung dengan pertumbuhan inflasi sehingga diperkirakan UMK 2017 akan mengalami kenaikan sekitar Rp65.000 atau 185.000 dari tahun sebelumnya.
Jika penetapan UMK 2017 itu mengacu pada inflasi daerah kenaikannya hanya Rp65.000. "Tetapi kalau mengacu pada inflasi nasional, kenaikannya sebesar Rp185.000," kata Andi Singkeru.
Ia menyatakan, penetapan UNK tersebut harus melalui pembahasan antara Dewan Pengupahan dengan Serikat Buruh Seluruh Indonsia, Kahutindo dan Asosiasi Pengusaha Indonesia serta pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Pembahasan upah minimum kabupaten itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Andi Singkeru.
Ketua Apindo Kabupaten Penajam Paser Utara Mappema menjelaskan, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih lesu sangat memberatkan pelaku usaha.
"Jika terjadi kenaikan UMK bisa semakin memberatkan para pelaku usaha yang akan berimbas pada pengurangan tenaga kerja," ujarnya.
Mappema menambahkan, kenaikan UMK 2017, bisa didiskusikan bersama antara Apindo dan serikat buruh, jika tidak menginginkan adanya pengurangan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan.
Kenaikan UMK 2016 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp2.440.000 berimbas pada PHK (pemutusan hubungan kerja) ratusan pekerja atau karyawan.
Jika UMK 2017 naik Rp65.000 menjadi Rp2.505.000 atau naik sebesar Rp185.000 menjadi Rp2.625.000, maka diperkirakan akan terjadi lagi PHK seperti tahun sebelumnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Rapat penetapan kenaikan UMK 2017 oleh Dewan Pengupahan dengan Serikat Buruh Indonesia, Kahutindo dan Asosiasi Pengusaha Indonesia serta pemerintah daerah belum dilakukan," ujar Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Singkeru ketika ditemui di Penajam, Jumat.
Menurut dia, besaran kenaikan UMK tersebut sangat tergantung dengan pertumbuhan inflasi sehingga diperkirakan UMK 2017 akan mengalami kenaikan sekitar Rp65.000 atau 185.000 dari tahun sebelumnya.
Jika penetapan UMK 2017 itu mengacu pada inflasi daerah kenaikannya hanya Rp65.000. "Tetapi kalau mengacu pada inflasi nasional, kenaikannya sebesar Rp185.000," kata Andi Singkeru.
Ia menyatakan, penetapan UNK tersebut harus melalui pembahasan antara Dewan Pengupahan dengan Serikat Buruh Seluruh Indonsia, Kahutindo dan Asosiasi Pengusaha Indonesia serta pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Pembahasan upah minimum kabupaten itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Andi Singkeru.
Ketua Apindo Kabupaten Penajam Paser Utara Mappema menjelaskan, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih lesu sangat memberatkan pelaku usaha.
"Jika terjadi kenaikan UMK bisa semakin memberatkan para pelaku usaha yang akan berimbas pada pengurangan tenaga kerja," ujarnya.
Mappema menambahkan, kenaikan UMK 2017, bisa didiskusikan bersama antara Apindo dan serikat buruh, jika tidak menginginkan adanya pengurangan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan.
Kenaikan UMK 2016 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp2.440.000 berimbas pada PHK (pemutusan hubungan kerja) ratusan pekerja atau karyawan.
Jika UMK 2017 naik Rp65.000 menjadi Rp2.505.000 atau naik sebesar Rp185.000 menjadi Rp2.625.000, maka diperkirakan akan terjadi lagi PHK seperti tahun sebelumnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016