Samarinda (ANTARA Kaltim) -Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Ali Hamdi meminta kepada sejumlah perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kaltim untuk mengutamakan tenaga kerja lokal , karena berdasarkan data 2015 para pencari kerja di Kaltm sudah mencapai 130 ribu orang. Sementara kondisi saat ini banyak perusahaan yang tutup sehingga jumlah PHK tidak terelakkan.
Hal itu belum ditambah dengan jumlah pendatang yang mencari kerja serta lulusan perguruan tinggi. Seperti diketahui perguruan tinggi terbesar di Kaltim yakni Universitas Mulawarman Samarinda baru saja meluluskan sebanyak 1.210 mahasiswa, sekaligus menjadi penambah daftar pencari kerja.
"Saat ini yang dibutuhkan oleh Kaltim adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja," kata Ali Hamdi.
Menurutnya, hal ini disebabkan buruknya iklim perekonomian. Tindak hanya daerah melainkan nasional. Terlebih sektor pertambangan yang menjadi andalan Kaltim masih terpuruk, kendati harga batu bara sudah merangkak naik.
Ini menjadi penyebab banyaknya perusahaan harus gulung tikar.
“Diakui memang lesunya sektor pertambangan memiliki dampak besar terhadap sejumlah sektor dan bidang, ini salah satunya ditandai dengan rendahnya daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap perputaran keuangan di masyarakat.
Ali menambahkan dengan kondisi seperti ini pemerintah tidak bisa menekan perusahaan karena disatu sisi pemerintah juga harus mempertahankan keberlangsungan perusahaan, dan di lain sisi penyerapan tenaga kerja lokal merupakan wujud penantian.
Pemerintah hendaknya harus melakukan langkah strategis dalam membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, juga membuat regulasi kebijakan yang dalam penerapannya harus diawasi dengan maksimal. Yakni tentang prioritas penggunaan tenaga kerja lokal didalam perusahaan.
Dicontohkannya, jangan sampai ketika ada perantau yang berhasil di Kaltim kemudian untuk tenaga kerjanya diambil dari tempat dari mana si perantau tersebut berasal. Ini tidak sehat sebab bukannya menjadi solusi justru menambah persoalan daerah.
“Peningkatan UMKM juga merupakan keniscayaan yang harus diterapkan dan dikembangkan oleh pemeritah sebab hanya dengan mengajarkan kemandirian kepada masyarakat dengan membuka usaha sendiri sudah terbukti menjadi mampu meningkatkan perekonomian warga,†sebutnya.
Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga harus melakukan pendampingan baik berupa peningkatan sumber daya manusia, maupun memberikan subsidi berupa pinjaman yang murah serta membantu mencari pangsa pasar dari produk yang dihasilkan. “Intinya, bagaimana pemerintah mampu mencarikan solusi bahkan termasuk melihat kemungkinan bekerjasama dengan perusahaan luar negeri kalau perlu,†tutur Ali. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Hal itu belum ditambah dengan jumlah pendatang yang mencari kerja serta lulusan perguruan tinggi. Seperti diketahui perguruan tinggi terbesar di Kaltim yakni Universitas Mulawarman Samarinda baru saja meluluskan sebanyak 1.210 mahasiswa, sekaligus menjadi penambah daftar pencari kerja.
"Saat ini yang dibutuhkan oleh Kaltim adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja," kata Ali Hamdi.
Menurutnya, hal ini disebabkan buruknya iklim perekonomian. Tindak hanya daerah melainkan nasional. Terlebih sektor pertambangan yang menjadi andalan Kaltim masih terpuruk, kendati harga batu bara sudah merangkak naik.
Ini menjadi penyebab banyaknya perusahaan harus gulung tikar.
“Diakui memang lesunya sektor pertambangan memiliki dampak besar terhadap sejumlah sektor dan bidang, ini salah satunya ditandai dengan rendahnya daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap perputaran keuangan di masyarakat.
Ali menambahkan dengan kondisi seperti ini pemerintah tidak bisa menekan perusahaan karena disatu sisi pemerintah juga harus mempertahankan keberlangsungan perusahaan, dan di lain sisi penyerapan tenaga kerja lokal merupakan wujud penantian.
Pemerintah hendaknya harus melakukan langkah strategis dalam membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, juga membuat regulasi kebijakan yang dalam penerapannya harus diawasi dengan maksimal. Yakni tentang prioritas penggunaan tenaga kerja lokal didalam perusahaan.
Dicontohkannya, jangan sampai ketika ada perantau yang berhasil di Kaltim kemudian untuk tenaga kerjanya diambil dari tempat dari mana si perantau tersebut berasal. Ini tidak sehat sebab bukannya menjadi solusi justru menambah persoalan daerah.
“Peningkatan UMKM juga merupakan keniscayaan yang harus diterapkan dan dikembangkan oleh pemeritah sebab hanya dengan mengajarkan kemandirian kepada masyarakat dengan membuka usaha sendiri sudah terbukti menjadi mampu meningkatkan perekonomian warga,†sebutnya.
Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga harus melakukan pendampingan baik berupa peningkatan sumber daya manusia, maupun memberikan subsidi berupa pinjaman yang murah serta membantu mencari pangsa pasar dari produk yang dihasilkan. “Intinya, bagaimana pemerintah mampu mencarikan solusi bahkan termasuk melihat kemungkinan bekerjasama dengan perusahaan luar negeri kalau perlu,†tutur Ali. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016