Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pelemahan ekonomi akibat defisit anggaran juga dapat terjadi akibat daya beli masyarakat yang semakin merosot. Peran pemerintah dalam mendorong percepatan laju perekonomian sangat penting dalam menumbuhkan daya beli masyarakat.
Terlebih, 60 persen ekonomi Indonesia didorong daya beli masyarakat sebagai penguatnya.
"Arus masuk barang dan jasa yang berasal dari luar negeri tidak bisa dihalangi masuk ke wilayah Indonesia, termasuk Kaltim. Lantaran kita sudah berkomitmen dengan negara-negara lain terhadap pasar bebas, baik tingkat dunia maupun nasional," kata Ahmad, anggota Komisi II DPRD Kaltim.
Menurut Ahmad, ada beberapa hal yang perlu pemerintah lakukan. Seperti memberlakukan regulasi berupa proteksi terhadap komoditas tertentu dengan memperketat arus barang masuk. Menurutnya perlu ada aturan tentang kualitas dan kesehatan atau bahkan aturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah supaya barang dari luar tidak terkesan sembarang masuk untuk diperjualbelikan kepada masyarakat.
Juga memfasilitasi pelaku ekonomi tingkat nasional, terutama pelaku ekonomi tingkat menengah ke bawah untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas.
"Ke depan pemerintah harus dapat lebih membina pelaku usaha untuk bisa meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produksi," ujarnya.
Kaltim sendiri memiliki produk-produk unggulan khas Kalimantan. Tentu pemerintah harus melakukan perkuatan. Seperti melakukan promosi dan edukasi untuk lebih mencintai produk dalam negeri dengan menunjukkan melalui teladan dengan cara memakainya.
Pemerintah dalam hal ini telah melakukan upaya bekerja sama dengan bank sebagai perkuatan ekonomi dengan skema dana melalui kredit usaha rakyat (KUR). Hanya, masih terdapat beberapa keluhan masyarakat atas dana sebagai modal usaha selalu habis, tidak tersegmen dengan baik.
Dana pinjaman yang semestinya peruntukkan pada kalangan menengah ke bawah justru dinikmati kalangan menengah atas. Penegasan serta pengawasan ketat terhadap dana pinjaman harus tersegmen dengan baik seperti Pulau Jawa.
"Selain memberikan stimulus yang lebih efektif, pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengendalikan laju inflasi serta mendorong perluasan lapangan kerja. Jika masyarakat banyak bekerja, daya beli spontan juga akan ikut naik," kata politikus Partai Golkar ini. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Terlebih, 60 persen ekonomi Indonesia didorong daya beli masyarakat sebagai penguatnya.
"Arus masuk barang dan jasa yang berasal dari luar negeri tidak bisa dihalangi masuk ke wilayah Indonesia, termasuk Kaltim. Lantaran kita sudah berkomitmen dengan negara-negara lain terhadap pasar bebas, baik tingkat dunia maupun nasional," kata Ahmad, anggota Komisi II DPRD Kaltim.
Menurut Ahmad, ada beberapa hal yang perlu pemerintah lakukan. Seperti memberlakukan regulasi berupa proteksi terhadap komoditas tertentu dengan memperketat arus barang masuk. Menurutnya perlu ada aturan tentang kualitas dan kesehatan atau bahkan aturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah supaya barang dari luar tidak terkesan sembarang masuk untuk diperjualbelikan kepada masyarakat.
Juga memfasilitasi pelaku ekonomi tingkat nasional, terutama pelaku ekonomi tingkat menengah ke bawah untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas.
"Ke depan pemerintah harus dapat lebih membina pelaku usaha untuk bisa meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produksi," ujarnya.
Kaltim sendiri memiliki produk-produk unggulan khas Kalimantan. Tentu pemerintah harus melakukan perkuatan. Seperti melakukan promosi dan edukasi untuk lebih mencintai produk dalam negeri dengan menunjukkan melalui teladan dengan cara memakainya.
Pemerintah dalam hal ini telah melakukan upaya bekerja sama dengan bank sebagai perkuatan ekonomi dengan skema dana melalui kredit usaha rakyat (KUR). Hanya, masih terdapat beberapa keluhan masyarakat atas dana sebagai modal usaha selalu habis, tidak tersegmen dengan baik.
Dana pinjaman yang semestinya peruntukkan pada kalangan menengah ke bawah justru dinikmati kalangan menengah atas. Penegasan serta pengawasan ketat terhadap dana pinjaman harus tersegmen dengan baik seperti Pulau Jawa.
"Selain memberikan stimulus yang lebih efektif, pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengendalikan laju inflasi serta mendorong perluasan lapangan kerja. Jika masyarakat banyak bekerja, daya beli spontan juga akan ikut naik," kata politikus Partai Golkar ini. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016