Samarinda (ANTARA Kaltim) - Peningkatan sektor perkebunan khususnya kelapa sawit di Kaltim cukup menjanjikan. Bahkan keterpurukan sektor pertambangan tidak memberi pengaruh. Kendati demikian, hal itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Hal itu dikarenakan mayoritas pemilik perusahaan sawit berasal dari luar Kaltim, sehingga kehadirannya sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut ditanggapi Anggota DPRD Kaltim Ismail. Disebutnya, jika tidak ada perhatian dari pemerintah serta adanya regulasi yang mengatur bagaimana membantu masyarakat untuk menggeluti bidang perkebunan, maka lambat laun warga Kaltim hanya akan menjadi tamu di rumah sendiri.
“Manyoritas perusahaan perkebunan milik luar daerah bahkan luar negeri. Selama ini kita hanya menjadi buruh-buruh. Akibatnya perkembangan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang menggeluti bidang perkebunan khususnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan,†kata Ismail.
Pemerintah sebut politikus Nasdem ini, seharusnya membuat kebijakan yang pro terhadap dunia perkebunan di daerah dengan membantu petani dalam meningkatkan produksinya tiap kali panen melalui ketersediaan lahan hingga membantu proses pemasarannya.
“Membuka sebanyak-banyaknya peluang investasi memang bagus. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana memberdayakan masyarakat sebagai penggelut usaha perkebunan yang ke depan akan menjadi tonggak perekonomian Kaltim pada saat pertambangan sedikit-demi sedikit mengalami kepunahan,†tegas Ismail.
Ditambahkannya, adanya perusda perkebunan seharusnya menjadi titik awal bagi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di sejumlah daerah guna ikut andil dalam membangun ketahanan dalam bidang perkebunan.
Ke depan pihaknya akan memperjuangkan bagaimana geliat perkebunan bisa tumbuh pesat bagi masyarakat Kaltim. Di antaranya dengan memperjuangkan anggaran yang memadai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
“Logika berpikir sederhana saja. Jika pemerintah daerah telah menjaga ketersediaan pupuk yang cukup ditambah dengan memberdayakan sejumlah lahan tidur yang ada hampir di seluruh kabupaten/kota di Kaltim, serta memberikan pangsa pasar yang luas, maka akan membuat kesejahteraan semakin dekat untuk diraih,†tuturnya. (Humas Prov Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Hal itu dikarenakan mayoritas pemilik perusahaan sawit berasal dari luar Kaltim, sehingga kehadirannya sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut ditanggapi Anggota DPRD Kaltim Ismail. Disebutnya, jika tidak ada perhatian dari pemerintah serta adanya regulasi yang mengatur bagaimana membantu masyarakat untuk menggeluti bidang perkebunan, maka lambat laun warga Kaltim hanya akan menjadi tamu di rumah sendiri.
“Manyoritas perusahaan perkebunan milik luar daerah bahkan luar negeri. Selama ini kita hanya menjadi buruh-buruh. Akibatnya perkembangan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang menggeluti bidang perkebunan khususnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan,†kata Ismail.
Pemerintah sebut politikus Nasdem ini, seharusnya membuat kebijakan yang pro terhadap dunia perkebunan di daerah dengan membantu petani dalam meningkatkan produksinya tiap kali panen melalui ketersediaan lahan hingga membantu proses pemasarannya.
“Membuka sebanyak-banyaknya peluang investasi memang bagus. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana memberdayakan masyarakat sebagai penggelut usaha perkebunan yang ke depan akan menjadi tonggak perekonomian Kaltim pada saat pertambangan sedikit-demi sedikit mengalami kepunahan,†tegas Ismail.
Ditambahkannya, adanya perusda perkebunan seharusnya menjadi titik awal bagi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di sejumlah daerah guna ikut andil dalam membangun ketahanan dalam bidang perkebunan.
Ke depan pihaknya akan memperjuangkan bagaimana geliat perkebunan bisa tumbuh pesat bagi masyarakat Kaltim. Di antaranya dengan memperjuangkan anggaran yang memadai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
“Logika berpikir sederhana saja. Jika pemerintah daerah telah menjaga ketersediaan pupuk yang cukup ditambah dengan memberdayakan sejumlah lahan tidur yang ada hampir di seluruh kabupaten/kota di Kaltim, serta memberikan pangsa pasar yang luas, maka akan membuat kesejahteraan semakin dekat untuk diraih,†tuturnya. (Humas Prov Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016