Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Paser masih mempertimbangkan opsi pinjaman dana untuk menutup defisit keuangan daerah yang dialami pemerintah setempat.
"Memang ada opsi pinjam dana untuk menutup defisit, namun kelihatannya ada kendala," kata Sekretaris Bappeda Paser Ali Hapsah usai mengikuti rapat pembahasan tentang kondisi keuangan daerah dengan DPRD setempat di Tanah Grogot, Senin.
Pemerintah Kabupaten Paser mengalami defisit APBD 2016 hampir mencapai Rp1 triliun akibat pengurangan dana bagi hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat.
Kendala yang dihadapi jika opsi pinjaman diambil, kata Ali, Hapsah adalah mekanisme pembayaran yang harus dikembalikan pada tahun itu juga.
"Jika pemkab meminjam dana, sepertinya tidak mungkin karena Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 mengatur bahwa pinjaman jangka pendek harus dibayarkan tahun itu juga," ujar Ali Hapsah.
Selain pinjaman opsi lain untuk menyiasasti defisit yang sedang terjadi saat ini, kata Ali Hapsah yakni, menjual aset daerah baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak.
Namun opsi itu, menurut dia, masih dipertanyakan apakah nilai dari hasil penjualan aset tersebut bisa menutupi defisit.
"Jika semua aset dijual bisa menutupi defisit atau tidak. Itulah yang menjadi pertanyaan jika opsi penjualan aset yang ditempuh," kata Ali Hapsah.
Ia juga memaparkan bahwa kondisi kas daerah terakhir hingga 31 Agustus 2016, tersisa sekitar Rp300 miliar. "Itu pun sekitar Rp100 miliar lebih sudah ada peruntukkannya," katanya.
Belum lagi tambahnya, untuk membayar proyek yang belum dibayarkan kepada kontraktor Rp114 miliar.
"Dari `progres` fisik pembangunan hingga 18 Agustus 2016, sebanyak Rp114 miliar yang belum dibayarkan sedangkan yang sudah terbayar yakni Rp64.057 miliar," ujar Ali Hapsah.
Ia membantah adanya informasi salah satu opsi yang akan dilakukan Pemkab Paser untuk menutup defisit anggaran tersebut dengan melakukan penundaan gaji tenaga honorer.
"Saat ini belum ada opsi untuk melakukan penundaan tersebut," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Memang ada opsi pinjam dana untuk menutup defisit, namun kelihatannya ada kendala," kata Sekretaris Bappeda Paser Ali Hapsah usai mengikuti rapat pembahasan tentang kondisi keuangan daerah dengan DPRD setempat di Tanah Grogot, Senin.
Pemerintah Kabupaten Paser mengalami defisit APBD 2016 hampir mencapai Rp1 triliun akibat pengurangan dana bagi hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat.
Kendala yang dihadapi jika opsi pinjaman diambil, kata Ali, Hapsah adalah mekanisme pembayaran yang harus dikembalikan pada tahun itu juga.
"Jika pemkab meminjam dana, sepertinya tidak mungkin karena Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 mengatur bahwa pinjaman jangka pendek harus dibayarkan tahun itu juga," ujar Ali Hapsah.
Selain pinjaman opsi lain untuk menyiasasti defisit yang sedang terjadi saat ini, kata Ali Hapsah yakni, menjual aset daerah baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak.
Namun opsi itu, menurut dia, masih dipertanyakan apakah nilai dari hasil penjualan aset tersebut bisa menutupi defisit.
"Jika semua aset dijual bisa menutupi defisit atau tidak. Itulah yang menjadi pertanyaan jika opsi penjualan aset yang ditempuh," kata Ali Hapsah.
Ia juga memaparkan bahwa kondisi kas daerah terakhir hingga 31 Agustus 2016, tersisa sekitar Rp300 miliar. "Itu pun sekitar Rp100 miliar lebih sudah ada peruntukkannya," katanya.
Belum lagi tambahnya, untuk membayar proyek yang belum dibayarkan kepada kontraktor Rp114 miliar.
"Dari `progres` fisik pembangunan hingga 18 Agustus 2016, sebanyak Rp114 miliar yang belum dibayarkan sedangkan yang sudah terbayar yakni Rp64.057 miliar," ujar Ali Hapsah.
Ia membantah adanya informasi salah satu opsi yang akan dilakukan Pemkab Paser untuk menutup defisit anggaran tersebut dengan melakukan penundaan gaji tenaga honorer.
"Saat ini belum ada opsi untuk melakukan penundaan tersebut," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016