Samarinda (ANTARA Kaltim) - Di tengah defisit anggaran, pemerintah dituntut lebih selektif mengatur keuangan daerah untuk setiap kegiatan. Termasuk agenda pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2018.
Di Kaltim, KPU mengusulkan Rp 526 miliar di APBD 2017. Sedangkan untuk tahapan awal, penyelenggara meminta Rp 4,5 miliar. Menindaklanjuti masalah anggaran pilkada, Komisi I DPRD Kaltim berkunjung ke KPU Pusat untuk berkosultasi mengenai kondisi ini.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I Josef, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan TP, beserta anggota Komisi I lainnya yakni Jafar Haruna, Zainal Haq, Rusianto, Andarias P Sirenden, Yakob Manika, Syarifah Fatimah, Sitti Qomariah, dan Safuad. Mereka disambut Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU RI Purwoto Ruslan Hidayat.
Dikatakan Josef, untuk mencapai target, partisipasi pemilih perlu didorong mulai dari sekarang. Karena sesuai Peraturan KPU (PKPU), target partisipasi harus mencapai 75 persen.
“Pemilukada di Kaltim sudah dekat. Agar tidak ada masalah, perlu adanya konsultasi dengan KPU pusat, termasuk pengajuan anggaran,†ucapnya.
Jumlah anggaran yang diajukan KPU Kaltim kemungkinan akan dirasionalisasi di tengah defisit anggaran. Meski demikian, kata Josef tahapan pelaksanaan harus tetap berlangsung. “Dari hasil konsultasi kami, KPU Pusat mengaku perlu mengkaji terlebih dahulu serta menyesuaikan dengan peraturan,†beber dia.
Kabar baiknya, kata dia, untuk menghemat anggaran, terkait dengan alat peraga kampanye (algaka) calon kepala daerah kembali diserahkan kepada kebijakan masing-masing KPU dan kesepakatan calon kepala daerah.
“Kemungkinan nantinya, penyediaan baliho tidak seperti sebelumnya yang disiapkan oleh penyelenggara pilkada. Melainkan dikembalikan kepada calon. Nantinya mreka diberikan kebebasan untuk membuat baliho sendiri, tapi tetap dibatasi jumlahnya,†terang Josef.
Hal senada dikatakan Sitti Qomariah. Hal yang paling utama untuk menyukseskan pemilukada adalah sosialisai kepada masyarakat.
“Itu dulu yang penting, informasi kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ada yang tidak tahu siapa calon kepala daerah untuk memimpin daerahnya lima tahun ke depan,†ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Di Kaltim, KPU mengusulkan Rp 526 miliar di APBD 2017. Sedangkan untuk tahapan awal, penyelenggara meminta Rp 4,5 miliar. Menindaklanjuti masalah anggaran pilkada, Komisi I DPRD Kaltim berkunjung ke KPU Pusat untuk berkosultasi mengenai kondisi ini.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I Josef, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan TP, beserta anggota Komisi I lainnya yakni Jafar Haruna, Zainal Haq, Rusianto, Andarias P Sirenden, Yakob Manika, Syarifah Fatimah, Sitti Qomariah, dan Safuad. Mereka disambut Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU RI Purwoto Ruslan Hidayat.
Dikatakan Josef, untuk mencapai target, partisipasi pemilih perlu didorong mulai dari sekarang. Karena sesuai Peraturan KPU (PKPU), target partisipasi harus mencapai 75 persen.
“Pemilukada di Kaltim sudah dekat. Agar tidak ada masalah, perlu adanya konsultasi dengan KPU pusat, termasuk pengajuan anggaran,†ucapnya.
Jumlah anggaran yang diajukan KPU Kaltim kemungkinan akan dirasionalisasi di tengah defisit anggaran. Meski demikian, kata Josef tahapan pelaksanaan harus tetap berlangsung. “Dari hasil konsultasi kami, KPU Pusat mengaku perlu mengkaji terlebih dahulu serta menyesuaikan dengan peraturan,†beber dia.
Kabar baiknya, kata dia, untuk menghemat anggaran, terkait dengan alat peraga kampanye (algaka) calon kepala daerah kembali diserahkan kepada kebijakan masing-masing KPU dan kesepakatan calon kepala daerah.
“Kemungkinan nantinya, penyediaan baliho tidak seperti sebelumnya yang disiapkan oleh penyelenggara pilkada. Melainkan dikembalikan kepada calon. Nantinya mreka diberikan kebebasan untuk membuat baliho sendiri, tapi tetap dibatasi jumlahnya,†terang Josef.
Hal senada dikatakan Sitti Qomariah. Hal yang paling utama untuk menyukseskan pemilukada adalah sosialisai kepada masyarakat.
“Itu dulu yang penting, informasi kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ada yang tidak tahu siapa calon kepala daerah untuk memimpin daerahnya lima tahun ke depan,†ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016