Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengevaluasi serapan anggaran, baik kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Provinsi Kalimantan Timur maupaun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat.
"Serapan anggaran saat ini masih di bawah 50 persen, sehingga kami akan mengevaluasi dan melihat masalahnya, agar kegiatan pembangunan berjalan dengan lancar sesuai aturan dan terserap dengan baik," ujar Wakil Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah usai mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim di Lamin Etam Samarinda, Rabu.
Menurut ia, evaluasi itu menindaklanjuti salah satu instruski Presiden RI tanggal 19 Juli 2016 yang meminta agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menginventarisasi penyerapan anggaran di daerah serta permasalahan yang ada tarkait penyerapan anggaran.
Untuk itu, lanjut Edi Damansyah, apa yang menjadi instruski Presiden RI tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan dibahas pada tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kutai Kartanegara.
"Diharapkan dengan rakor tersebut sinergitas antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kutai Kartanegara yang sudah terjalin dengan baik terus meningkat, sehingga pembangunan di daerah ini berjalan lancar," tuturnya.
"Pertemuan ini juga menjadi energi dan semangat baru untuk bekerja lebih baik lagi, khususnya bagi aparatur Kutai Kartanegara yang diberikan tugas selaku pengguna anggaran, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan," tambahnya.
Rakor tersebut dipimpin langsung Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak, dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim, Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota kepala instansi dan "stakeholder" atau pemangku kepentingan terkait.
Ketua Panitia Rakor FKPD Kaltim Meliana mengatakan, kegiatan itu bertujuan membahas isu dan permasalahan yang berkembang saat ini, khususnya sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden RI tanggal 19 Juli 2016.
"Diantaranya termasuk serapan anggaran APBN dan APBD," kata Meiliana. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Serapan anggaran saat ini masih di bawah 50 persen, sehingga kami akan mengevaluasi dan melihat masalahnya, agar kegiatan pembangunan berjalan dengan lancar sesuai aturan dan terserap dengan baik," ujar Wakil Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah usai mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim di Lamin Etam Samarinda, Rabu.
Menurut ia, evaluasi itu menindaklanjuti salah satu instruski Presiden RI tanggal 19 Juli 2016 yang meminta agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menginventarisasi penyerapan anggaran di daerah serta permasalahan yang ada tarkait penyerapan anggaran.
Untuk itu, lanjut Edi Damansyah, apa yang menjadi instruski Presiden RI tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan dibahas pada tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kutai Kartanegara.
"Diharapkan dengan rakor tersebut sinergitas antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kutai Kartanegara yang sudah terjalin dengan baik terus meningkat, sehingga pembangunan di daerah ini berjalan lancar," tuturnya.
"Pertemuan ini juga menjadi energi dan semangat baru untuk bekerja lebih baik lagi, khususnya bagi aparatur Kutai Kartanegara yang diberikan tugas selaku pengguna anggaran, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan," tambahnya.
Rakor tersebut dipimpin langsung Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak, dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim, Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota kepala instansi dan "stakeholder" atau pemangku kepentingan terkait.
Ketua Panitia Rakor FKPD Kaltim Meliana mengatakan, kegiatan itu bertujuan membahas isu dan permasalahan yang berkembang saat ini, khususnya sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden RI tanggal 19 Juli 2016.
"Diantaranya termasuk serapan anggaran APBN dan APBD," kata Meiliana. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016