Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis menggelar rapat koordinasi Penyelenggaraan Pertahanan dan Penataan Wilayah Pertahanan Negara 2016.
Staf ahli Gubernur Kaltim Bidang Pertanian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Marlon Ivanhoe Aipassa, pada pembukaan rakor Penyelenggaraan Pertahanan dan Penataan Wilayah Pertahanan Negara 2016 di Samarinda, Kamis menyatakan, rakor tersebut untuk mencari solusi terbaik yang bisa dihasilkan dalam mengatasi berbagai persoalan di perbatasan.
Menjaga wilayah perbatasan, kata Marlon, bukan saja dengan meningkatkan pembangunan pertahanan dan keamanan tetapi juga yang harus diperhatikan adalah membangun sinergitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait untuk memadukan program prioritas demi menghilangkan kesenjangan pembangunan di berbagai sektor.
Wilayah perbatasan, menurut Marlon, harus mendapatkan perhatian serius.
"Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan sinergis, baik antarSKPD, lembaga maupun antarpemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Tidak terkecuali peran serta TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI," ujar Marlon.
"Sekarang kita harus bekerja keras agar percepatan pembangunan di wilayah perbatasan sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Marlon.
Pembangunan yang harus menjadi prioritas di wilayah perbatasan, kata Marlon yakni, infrastruktur jalan, jembatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan jaringan telekomunikasi serta berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat perbatasan.
Kepala Kantor Pertahanan Provinsi Kaltim Brigjen TNI Rukman Ahmad mengatakan, untuk pertahanan dan keamanan khususnya di wilayah perbatasan telah dilaksanakan berbagai program, baik pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik.
Pembangunan fisiknya, kata Rukman, yakni membangun jalan inspeksi dan jalan administrasi sehingga membuat wilayah perbatasan benar-benar aman.
"Pembangunan nonfisiknya yakni, bagaimana kami membuat karakter masyarakat perbatasan menjadi cinta tanah air, rela berkorban dan membela bangsa dan negara, yang sebelumnya sudah dilakukan dengan berbagai program," kata Rukman. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Staf ahli Gubernur Kaltim Bidang Pertanian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Marlon Ivanhoe Aipassa, pada pembukaan rakor Penyelenggaraan Pertahanan dan Penataan Wilayah Pertahanan Negara 2016 di Samarinda, Kamis menyatakan, rakor tersebut untuk mencari solusi terbaik yang bisa dihasilkan dalam mengatasi berbagai persoalan di perbatasan.
Menjaga wilayah perbatasan, kata Marlon, bukan saja dengan meningkatkan pembangunan pertahanan dan keamanan tetapi juga yang harus diperhatikan adalah membangun sinergitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait untuk memadukan program prioritas demi menghilangkan kesenjangan pembangunan di berbagai sektor.
Wilayah perbatasan, menurut Marlon, harus mendapatkan perhatian serius.
"Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan sinergis, baik antarSKPD, lembaga maupun antarpemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Tidak terkecuali peran serta TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI," ujar Marlon.
"Sekarang kita harus bekerja keras agar percepatan pembangunan di wilayah perbatasan sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Marlon.
Pembangunan yang harus menjadi prioritas di wilayah perbatasan, kata Marlon yakni, infrastruktur jalan, jembatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan jaringan telekomunikasi serta berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat perbatasan.
Kepala Kantor Pertahanan Provinsi Kaltim Brigjen TNI Rukman Ahmad mengatakan, untuk pertahanan dan keamanan khususnya di wilayah perbatasan telah dilaksanakan berbagai program, baik pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik.
Pembangunan fisiknya, kata Rukman, yakni membangun jalan inspeksi dan jalan administrasi sehingga membuat wilayah perbatasan benar-benar aman.
"Pembangunan nonfisiknya yakni, bagaimana kami membuat karakter masyarakat perbatasan menjadi cinta tanah air, rela berkorban dan membela bangsa dan negara, yang sebelumnya sudah dilakukan dengan berbagai program," kata Rukman. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016