Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Wibowo Handoko mengatakan, minimnya pasokan akan bahan baku energi di Kaltim sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Mengingat saat ini Kaltim dihadapkan dengan krisis listrik yang tak kunjung memiliki solusi yang konkret. Padahal listrik merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melakukan segala aktifitas.
Dijelaskannya di Kaltim terdapat beberapa perusahan besar, seperti PT PKT serta Badak LNG, namun sangat minim kontribusi terhadap daerah. Apalagi berkaitan dengan krisis listrik. Dengan kelebihan daya listrik yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar itu, semestinya mampu didistribusikan kepada masyarakat.
â€Mestinya perusahaan besar yang ada di daerah dapat berkontribusi, dengan kelebihan daya listrik yang dimiliki setiap perusahaan paling tidak dapat memberikan solusi dengan mendistribuskannya. Mengingat SDA yang dimiliki Kaltim telah mereka eksploitasi,†katanya.
Krisis listrik tersebut, lanjutnya merupakan masalah yang tak kunjung terselesaikan. Terlebih keluhan masyarakat akan kebutuhan listrik terus dilontarkan di setiap anggota dewan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Hal itu harus menjadi perhatian dari semua pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah. Eksekutif harus dapat merangkul semua perusahaan di daerahnya agar lebih peduli pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selama ini ia menilai banyak perusahaan yang kurang peduli.
“Harapan kami pemerintah dapat berperan aktif mengevaluasi program CSR dari perusahaan. Kita telah memiliki Perda CSR yang sudah disahkan DPRD Kaltim. Mestinya perda ini dapat terimplementasikan dengan baik. Sehingga program CSR dari perusahaan dapat bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Mengingat saat ini Kaltim dihadapkan dengan krisis listrik yang tak kunjung memiliki solusi yang konkret. Padahal listrik merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melakukan segala aktifitas.
Dijelaskannya di Kaltim terdapat beberapa perusahan besar, seperti PT PKT serta Badak LNG, namun sangat minim kontribusi terhadap daerah. Apalagi berkaitan dengan krisis listrik. Dengan kelebihan daya listrik yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar itu, semestinya mampu didistribusikan kepada masyarakat.
â€Mestinya perusahaan besar yang ada di daerah dapat berkontribusi, dengan kelebihan daya listrik yang dimiliki setiap perusahaan paling tidak dapat memberikan solusi dengan mendistribuskannya. Mengingat SDA yang dimiliki Kaltim telah mereka eksploitasi,†katanya.
Krisis listrik tersebut, lanjutnya merupakan masalah yang tak kunjung terselesaikan. Terlebih keluhan masyarakat akan kebutuhan listrik terus dilontarkan di setiap anggota dewan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Hal itu harus menjadi perhatian dari semua pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah. Eksekutif harus dapat merangkul semua perusahaan di daerahnya agar lebih peduli pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selama ini ia menilai banyak perusahaan yang kurang peduli.
“Harapan kami pemerintah dapat berperan aktif mengevaluasi program CSR dari perusahaan. Kita telah memiliki Perda CSR yang sudah disahkan DPRD Kaltim. Mestinya perda ini dapat terimplementasikan dengan baik. Sehingga program CSR dari perusahaan dapat bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016