Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sebanyak 637 pelamar untuk pendamping desa mulai pendamping lokal desa (PLD) tingkat desa hingga tenaga ahli tingkat kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur lolos verifikasi pendaftaran secara online.
"Mereka yang lolos verifikasi tahap awal akan melanjutkan tahap berikutnya. Mereka akan dipanggil untuk mengikuti tes lanjutan," ucap Kabid Ketahanan Sosial Budaya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim, Musa Ibrahim di Samarinda, Kamis.
Tes lanjutan pada 28 Mei berupa tes tertulis mulai pukul 07.30 Wita, kemudian psikotes dilakukan pada 1 Juni mulai pukul 07.30 Wita.
Sedangkan untuk pengumuman nama yang lolos menjadi PLD maupun tenaga ahli belum belum bisa memastikan karena yang menentukan jadwal adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Ditanya mengenai tes di Samarinda tanggal 28 Mei dan 1 Juni, apakah tidak mempersulit pendaftar karena harus mengeluarkan biaya tinggi karena letak Samarinda dengan sejumlah desa, kecamatan, bahkan kabupaten yang jauh, Musa menjelaskan.
Menurutnya, dalam tes ini Kemendes PDTT memang tidak mengakomodir kepentingan daerah, bahkan terkesan tidak mau tahu dengan kondisi daerah, sehingga semua sistem rekrutmennya tersentral tanpa berkoordinasi, padahal yang mengetahui persis kondisi lingkungan adalah pemerintah daerah.
Ia mencontohkan, untuk pendaftar yang ingin duduk di posisi PLD dari Kabupaten Mahakam Ulu, dan sejumlah kabupaten lain di Kaltim yang lokasinya jauh dari ibukota kabupaten, ada banyak kekurangan yang tidak bisa mengikuti sistem perekrutaan yang dilakukan tersentral ini.
Satu, katanya, di kawasan itu belum ada internet sehingga ketika mereka ingin mendaftar harus ke kota untuk mencari warung internet (warnet). Khusus untuk Kabupaten Mahakam Ulu, hingga kini belum terlayani internet sehingga harus ke luar kabupaten.
Kondisi ini tentu memakan biaya mahal hanya untuk mendaftar, karena mereka harus menumpang speed boat mengingat hanya Sungai Mahakam satu-satu akses untuki bisa ke luar Kabupaten Mahakam Ulu. Bahkan untuk di kawasan perbatasan harus naik pesawat dengan jadwal penerbangan tidak tiap hari.
Apalagi di saat-saat tertentu, atau ketika penumpang lagi sepi, motoris tidak mau menjalankan speed boat karena biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang naik, sehingga penumpang harus mencarter dengan harga sampai Rp10 juta.
Kedua, katanya, dalam model pendaftaran online yang dilakukan pusat, tidak menyediakan kolom nomor kontak pendaftar, sehingga mereka yang dinyatakan lolos verifikasi online ini, BPMPD Kaltim tidak bisa menghubungi mereka.
"Pusat menyatakan pengumuman bagi yang lulus telah dilakukan melalui media massa nasional. Pertanyaan saya, warga desa mana di Mahakam Ulu yang mengenal koran, apalagi koran nasional. Radio saja tidak semua desa bisa mendengarkan karena untuk stasiun reley belum ada,"ujar Musa.
Ketiga, katanya, kalaupun sebagian besar mereka mengetahui bahwa tanggal 28 Mei dan 1 Juni akan ada tes lanjutan, tentu untuk posisi PLD yang honornya kecil akan berpikir karena biaya ke Samarinda sangat tinggi.
Jarak Mahakam Ulu dengan Samarinda itu jauh, bahkan di kawasan tertentu harus naik pesawat dan carter speed boat. Kemudian mereka juga berfikir kalau menginap di Samarinda pada 28 Mei-1 Juni harus menyiapkan uang belasan juta, kalau pulang kampung dan balik lagi 1 Juni, berapa lagi biayanya, kata Musa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Mereka yang lolos verifikasi tahap awal akan melanjutkan tahap berikutnya. Mereka akan dipanggil untuk mengikuti tes lanjutan," ucap Kabid Ketahanan Sosial Budaya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim, Musa Ibrahim di Samarinda, Kamis.
Tes lanjutan pada 28 Mei berupa tes tertulis mulai pukul 07.30 Wita, kemudian psikotes dilakukan pada 1 Juni mulai pukul 07.30 Wita.
Sedangkan untuk pengumuman nama yang lolos menjadi PLD maupun tenaga ahli belum belum bisa memastikan karena yang menentukan jadwal adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Ditanya mengenai tes di Samarinda tanggal 28 Mei dan 1 Juni, apakah tidak mempersulit pendaftar karena harus mengeluarkan biaya tinggi karena letak Samarinda dengan sejumlah desa, kecamatan, bahkan kabupaten yang jauh, Musa menjelaskan.
Menurutnya, dalam tes ini Kemendes PDTT memang tidak mengakomodir kepentingan daerah, bahkan terkesan tidak mau tahu dengan kondisi daerah, sehingga semua sistem rekrutmennya tersentral tanpa berkoordinasi, padahal yang mengetahui persis kondisi lingkungan adalah pemerintah daerah.
Ia mencontohkan, untuk pendaftar yang ingin duduk di posisi PLD dari Kabupaten Mahakam Ulu, dan sejumlah kabupaten lain di Kaltim yang lokasinya jauh dari ibukota kabupaten, ada banyak kekurangan yang tidak bisa mengikuti sistem perekrutaan yang dilakukan tersentral ini.
Satu, katanya, di kawasan itu belum ada internet sehingga ketika mereka ingin mendaftar harus ke kota untuk mencari warung internet (warnet). Khusus untuk Kabupaten Mahakam Ulu, hingga kini belum terlayani internet sehingga harus ke luar kabupaten.
Kondisi ini tentu memakan biaya mahal hanya untuk mendaftar, karena mereka harus menumpang speed boat mengingat hanya Sungai Mahakam satu-satu akses untuki bisa ke luar Kabupaten Mahakam Ulu. Bahkan untuk di kawasan perbatasan harus naik pesawat dengan jadwal penerbangan tidak tiap hari.
Apalagi di saat-saat tertentu, atau ketika penumpang lagi sepi, motoris tidak mau menjalankan speed boat karena biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang naik, sehingga penumpang harus mencarter dengan harga sampai Rp10 juta.
Kedua, katanya, dalam model pendaftaran online yang dilakukan pusat, tidak menyediakan kolom nomor kontak pendaftar, sehingga mereka yang dinyatakan lolos verifikasi online ini, BPMPD Kaltim tidak bisa menghubungi mereka.
"Pusat menyatakan pengumuman bagi yang lulus telah dilakukan melalui media massa nasional. Pertanyaan saya, warga desa mana di Mahakam Ulu yang mengenal koran, apalagi koran nasional. Radio saja tidak semua desa bisa mendengarkan karena untuk stasiun reley belum ada,"ujar Musa.
Ketiga, katanya, kalaupun sebagian besar mereka mengetahui bahwa tanggal 28 Mei dan 1 Juni akan ada tes lanjutan, tentu untuk posisi PLD yang honornya kecil akan berpikir karena biaya ke Samarinda sangat tinggi.
Jarak Mahakam Ulu dengan Samarinda itu jauh, bahkan di kawasan tertentu harus naik pesawat dan carter speed boat. Kemudian mereka juga berfikir kalau menginap di Samarinda pada 28 Mei-1 Juni harus menyiapkan uang belasan juta, kalau pulang kampung dan balik lagi 1 Juni, berapa lagi biayanya, kata Musa. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016