Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Gunawarman mengatakan jika kemiskinan masih menjadi masalah yang komplek yang hingga kini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama. Dalam konteks anggaran, program pengentasan kemiskinan tidak pernah alpa dalam APBD untuk program pada beberapa SKPD.
Namun dalam implementasinya, baik dalam pengalokasian anggaran maupun dalam penggunaannya selalu kurang maksimal dalam berkorelasi terhadap pengurangan angka kemiskinan didaerah.
“Potret kemiskinan selalu menjadi hiasan yang memperburuk citra bagi pengambil kebijakan. Pemerintah daerah dan DPRD Kaltim sudah maksimal dalam mengurangi kemiskinan tersebut, namun masih ada keterbatasan untuk melalui proses tersebut,†katanya.
Ia juga menerangkan jika program pemerintah pusat dalam bentuk BLT dianggap sebagai program yang membuat masyarakat semakin tak berdaya, terkesan memanjakan masyarakat yang memang sudah apatis atas kehidupan mereka.
Jika bantuan tersebut dianggap sebagai insentif kepada warga untuk semakin kreatif dan menambah produktifitas mereka, maka uang tersebut bukan hanya habis untuk dimakan, tetapi juga tidak cukup untuk menjadi modal usaha yang berkelanjutan.
Politikus asal PKS tersebut sangat berharap jika Pemprov Kaltim memprioritaskan program yang dibuat untuk menangani masalah ini.
Menurutnya dari persentase tingkat kemiskinan di Kaltim pada 2015 periode Maret tercatat 212.890 orang, turun menjadi 209.990 orang pada September atau terjadi penurunan sekitar 0,13 persen artinya program tersebut telah berjalan sesuai rencana.Namun masih ada beberapa faktor yang dirasa masih kurang maksimal, misalkan penerima bantuan tidak tepat sasaran.
“Sebenarnya pemerintah DPRD sudah sangat maksimal sekali dalam mengatasi kemiskinan tersebut.Bahkan program-program yang dibuat pemerintah untuk mengatasi kemiskinan selalu didukung oleh dewan.Saya juga sangat setuju bahwa Pemprov Kaltim telah memikirkan segala solusinya, mungkin salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan, tentunya dengan dukungan DPRD Kaltim juga,“ ucapnya.
Terakhir ia berharap agar program tersebut dapat dijalankan dengan optimal, namun penuntasan kemiskinan menurutnya juga harus dibarengi dengan penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang baik. Sebab, banyaknya investor yang masuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi.
Disisi lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa mengentaskan kemiskinan didaerah.Kendati kondisi didaerah juga mesti dibenahi agar investasi bisa berkembang dan bisa membuka diri agar investor bisa masuk. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Namun dalam implementasinya, baik dalam pengalokasian anggaran maupun dalam penggunaannya selalu kurang maksimal dalam berkorelasi terhadap pengurangan angka kemiskinan didaerah.
“Potret kemiskinan selalu menjadi hiasan yang memperburuk citra bagi pengambil kebijakan. Pemerintah daerah dan DPRD Kaltim sudah maksimal dalam mengurangi kemiskinan tersebut, namun masih ada keterbatasan untuk melalui proses tersebut,†katanya.
Ia juga menerangkan jika program pemerintah pusat dalam bentuk BLT dianggap sebagai program yang membuat masyarakat semakin tak berdaya, terkesan memanjakan masyarakat yang memang sudah apatis atas kehidupan mereka.
Jika bantuan tersebut dianggap sebagai insentif kepada warga untuk semakin kreatif dan menambah produktifitas mereka, maka uang tersebut bukan hanya habis untuk dimakan, tetapi juga tidak cukup untuk menjadi modal usaha yang berkelanjutan.
Politikus asal PKS tersebut sangat berharap jika Pemprov Kaltim memprioritaskan program yang dibuat untuk menangani masalah ini.
Menurutnya dari persentase tingkat kemiskinan di Kaltim pada 2015 periode Maret tercatat 212.890 orang, turun menjadi 209.990 orang pada September atau terjadi penurunan sekitar 0,13 persen artinya program tersebut telah berjalan sesuai rencana.Namun masih ada beberapa faktor yang dirasa masih kurang maksimal, misalkan penerima bantuan tidak tepat sasaran.
“Sebenarnya pemerintah DPRD sudah sangat maksimal sekali dalam mengatasi kemiskinan tersebut.Bahkan program-program yang dibuat pemerintah untuk mengatasi kemiskinan selalu didukung oleh dewan.Saya juga sangat setuju bahwa Pemprov Kaltim telah memikirkan segala solusinya, mungkin salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan, tentunya dengan dukungan DPRD Kaltim juga,“ ucapnya.
Terakhir ia berharap agar program tersebut dapat dijalankan dengan optimal, namun penuntasan kemiskinan menurutnya juga harus dibarengi dengan penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang baik. Sebab, banyaknya investor yang masuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi.
Disisi lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa mengentaskan kemiskinan didaerah.Kendati kondisi didaerah juga mesti dibenahi agar investasi bisa berkembang dan bisa membuka diri agar investor bisa masuk. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016