Samarinda (ANTARA Kaltim) - Paham Partai Komunis Indonesia (PKI) belakangan ramai diperbincangkan karena tidak sedikit pihak yang meminta pemerintah untuk meminta maaf atas tindakan yang dinilai melanggar hak asasi manusia itu. Tidak hanya itu adanya gerakan untuk menghidupkan kembali paham komunis tersebut diduga sudah benyebar kes ejumlah daerah di tanah air.
Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi I DPRD Kaltim Safuad meminta kepada seluruh pihak mulai dari pemerintah, pihak keamanan, tokoh agama hingga masyarakat luas untuk bersatu guna mencegah paham radikal tersebut berkembang khususnya di Kaltim.
Menurutnya, paham yang dulu pernah berkembang itu dinilai bertentangan dasar negara yakni Pancasila terutama pada sila pertama ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ itu seharusnya dicegah jangan sampai tumbuh kembang.
“Kalau sebuah paham sudah bertentangan dengan dasar negara berarti sesuatu yang berbahaya dan harus dicegah karena termasuk sesuatu yang dapat mengancam kedaulatan NKRI,†sebutnya.
Oleh sebab itu dibutuhkan kesigapan pemerintah dan seluruh pihak untuk dapat memberikan tentang apa dan bagaimana PKI dan sosialisnya dapat membahakan kesatuan dan persatuan negara. Hal itu dapat dilakukan melalui sekolah, kampus hingga tingkat RT.
Pasalnya, kebanyakan mereka yang mengagumi idelogi komunis tersebut mayoritas dari kalangan muda yang masih labil dan belum memahami betul bagaimana dampaknya. Itu terlihat dengan pemakaian atribut seperti baju dan pin berlogo palu dan arit.
“Pemerintah daerah harus sigap. Harus segera ada koordinasi dengan pihak TNI dan kepolisian hingga sejumlah lembaga masyarakat agar informasi dapat sampai dengan baik dan maksimal karena jangan sampai anak dan kawan di sekeliling kita menjadi korbannya,â€ucap Safuad.
Hal yang tidak kalah pentingnya kata Politikus asal PDIP itu adalah dengan memasukan dalam kurikulum pelajaran di sekolah tentang bagaimana menjelaskan tentang bahanya paham PKI dan pentingnya menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila dan UUD 45.(Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi I DPRD Kaltim Safuad meminta kepada seluruh pihak mulai dari pemerintah, pihak keamanan, tokoh agama hingga masyarakat luas untuk bersatu guna mencegah paham radikal tersebut berkembang khususnya di Kaltim.
Menurutnya, paham yang dulu pernah berkembang itu dinilai bertentangan dasar negara yakni Pancasila terutama pada sila pertama ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ itu seharusnya dicegah jangan sampai tumbuh kembang.
“Kalau sebuah paham sudah bertentangan dengan dasar negara berarti sesuatu yang berbahaya dan harus dicegah karena termasuk sesuatu yang dapat mengancam kedaulatan NKRI,†sebutnya.
Oleh sebab itu dibutuhkan kesigapan pemerintah dan seluruh pihak untuk dapat memberikan tentang apa dan bagaimana PKI dan sosialisnya dapat membahakan kesatuan dan persatuan negara. Hal itu dapat dilakukan melalui sekolah, kampus hingga tingkat RT.
Pasalnya, kebanyakan mereka yang mengagumi idelogi komunis tersebut mayoritas dari kalangan muda yang masih labil dan belum memahami betul bagaimana dampaknya. Itu terlihat dengan pemakaian atribut seperti baju dan pin berlogo palu dan arit.
“Pemerintah daerah harus sigap. Harus segera ada koordinasi dengan pihak TNI dan kepolisian hingga sejumlah lembaga masyarakat agar informasi dapat sampai dengan baik dan maksimal karena jangan sampai anak dan kawan di sekeliling kita menjadi korbannya,â€ucap Safuad.
Hal yang tidak kalah pentingnya kata Politikus asal PDIP itu adalah dengan memasukan dalam kurikulum pelajaran di sekolah tentang bagaimana menjelaskan tentang bahanya paham PKI dan pentingnya menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila dan UUD 45.(Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016