Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berencana melakukan peninjauan ke sejumlah SMA/SMK di wilayah pelosok provinsi setempat yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Selamet Ari Wibowo di Samarinda, Kamis, mengatakan agenda turun lapangan itu bukan hanya untuk memantau kegiatan belajar mengajar siswa, tetapi sekaligus menggali informasi mengenai berbagai kekurangan fasilitas sekolah yang perlu mendapatkan bantuan.
"Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kewewenangan SMA dan SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sementara SD dan SMP tetap menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan peninjauan juga untuk menyikapi perubahan kebijakan di bidang pendidikan itu," katanya.
Komisi IV berharap bisa menjaring banyak aspirasi terkait persoalan pendidikan di wilayah pelosok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah.
"Kami perlu melihat langsung di lapangan, salah satunya SMAN 1 Tenggarong Seberang. Seperti apa bangunan sekolah, kualitas pendidikan dan kondisi lingkungannya, sekaligus berinteraksi langsung dengan siswa di sekolah itu," tambah Selamet.
Ia menambahkan Komisi IV akan mengkaji berbagai usulan yang masuk untuk menjadi prioritas pemerintah dalam program perencanaan pemberian bantuan pendidikan pada tahun anggaran berikutnya.
Menurut Selamet, SMAN 1 Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelumnya telah mengusulkan bantuan keuangan kepada Pemprov Kaltim untuk membangun aula kegiatan siswa, namun belum terealisasikan pada APBD 2016.
"Komisi IV bisa merekomendasikan usulan bantuan kepada pemprov. Kami Kami berharap ada pemerataan, sehingga tidak hanya sekolah-sekolah di wilayah perkotaan yang mendapat perhatian. Sekolagh seperti SMAN 1 Tenggarong Seberang juga memiliki potensi besar untuk terus didorong agar siswanya berprestasi," ujarnya.
Selamet menambahkan Komisi IV yang membidangi sektor pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Provinsi Kaltim melalui pengalokasian anggaran.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Selamet Ari Wibowo di Samarinda, Kamis, mengatakan agenda turun lapangan itu bukan hanya untuk memantau kegiatan belajar mengajar siswa, tetapi sekaligus menggali informasi mengenai berbagai kekurangan fasilitas sekolah yang perlu mendapatkan bantuan.
"Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kewewenangan SMA dan SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sementara SD dan SMP tetap menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan peninjauan juga untuk menyikapi perubahan kebijakan di bidang pendidikan itu," katanya.
Komisi IV berharap bisa menjaring banyak aspirasi terkait persoalan pendidikan di wilayah pelosok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah.
"Kami perlu melihat langsung di lapangan, salah satunya SMAN 1 Tenggarong Seberang. Seperti apa bangunan sekolah, kualitas pendidikan dan kondisi lingkungannya, sekaligus berinteraksi langsung dengan siswa di sekolah itu," tambah Selamet.
Ia menambahkan Komisi IV akan mengkaji berbagai usulan yang masuk untuk menjadi prioritas pemerintah dalam program perencanaan pemberian bantuan pendidikan pada tahun anggaran berikutnya.
Menurut Selamet, SMAN 1 Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelumnya telah mengusulkan bantuan keuangan kepada Pemprov Kaltim untuk membangun aula kegiatan siswa, namun belum terealisasikan pada APBD 2016.
"Komisi IV bisa merekomendasikan usulan bantuan kepada pemprov. Kami Kami berharap ada pemerataan, sehingga tidak hanya sekolah-sekolah di wilayah perkotaan yang mendapat perhatian. Sekolagh seperti SMAN 1 Tenggarong Seberang juga memiliki potensi besar untuk terus didorong agar siswanya berprestasi," ujarnya.
Selamet menambahkan Komisi IV yang membidangi sektor pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Provinsi Kaltim melalui pengalokasian anggaran.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016