Samarinda (ANTARA Kaltim) - DPRD Kalimantan Timur meminta pemerintah provinsi setempat segera menginventarisasi sejumlah aset yang tersebar di berbagai daerah agar tertata dengan baik dan bisa mendukung sejumlah program untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Yakob Manika dalam penjelasannya di Samarinda, Rabu, mengatakan banyak aset pemerintah yang kondisinya mangkrak dan sebagian telah dikuasai pihak lain, sehingga berpotensi memunculkan persoalan hukum.
"Banyak aset Pemprov Kaltim yang tidak tertata dan tidak terdata dengan baik, sehingga mangkrak atau tidak terurus. Jika hal ini tidak segera dibenahi, bisa memicu penguasaan aset oleh pihak tertentu," katanya.
Menurut ia, banyaknya aset daerah yang tidak terurus dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim itu ikut memengaruhi kontribusi pendapatan asli daerah.
"Tidak mengurangi PAD, tetapi adanya aset yang tidak dikelola dengan baik tersebut menyebabkan pemasukan menjadi tidak maksimal," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga diminta mengkaji secara matang permintaan kabupaten/kota menginginkan hibah aset.
"Kajian itu untuk memastikan apakah aset pemprov layak dihibahkan atau tidak, karena ini juga akan berdampak pada pendapatan daerah," tambahnya.
Sementara itu, mengenai penghapusan aset tanah dan bangunan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) di Pelabuhan Kariangau Balikpapan, anggota Komisi II DPRD Kaltim Rusman Yaqub berharap Pemprov Kaltim tetap berpatokan pada aturan agar tidak nantinya tidak menimbulkan persoalan baru.
"Saya berharap pemprov tidak terjebak dengan masalah pelepasan aset itu di kemudian hari," tegas Rusman di sela-sela pertemuan Komisi II dengan Biro Perlengkapan Pemprov Kaltim.
Kepala Bagian Biro Perlengkapan Pemprov Kaltim Hersan Arifin mengatakan masalah pemindahtanganan aset KKT belum rampung, karena terdapat selisih luas tanah dan harga dari nilai tukar guling antara Pemprov Kaltim dengan PT PLN.
"Hingga kini Pemprov Kaltim masih menunggu PT PLN menyelesaikan persoalan tersebut," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Yakob Manika dalam penjelasannya di Samarinda, Rabu, mengatakan banyak aset pemerintah yang kondisinya mangkrak dan sebagian telah dikuasai pihak lain, sehingga berpotensi memunculkan persoalan hukum.
"Banyak aset Pemprov Kaltim yang tidak tertata dan tidak terdata dengan baik, sehingga mangkrak atau tidak terurus. Jika hal ini tidak segera dibenahi, bisa memicu penguasaan aset oleh pihak tertentu," katanya.
Menurut ia, banyaknya aset daerah yang tidak terurus dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim itu ikut memengaruhi kontribusi pendapatan asli daerah.
"Tidak mengurangi PAD, tetapi adanya aset yang tidak dikelola dengan baik tersebut menyebabkan pemasukan menjadi tidak maksimal," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga diminta mengkaji secara matang permintaan kabupaten/kota menginginkan hibah aset.
"Kajian itu untuk memastikan apakah aset pemprov layak dihibahkan atau tidak, karena ini juga akan berdampak pada pendapatan daerah," tambahnya.
Sementara itu, mengenai penghapusan aset tanah dan bangunan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) di Pelabuhan Kariangau Balikpapan, anggota Komisi II DPRD Kaltim Rusman Yaqub berharap Pemprov Kaltim tetap berpatokan pada aturan agar tidak nantinya tidak menimbulkan persoalan baru.
"Saya berharap pemprov tidak terjebak dengan masalah pelepasan aset itu di kemudian hari," tegas Rusman di sela-sela pertemuan Komisi II dengan Biro Perlengkapan Pemprov Kaltim.
Kepala Bagian Biro Perlengkapan Pemprov Kaltim Hersan Arifin mengatakan masalah pemindahtanganan aset KKT belum rampung, karena terdapat selisih luas tanah dan harga dari nilai tukar guling antara Pemprov Kaltim dengan PT PLN.
"Hingga kini Pemprov Kaltim masih menunggu PT PLN menyelesaikan persoalan tersebut," katanya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016