Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Selamat Ari Wibowo meminta pemerintah provinsi setempat meniru langkah Pemprov Kalimantan Utara untuk melakukan tes urine bagi pegawai negeri sipil di seluruh satuan kerja perangkat daerah.
Selamat Ari Wibowo yang dihubungi di Samarinda, Selasa, mengemukakan tes urine itu sebagai salah satu upaya mencegah dan menekan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kaltim, khususnya di lingkungan pemerintahan.
"Apalagi peredaran narkoba di Indonesia dan Kaltim pada khususnya dalam status darurat narkoba. Untuk itu, perlu ada langkah yang konkrit dari instansi pemerintahan agar bisa menjadi panutan dalam memerangi narkoba," katanya menanggapi kasus PNS di sejumlah daerah di Kaltim yang tertangkap polisi karena terlibat narkoba.
Selain upaya pembersihan narkoba di lingkungan pemerintahan, tambahnya, tes urine juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat.
"Saya sangat setuju bila dilakukan tes narkoba untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim. Apalagi hal ini merupakan langkah positif untuk menciptakan aparatur yang sehat dan berkualitas agar tak terkontaminasi penggunaan narkoba," ucapnya.
Menurut ia, dampak dan bahaya narkoba sangat merugikan penggunanya, bahkan penggunaan yang berlebihan bisa berakibat fatal hingga risiko kematian.
"Sayangnya berulang kali perang dengan narkoba tersebut disuarakan, namun penggunanya bukan tambah surut, justru sekarang telah merambah pada anak-anak usia sekolah," imbuhnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim bisa menjadi motor penggerak dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah setempat, dengan memulai gerakan bersih-bersih narkoba dari instansi pemerintahan.
Menurut Ari Wibowo, peredaran narkoba telah menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang tingkatan dan status sosial.
"Bahkan, Kaltim menjadi peringkat kedua nasional dalam jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Ini menandakan Kaltim sudah menjadi bidikan para bandar narkoba dari dalam maupun luar negeri," katanya.(*):29
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Selamat Ari Wibowo yang dihubungi di Samarinda, Selasa, mengemukakan tes urine itu sebagai salah satu upaya mencegah dan menekan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kaltim, khususnya di lingkungan pemerintahan.
"Apalagi peredaran narkoba di Indonesia dan Kaltim pada khususnya dalam status darurat narkoba. Untuk itu, perlu ada langkah yang konkrit dari instansi pemerintahan agar bisa menjadi panutan dalam memerangi narkoba," katanya menanggapi kasus PNS di sejumlah daerah di Kaltim yang tertangkap polisi karena terlibat narkoba.
Selain upaya pembersihan narkoba di lingkungan pemerintahan, tambahnya, tes urine juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat.
"Saya sangat setuju bila dilakukan tes narkoba untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim. Apalagi hal ini merupakan langkah positif untuk menciptakan aparatur yang sehat dan berkualitas agar tak terkontaminasi penggunaan narkoba," ucapnya.
Menurut ia, dampak dan bahaya narkoba sangat merugikan penggunanya, bahkan penggunaan yang berlebihan bisa berakibat fatal hingga risiko kematian.
"Sayangnya berulang kali perang dengan narkoba tersebut disuarakan, namun penggunanya bukan tambah surut, justru sekarang telah merambah pada anak-anak usia sekolah," imbuhnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim bisa menjadi motor penggerak dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah setempat, dengan memulai gerakan bersih-bersih narkoba dari instansi pemerintahan.
Menurut Ari Wibowo, peredaran narkoba telah menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang tingkatan dan status sosial.
"Bahkan, Kaltim menjadi peringkat kedua nasional dalam jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Ini menandakan Kaltim sudah menjadi bidikan para bandar narkoba dari dalam maupun luar negeri," katanya.(*):29
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016