Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Sarkowi V Zahry menegaskan bahwa DPRD Kaltim turut berbela sungkawa atas insiden Kapal Tenggelam di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), dan akan membahas lebih lanjut dengan instansi terkait di Kubar dalam rangka mencari solusi supaya kejadian serupa tidak terulang lagi.
Menurut Sarkowi di Samarinda, Rabu, seharusnya, ada prosedur tetap (protap) yang harus diterapkan pemerintah setempat sebagai bentuk kontrol terhadap para pemilik transportasi.
"Setidaknya ada pos petugas pemeriksaan sebelum melakukan perjalanan oleh motoris yang memeriksa jumlah muatan dan kelengkapan alat keselamatan. Instansi terkait harus melakukan evaluasi agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama," tutur politikus Golkar ini.
Insiden tenggelamnya perahu ketinting di Danau Jempang, Kampung Tanjung Isui, Kecamatan Jempang, Kutai Barat, Selasa (19/4) yang menewaskan seorang mahasiswa dan asisten dosen Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, menjadi perhatian serius.
Ia mengatakan kecelakaan yang terjadi di Kubar tersebut menurutnya disebabkan banyak faktor, dan salah satunya ada unsur kelalaian manusia.
"Mungkin saja, sebelum terjadi kecelakaan motoris tahu terjadi kelebihan muatan. Namun karena kejar setoran, masalah keselamatan terabaikan. Seharusnya, pengusaha transportasi mengedepankan aspek keamanan," kata Sarkowi.
Anggota legislatif dari Dapil Kaltim IV (Kukar-Kubar) ini berpesan, penumpang juga harus jeli melihat aspek keamanan, supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi.
"Ini menjadi bahan pembelajaran kepada semua, untuk lebih berhati-hati dan mawas diri saat melakukan perjalanan. Bukan hanya di jalur air, tapi juga jalur udara, terlebih jalur darat yang rawan terjadi kecelakaan," ucapnya.
Lanjut dia, yang tidak kalah penting instansi terkait khususnya di Pemerintah Kubar harus melakukan kontrol secara rutin terhadap kepatuhan motoris atas ketersediaan alat keamanan di setiap transportasi.
"Instansi terkait harus melakukan kontrol yang kontinyu, memeriksa alat keamanan seperti pelampung atau rest jaket, apakah tersedia atau tidak, serta kapal yang beroperasi masih layak atau tidak, itu penting diperhatikan," ujarnya.
Ia berharap kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran semua pihak, karena wilayah Kaltim dikelilingi oleh sungai besar, dan transportasi air menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya di wilayah pedalaman.
"DPRD menseriusi persoalan ini dan berharap tidak terjadi lagi. Dalam waktu dekat, kita akan panggil perhubungan dan instansi terkait untuk membahas keamanan di jalur air," tegasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Menurut Sarkowi di Samarinda, Rabu, seharusnya, ada prosedur tetap (protap) yang harus diterapkan pemerintah setempat sebagai bentuk kontrol terhadap para pemilik transportasi.
"Setidaknya ada pos petugas pemeriksaan sebelum melakukan perjalanan oleh motoris yang memeriksa jumlah muatan dan kelengkapan alat keselamatan. Instansi terkait harus melakukan evaluasi agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama," tutur politikus Golkar ini.
Insiden tenggelamnya perahu ketinting di Danau Jempang, Kampung Tanjung Isui, Kecamatan Jempang, Kutai Barat, Selasa (19/4) yang menewaskan seorang mahasiswa dan asisten dosen Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, menjadi perhatian serius.
Ia mengatakan kecelakaan yang terjadi di Kubar tersebut menurutnya disebabkan banyak faktor, dan salah satunya ada unsur kelalaian manusia.
"Mungkin saja, sebelum terjadi kecelakaan motoris tahu terjadi kelebihan muatan. Namun karena kejar setoran, masalah keselamatan terabaikan. Seharusnya, pengusaha transportasi mengedepankan aspek keamanan," kata Sarkowi.
Anggota legislatif dari Dapil Kaltim IV (Kukar-Kubar) ini berpesan, penumpang juga harus jeli melihat aspek keamanan, supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi.
"Ini menjadi bahan pembelajaran kepada semua, untuk lebih berhati-hati dan mawas diri saat melakukan perjalanan. Bukan hanya di jalur air, tapi juga jalur udara, terlebih jalur darat yang rawan terjadi kecelakaan," ucapnya.
Lanjut dia, yang tidak kalah penting instansi terkait khususnya di Pemerintah Kubar harus melakukan kontrol secara rutin terhadap kepatuhan motoris atas ketersediaan alat keamanan di setiap transportasi.
"Instansi terkait harus melakukan kontrol yang kontinyu, memeriksa alat keamanan seperti pelampung atau rest jaket, apakah tersedia atau tidak, serta kapal yang beroperasi masih layak atau tidak, itu penting diperhatikan," ujarnya.
Ia berharap kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran semua pihak, karena wilayah Kaltim dikelilingi oleh sungai besar, dan transportasi air menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya di wilayah pedalaman.
"DPRD menseriusi persoalan ini dan berharap tidak terjadi lagi. Dalam waktu dekat, kita akan panggil perhubungan dan instansi terkait untuk membahas keamanan di jalur air," tegasnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016