Penajam (ANTARA Kaltim) - Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Penajam Paser Utara, Gunawan mengatakan, seiring dengan kenaikan iuran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus melakukan evaluasi kinerja terkait layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
"Sebelum menaikkan iuran, BPJS seharusnya melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Pasalnya, sampai saat ini BPJS Kesehatan belum mempunyai standar pelayanan minimal yang jelas," kata Gunawan saat dihubungi di Penajam, Rabu.
Menurut dia, masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam sistem penyelenggaraan BPJS Kesehatan di masyarakat sebab sejauh ini, banyak sekali pengaduan maupun keluhan dari para peserta program BPJS berkenaan dengan buruknya pelayanan kesehatan yang didapatkan. Termasuk kata dia, pengurusan administrasi BPJS yang berbelit-belit.
"Layanan BPJS ini gratis saat mendaftar saja. Tapi, untuk obat-obatan yang seharusnya ditanggung BPJS, terkadang dibebankan kepada pasien," jelas Gunawan.
"Harusnya, benahi dulu kinerja pelayanan BPJS, pelayanan di klinik dan rumah sakit masih jauh dari yang dijanjikan BPJS," katanya.
Layanan Jamkesda (jaminan kesehatan daerah) program kesehatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut Gunawan masih jauh lebih baik dibanding dengan BPJS, karena Jamkesda menggratiskan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Penajam Paser Utara.
"Banyak keluhan dari masyarakat berkenaan dengan pelayanan BPJS yang tidak maksimal. Seharusnya, pemerintah fokus dulu membenahi kinerja pelayanan, bukan justru menaikan tarif," ujarnya.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres Nomor 12 tahun 2014 tentang jaminan kesehatan, maka pemerintah merubah regulasi ketentuan tarif BPJS.
Tarif kelas III yang semula Rp25. 500, naik menjadi Rp30.000, sedangkan tarif kelas II dari Rp42.500 menjadi Rp51.000 serta tarif kelas I sebelumnya Rp59.500 naik menjadi Rp80.000.
Kenaikan tarif BPJS tersebut berlaku sejak tanggal 1 April 2016. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Sebelum menaikkan iuran, BPJS seharusnya melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Pasalnya, sampai saat ini BPJS Kesehatan belum mempunyai standar pelayanan minimal yang jelas," kata Gunawan saat dihubungi di Penajam, Rabu.
Menurut dia, masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam sistem penyelenggaraan BPJS Kesehatan di masyarakat sebab sejauh ini, banyak sekali pengaduan maupun keluhan dari para peserta program BPJS berkenaan dengan buruknya pelayanan kesehatan yang didapatkan. Termasuk kata dia, pengurusan administrasi BPJS yang berbelit-belit.
"Layanan BPJS ini gratis saat mendaftar saja. Tapi, untuk obat-obatan yang seharusnya ditanggung BPJS, terkadang dibebankan kepada pasien," jelas Gunawan.
"Harusnya, benahi dulu kinerja pelayanan BPJS, pelayanan di klinik dan rumah sakit masih jauh dari yang dijanjikan BPJS," katanya.
Layanan Jamkesda (jaminan kesehatan daerah) program kesehatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut Gunawan masih jauh lebih baik dibanding dengan BPJS, karena Jamkesda menggratiskan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Penajam Paser Utara.
"Banyak keluhan dari masyarakat berkenaan dengan pelayanan BPJS yang tidak maksimal. Seharusnya, pemerintah fokus dulu membenahi kinerja pelayanan, bukan justru menaikan tarif," ujarnya.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres Nomor 12 tahun 2014 tentang jaminan kesehatan, maka pemerintah merubah regulasi ketentuan tarif BPJS.
Tarif kelas III yang semula Rp25. 500, naik menjadi Rp30.000, sedangkan tarif kelas II dari Rp42.500 menjadi Rp51.000 serta tarif kelas I sebelumnya Rp59.500 naik menjadi Rp80.000.
Kenaikan tarif BPJS tersebut berlaku sejak tanggal 1 April 2016. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016