Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Siti Qomariah meminta Pemerintah Kota Samarinda membenahi sistem pengelolaan parkir agar lebih tertata dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
Siti Qomariah saat ditemui di Samarinda, Selasa, mengatakan retribusi parkir merupakan salah satu sumber PAD, tetapi sayangnya belum dioptimalkan Pemkot Samarinda, seiring maraknya juru parkir liar yang beroperasi dan membuat resah masyarakat.
"Semakin banyaknya juru parkir liar membuat pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk kas daerah malah, justru bocor dan masuk kantong pribadi oknum-oknum tertentu. Tentu ini sangat disayangkan, pada potensinya sangat besar," kata legislator asal Daerah Pemilihan Kota Samarinda itu.
Perempuan yang akrab disapa Qomay itu meminta pembenahan pengelolaan parkir, menyusul laporan dari sejumlah masyarakat yang terganggu dengan keberadaan juru parkir liar di berbagai lokasi di Kota Samarinda.
Selain mengimbau Pemkot Samarinda membenahi perpakiran dan menurunkan juru parkir resmi, ia juga meminta keberadaan juru parkir liar yang jumlahnya cukup banyak itu segera ditertibkan.
Menurut ia, keberadaan juru parkir liar tidak semuanya berdampak negatif, karena ada kalanya mereka juga dibutuhkan.
Akan tetapi, terkadang juru parkir liar itu juga membuat masyarakat terganggu, karena mereka beroperasi hampir di setiap toko-toko di Kota Samarinda dengan memungut biaya tidak resmi.
"Kadang ketika singgah di suatu toko, barang yang hendak dibeli belum didapat, tapi sudah harus bayar parkir. Ini yang dikeluhkan masyarakat, belum lagi dampak kemacetan karena badan jalan digunakan menjadi lahan parkir," tambahnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Siti Qomariah saat ditemui di Samarinda, Selasa, mengatakan retribusi parkir merupakan salah satu sumber PAD, tetapi sayangnya belum dioptimalkan Pemkot Samarinda, seiring maraknya juru parkir liar yang beroperasi dan membuat resah masyarakat.
"Semakin banyaknya juru parkir liar membuat pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk kas daerah malah, justru bocor dan masuk kantong pribadi oknum-oknum tertentu. Tentu ini sangat disayangkan, pada potensinya sangat besar," kata legislator asal Daerah Pemilihan Kota Samarinda itu.
Perempuan yang akrab disapa Qomay itu meminta pembenahan pengelolaan parkir, menyusul laporan dari sejumlah masyarakat yang terganggu dengan keberadaan juru parkir liar di berbagai lokasi di Kota Samarinda.
Selain mengimbau Pemkot Samarinda membenahi perpakiran dan menurunkan juru parkir resmi, ia juga meminta keberadaan juru parkir liar yang jumlahnya cukup banyak itu segera ditertibkan.
Menurut ia, keberadaan juru parkir liar tidak semuanya berdampak negatif, karena ada kalanya mereka juga dibutuhkan.
Akan tetapi, terkadang juru parkir liar itu juga membuat masyarakat terganggu, karena mereka beroperasi hampir di setiap toko-toko di Kota Samarinda dengan memungut biaya tidak resmi.
"Kadang ketika singgah di suatu toko, barang yang hendak dibeli belum didapat, tapi sudah harus bayar parkir. Ini yang dikeluhkan masyarakat, belum lagi dampak kemacetan karena badan jalan digunakan menjadi lahan parkir," tambahnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016