Samarinda (ANTARA Kaltim) - Jumlah petugas penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Timur berkurang sekitar 60 persen, jika dibandingkan ketika era Orde Baru sehingga berdampak pada menurunnya pencapaian sasaran.
"Saat Orde Baru, jumlah PLKB di Kaltim sebanyak 700 orang, namun kini hanya tinggal 300 orang," ujar Pelaksana Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kaltim Karlina di Samarinda, Selasa.
Akibat dari minimnya jumlah PLKB baik yang statusnya PNS maupun non-PNS tersebut, maka program KB menjadi stagnan, karena para ujung tombak yang menyandang julukan PLKB terus berkurang sehingga penyuluhan kepada masyarakat juga tidak optimal.
Karlina menjelaskan, di era otonomi seperti sekarang, mereka yang dulunya sebagai PLKB kemudian tidak lagi bertugas menjadi penyuluh, tetapi banyak yang dimutasi oleh kepala daerah ke bidang lain seperti ada yang menjadi lurah, camat, maupun staf di instansi lain.
Apabila program KB ingin berhasil, lanjutnya, maka salah satu langkah yang diseriusi daerah adalah mencukupi jumlah PLKB, mengingat mereka merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan penyuluhan tentang manfaat ber-KB.
Dulu, lanjut dia, jumlah PLKB yang sebanyak 700 orang saja masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada, apalagi sekarang tinggal 300 orang, tentu hal ini akan semakin berat dalam upaya keberhasilan KB dan Kependudukan.
"Idealnya satu desa/kelurahan memiliki satu orang PLKB. Saat ini di Kaltim terdapat 835 desa dan 197 kelurahan, jadi idealnya jumlah PLKB di Kaltim sebanyak 1.032 orang," katanya.
Namun demikian, ia mengaku lega karena sekarang beberapa pemerintah kabupaten dan kota baik di Provinsi Kaltim maupun Kaltara, kembali merekrut tenaga PLKB pada setiap penerimaan CPNS, bahkan ada yang merekrut sebagai tenaga kontrak.
"Perekrutan tenaga PLKB sebagai tenaga kontrak di kabupaten/kota sudah dilakukan, namun untuk perekrutan PLKB berstatus PNS, BKKBN akan melakukan perekrutan pegawai pada Januari 2017," ujar Karlina lagi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Saat Orde Baru, jumlah PLKB di Kaltim sebanyak 700 orang, namun kini hanya tinggal 300 orang," ujar Pelaksana Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kaltim Karlina di Samarinda, Selasa.
Akibat dari minimnya jumlah PLKB baik yang statusnya PNS maupun non-PNS tersebut, maka program KB menjadi stagnan, karena para ujung tombak yang menyandang julukan PLKB terus berkurang sehingga penyuluhan kepada masyarakat juga tidak optimal.
Karlina menjelaskan, di era otonomi seperti sekarang, mereka yang dulunya sebagai PLKB kemudian tidak lagi bertugas menjadi penyuluh, tetapi banyak yang dimutasi oleh kepala daerah ke bidang lain seperti ada yang menjadi lurah, camat, maupun staf di instansi lain.
Apabila program KB ingin berhasil, lanjutnya, maka salah satu langkah yang diseriusi daerah adalah mencukupi jumlah PLKB, mengingat mereka merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan penyuluhan tentang manfaat ber-KB.
Dulu, lanjut dia, jumlah PLKB yang sebanyak 700 orang saja masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada, apalagi sekarang tinggal 300 orang, tentu hal ini akan semakin berat dalam upaya keberhasilan KB dan Kependudukan.
"Idealnya satu desa/kelurahan memiliki satu orang PLKB. Saat ini di Kaltim terdapat 835 desa dan 197 kelurahan, jadi idealnya jumlah PLKB di Kaltim sebanyak 1.032 orang," katanya.
Namun demikian, ia mengaku lega karena sekarang beberapa pemerintah kabupaten dan kota baik di Provinsi Kaltim maupun Kaltara, kembali merekrut tenaga PLKB pada setiap penerimaan CPNS, bahkan ada yang merekrut sebagai tenaga kontrak.
"Perekrutan tenaga PLKB sebagai tenaga kontrak di kabupaten/kota sudah dilakukan, namun untuk perekrutan PLKB berstatus PNS, BKKBN akan melakukan perekrutan pegawai pada Januari 2017," ujar Karlina lagi. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016