Samarinda (ANTARA Kaltim) – Sapto Setyo Pramono, anggota Pansus pembahas Raperda tentang Ketenagalistrikan DPRD Kaltim mengatakan dalam pemenuhan kebutuhan listrik Kaltim, perlu kerjasama dan komitmen semua pihak.
“Semua harus mempunyai komitmen memperbaiki daerah. PLN harus lebih proaktif dalam pemenuhan kebutuhan listrik sehingga tidak lagi ada byar-pet,†katanya.
Program pembangunan energi terbarukan langkah sekaligus solusi bagi wilayah Kaltim yang hingga saat ini belum teraliri listrik. Solusi yang bisa diambil adalah pembangkit listrik dengan bahan bakar biomassa, tenaga surya, air, angin, atau sumber alternatif lainnya.
“Masyarakat memiliki hak untuk merasakan aliran listrik secara merata. Kekayaan sumber daya alam seakan berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan listrik,†kata Sapto.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, PLN harus peka terhadap keluhan masyarakat. Koordinasi serta sinergitas antara dinas terkait, sangat diperlukan.
“Melalui peraturan ini (Red : Raperda tentang Kelistrikan) diharapkan bisa menjadi modal dasar mengatasi persoalan energi listrik.
Butuh sinkronisasi semua pihak, khususnya PLN. Ketika DPRD Kaltim memanggil PLN dengan maksud baik untuk membahas kendala yang dihadapi, PLN harus hadir memenuhi tanggung jawab dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan listrik untuk masyarakat Kaltim,†tegas Sapto. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
“Semua harus mempunyai komitmen memperbaiki daerah. PLN harus lebih proaktif dalam pemenuhan kebutuhan listrik sehingga tidak lagi ada byar-pet,†katanya.
Program pembangunan energi terbarukan langkah sekaligus solusi bagi wilayah Kaltim yang hingga saat ini belum teraliri listrik. Solusi yang bisa diambil adalah pembangkit listrik dengan bahan bakar biomassa, tenaga surya, air, angin, atau sumber alternatif lainnya.
“Masyarakat memiliki hak untuk merasakan aliran listrik secara merata. Kekayaan sumber daya alam seakan berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan listrik,†kata Sapto.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, PLN harus peka terhadap keluhan masyarakat. Koordinasi serta sinergitas antara dinas terkait, sangat diperlukan.
“Melalui peraturan ini (Red : Raperda tentang Kelistrikan) diharapkan bisa menjadi modal dasar mengatasi persoalan energi listrik.
Butuh sinkronisasi semua pihak, khususnya PLN. Ketika DPRD Kaltim memanggil PLN dengan maksud baik untuk membahas kendala yang dihadapi, PLN harus hadir memenuhi tanggung jawab dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan listrik untuk masyarakat Kaltim,†tegas Sapto. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015