Gorontalo (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi
memastikan jika pada tahun 2016 seluruh aparatur sipil negara akan menerima tunjangan hari raya atau THR.
"Tahun depan, seluruh ASN akan menerima THR sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur dan mendorong kinerja optimal," ujar Yuddy dalam kunjungan kerjanya di Gorontalo Utara, Rabu, didampingi Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim dan Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Hengki Kaluara.
Menurutnya, kesejahteraan aparatur sangat penting sebab konsep pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah aparatur sipil sejahtera, sehingga tunjangan mereka akan dinaikkan.
Syaratnya, seluruh pejabat daerah wajib membuat desain kepegawaian untuk lima tahun ke depan, agar belanja pegawai mampu ditekan dan kesejahteraan aparatur pun terjamin.
"Jika dulu, pemerintah daerah tinggal menyusun jumlah kebutuhan pegawai dan aparaturnya, kemudian disesuaikan dengan anggaran untuk rekrutmen baru, namun saat ini konsepnya berbeda sebab pejabat daerah wajib membuat desain kepegawaian agar sistem penghasilan ASN akan semakin baik dengan bekerja total dan kesejahteraan penuh," ujar Yuddy.
Ia mencontohkan, rekrutmen perwira Kepolisian yang sebelumnya 400 orang kini ditekan menjadi 200 orang, mahasiswa IPDN 3.000 orang kini hanya 800 orang. Tujuannya, agar anggaran yang tersedia akan terbagi merata untuk kesejahteraan aparatur. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Tahun depan, seluruh ASN akan menerima THR sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur dan mendorong kinerja optimal," ujar Yuddy dalam kunjungan kerjanya di Gorontalo Utara, Rabu, didampingi Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim dan Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Hengki Kaluara.
Menurutnya, kesejahteraan aparatur sangat penting sebab konsep pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah aparatur sipil sejahtera, sehingga tunjangan mereka akan dinaikkan.
Syaratnya, seluruh pejabat daerah wajib membuat desain kepegawaian untuk lima tahun ke depan, agar belanja pegawai mampu ditekan dan kesejahteraan aparatur pun terjamin.
"Jika dulu, pemerintah daerah tinggal menyusun jumlah kebutuhan pegawai dan aparaturnya, kemudian disesuaikan dengan anggaran untuk rekrutmen baru, namun saat ini konsepnya berbeda sebab pejabat daerah wajib membuat desain kepegawaian agar sistem penghasilan ASN akan semakin baik dengan bekerja total dan kesejahteraan penuh," ujar Yuddy.
Ia mencontohkan, rekrutmen perwira Kepolisian yang sebelumnya 400 orang kini ditekan menjadi 200 orang, mahasiswa IPDN 3.000 orang kini hanya 800 orang. Tujuannya, agar anggaran yang tersedia akan terbagi merata untuk kesejahteraan aparatur. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015