Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, melarang pegawai negeri sipil di daerah setempat terlibat politik praktis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015.
"Saya minta semua PNS bisa menjaga netralitas dengan tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Apalagi sampai secara terang-terangan ikut terlibat dalam memenangkan kandidat tertentu," tegas Penjabat Wali Kota Samarinda Meiliana pada rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta camat dan lurah di Samarinda, Senin.
"Pokoknya, saya minta PNS harus menjaga netralitas agar pemilihan kepala daerah bisa berjalan lancar dan sukses," katanya.
Diakuinya, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda yang akan digelar pada 9 Desember 2015, menjadi salah satu tugas utamanya sebagai penjabat wali kota.
"Karena itu, kesuksesan pemilihan kepala daerah yang rencananya dilaksanakan serentak di 260 daerah se-Indonesia itu menjadi harga mati. Tentunya peran camat dan lurah sangat penting," ujanya.
"Nah, camat dan lurah harus bisa menjadi ujung tombak dalam menyukseskan agenda pemilihan kepala daerah ini. Di samping itu, harus bisa memastikan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan normal," kata Meiliana.
Ia juga meminta para camat dan lurah tidak berhenti untuk berinovasi, terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pembenahan lingkungan agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas.
"Saya lihat ada beberapa kecamatan yang sudah melakukan inovasi dan semoga bisa diikuti kecamatan lain. Kalau perlu, ke depan, dibuat lomba toilet paling bersih antarkelurahan, antarkecamatan dan antar-SKPD di lingkungan Pemkot Samarinda. Nanti kami siapkan hadiah khusus bagi para pemenang," ujar Meiliana.
Selain para camat dan lurah pada rakoor SKPD tersebut juga dihadiri Asisten I Sekretariat Kota Samarinda Hermanto, Staf Ahli Syamsul Komari, Kepala Badan Kesbangpol Erham Yusuf, Kabag Pemerintahan Marnabas Patiroy serta Kabag Humas dan Protokol Masrullah.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Saya minta semua PNS bisa menjaga netralitas dengan tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Apalagi sampai secara terang-terangan ikut terlibat dalam memenangkan kandidat tertentu," tegas Penjabat Wali Kota Samarinda Meiliana pada rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta camat dan lurah di Samarinda, Senin.
"Pokoknya, saya minta PNS harus menjaga netralitas agar pemilihan kepala daerah bisa berjalan lancar dan sukses," katanya.
Diakuinya, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda yang akan digelar pada 9 Desember 2015, menjadi salah satu tugas utamanya sebagai penjabat wali kota.
"Karena itu, kesuksesan pemilihan kepala daerah yang rencananya dilaksanakan serentak di 260 daerah se-Indonesia itu menjadi harga mati. Tentunya peran camat dan lurah sangat penting," ujanya.
"Nah, camat dan lurah harus bisa menjadi ujung tombak dalam menyukseskan agenda pemilihan kepala daerah ini. Di samping itu, harus bisa memastikan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan normal," kata Meiliana.
Ia juga meminta para camat dan lurah tidak berhenti untuk berinovasi, terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pembenahan lingkungan agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas.
"Saya lihat ada beberapa kecamatan yang sudah melakukan inovasi dan semoga bisa diikuti kecamatan lain. Kalau perlu, ke depan, dibuat lomba toilet paling bersih antarkelurahan, antarkecamatan dan antar-SKPD di lingkungan Pemkot Samarinda. Nanti kami siapkan hadiah khusus bagi para pemenang," ujar Meiliana.
Selain para camat dan lurah pada rakoor SKPD tersebut juga dihadiri Asisten I Sekretariat Kota Samarinda Hermanto, Staf Ahli Syamsul Komari, Kepala Badan Kesbangpol Erham Yusuf, Kabag Pemerintahan Marnabas Patiroy serta Kabag Humas dan Protokol Masrullah.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015