Samarinda - (ANTARA Kaltim) - Fraksi PPP-Nasdem DPRD Kalimantan Timur melontarkan kritik atas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di daerah setempat yang digagas Gubernur Awang Faroek Ishak.
Juru bicara Fraksi PPP-Nasdem DPRD Kaltim Ismail di Samarinda, Senin, mengatakan rencana pembangunan PLTN itu bukan sekadar isu, karena Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menetapkan calon lokasi proyek pembangkit tersebut di Sandaran, Kabupaten Kutai Timur atau Talisayan, Kabupaten Berau.
"Fraksi PPP-Nasdem meminta Pemerintah Provinsi Kaltim agar melakukan kajian yang sungguh-sungguh dengan melibatkan berbagai pihak sebelum memutuskan untuk merealisasikan rencana tersebut," kata Ismail saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2016.
Menurut Ismail, Kaltim memang membutuhkan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun dampak negatif dari pembangunan PLTN itu juga harus dikaji terlebih dahulu.
"Jangan hanya memikirkan `output`-nya, namun harus ada kajian dampak negatif apa yang mungkin ditimbulkan," jelas Ismail.
Pada bagian lain, Fraksi PPP-Nasdem jugasa ngat menyayangkan terjadinya penurunan rencana pendapatan tahun 2016 jika dibandingkan APBD Perubahan 2015 sebesar Rp747,75 miliar atau 7,12 persen.
Jika terjadi penurunan atas pendapatan, lanjut Ismail, hal itu menunjukkan masih terjadi kelemahan dalam sistem pengelolaan pendapatan dan keuangan yang dilakukan Pemprov Kaltim.
"Kami berharap Pemprov Kaltimti dak lagi bertumpu pada sektor usaha pertambangan sebagai sumber utama pendapatan daerah, karena sektor ini sudah terbukti tak dapat menjamin stabilnya pendapatan daerah, karena sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi global," tambahnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim bisa memperkuat perusahaan daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusda yang memiliki prospek masa depan yang menjanjikan.
Sedangkan perusda yang tidak memiliki prospek sebaiknya digabung atau dibubarkan.
"Terpenting agar mengalokasikan APBD untuk memperkuat permodalan perusda-perusda tersebut, serta tambahan anggaran kepada KONI Kaltim dan Dinas Kehutanan, agar seluruh pihak bisa melakukan program yang mereka lakukan dengan baik tanpa adanya pemotongan anggaran," kata Ismail. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Juru bicara Fraksi PPP-Nasdem DPRD Kaltim Ismail di Samarinda, Senin, mengatakan rencana pembangunan PLTN itu bukan sekadar isu, karena Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menetapkan calon lokasi proyek pembangkit tersebut di Sandaran, Kabupaten Kutai Timur atau Talisayan, Kabupaten Berau.
"Fraksi PPP-Nasdem meminta Pemerintah Provinsi Kaltim agar melakukan kajian yang sungguh-sungguh dengan melibatkan berbagai pihak sebelum memutuskan untuk merealisasikan rencana tersebut," kata Ismail saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2016.
Menurut Ismail, Kaltim memang membutuhkan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun dampak negatif dari pembangunan PLTN itu juga harus dikaji terlebih dahulu.
"Jangan hanya memikirkan `output`-nya, namun harus ada kajian dampak negatif apa yang mungkin ditimbulkan," jelas Ismail.
Pada bagian lain, Fraksi PPP-Nasdem jugasa ngat menyayangkan terjadinya penurunan rencana pendapatan tahun 2016 jika dibandingkan APBD Perubahan 2015 sebesar Rp747,75 miliar atau 7,12 persen.
Jika terjadi penurunan atas pendapatan, lanjut Ismail, hal itu menunjukkan masih terjadi kelemahan dalam sistem pengelolaan pendapatan dan keuangan yang dilakukan Pemprov Kaltim.
"Kami berharap Pemprov Kaltimti dak lagi bertumpu pada sektor usaha pertambangan sebagai sumber utama pendapatan daerah, karena sektor ini sudah terbukti tak dapat menjamin stabilnya pendapatan daerah, karena sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi global," tambahnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim bisa memperkuat perusahaan daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusda yang memiliki prospek masa depan yang menjanjikan.
Sedangkan perusda yang tidak memiliki prospek sebaiknya digabung atau dibubarkan.
"Terpenting agar mengalokasikan APBD untuk memperkuat permodalan perusda-perusda tersebut, serta tambahan anggaran kepada KONI Kaltim dan Dinas Kehutanan, agar seluruh pihak bisa melakukan program yang mereka lakukan dengan baik tanpa adanya pemotongan anggaran," kata Ismail. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015