Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta untuk lebih memperhatikan sektor pertanian sebagai antisipasi untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paska jebloknya sektor pertambangan.
Anggota DPRD Kaltim Muspandi di Samarinda, Senin mengatakan, pembenahan di sektor pertanian diharapkan bisa menjadi andalan untuk produksi stok pangan baik di daerah maupun untuk nasional, yang imbasnya juga mengarah pada sumber pendapatan daerah.
"Tidak usah yang muluk-muluk, perhatian bisa dengan membuat program-program pro terhadap petani, termasuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian dalam arti luas di APBD provinsi," katanya.
Ia menjelaskan kurangnya perhatian pemerintah untuk sektor pertanian terbukti dengan fakta pada pos anggaran nasional sektor pertanian hanya dialokasikan Rp15,82 triliun atau hanya mencapai 4 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.
Kondisi ini jelas sangat tidak seimbang dengan sektor-sektor yang lain. Padahal sektor ini merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan akan berimbas terhadap dukungan Kaltim dalam hal ketahanan pangan untuk menuju cita-cita ketahanan pangan tanah air.
"Pemerintah harus lebih meningkatkan keberpihakannya mendongkrak pertumbuhan sektor pertanian. Keberpihakan tersebut bukan hanya dari sisi dukungan pendanaan yang tercermin dari alokasi dalam APBN, tetapi juga keberpihakan dalam hal penyediaan akses dan kebijakan di sektor pertanian," ucapnya.
Politisi PAN ini menambahkan bahwa banyak program pembangunan pertanian yang tidak terarah, dan kurang mendapatkan dukungan pemegang kebijakan, seperti halnya ketika harga pupuk melambung tinggi.
Sehingga menjadikan para petani, harus beralih profesi, karena untuk terjun ke sektor sudah tidak lagi meneguntungkan.
"Harus dirubah polanya supaya kebijakan yang ada bisa menguntungkan bagi para petani. Bagaimanapun sektor pertanian harus menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Sehingga cita-cita ketahanan pangan nasional bisa tercapai," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Anggota DPRD Kaltim Muspandi di Samarinda, Senin mengatakan, pembenahan di sektor pertanian diharapkan bisa menjadi andalan untuk produksi stok pangan baik di daerah maupun untuk nasional, yang imbasnya juga mengarah pada sumber pendapatan daerah.
"Tidak usah yang muluk-muluk, perhatian bisa dengan membuat program-program pro terhadap petani, termasuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian dalam arti luas di APBD provinsi," katanya.
Ia menjelaskan kurangnya perhatian pemerintah untuk sektor pertanian terbukti dengan fakta pada pos anggaran nasional sektor pertanian hanya dialokasikan Rp15,82 triliun atau hanya mencapai 4 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.
Kondisi ini jelas sangat tidak seimbang dengan sektor-sektor yang lain. Padahal sektor ini merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan akan berimbas terhadap dukungan Kaltim dalam hal ketahanan pangan untuk menuju cita-cita ketahanan pangan tanah air.
"Pemerintah harus lebih meningkatkan keberpihakannya mendongkrak pertumbuhan sektor pertanian. Keberpihakan tersebut bukan hanya dari sisi dukungan pendanaan yang tercermin dari alokasi dalam APBN, tetapi juga keberpihakan dalam hal penyediaan akses dan kebijakan di sektor pertanian," ucapnya.
Politisi PAN ini menambahkan bahwa banyak program pembangunan pertanian yang tidak terarah, dan kurang mendapatkan dukungan pemegang kebijakan, seperti halnya ketika harga pupuk melambung tinggi.
Sehingga menjadikan para petani, harus beralih profesi, karena untuk terjun ke sektor sudah tidak lagi meneguntungkan.
"Harus dirubah polanya supaya kebijakan yang ada bisa menguntungkan bagi para petani. Bagaimanapun sektor pertanian harus menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Sehingga cita-cita ketahanan pangan nasional bisa tercapai," katanya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015