Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, akan menjadi percontohan untuk pengembangan kawasan perdesaan di wilayah Kalimantan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).
"Terdapat dua kecamatan di Kutai Kartenagera yang jadi pilihan untuk pengembangannya. Ini baru rencana sehingga koordinasinya harus terus dilakukan kepada semua pihak yang terkait," ujar Kepala Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Yusliando di Samarinda, Rabu.
Hal itu dikatakan Yusliando saat memimpin rapat koordinasi di aula Bappeda Kaltim. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah SKPD terkait Pemprov Kaltim. Hadir pula konsultan dari BPIW yang mempresentasikan rencana pengembangan kawasan perdesaan tersebut.
Menurut dia, BPIW merupakan badan baru di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan menggarap kebutuhan infrastruktur untuk kawasan desa.
Berdasarkan pemaparan oleh konsultan, terdapat beberapa desa dalam dua kecamatan yang akan dikembangkan untuk program ini, yakni sejumlah desa di Kecamatan Loa Kulu dan sejumlah desa di Kecamatan Kota Bangun.
Untuk Kecamatan Loa Kulu akan diberi nama Kluster Loa Kulu. Sedangkan desa yang menjadi sentra pengembangannya adalah Desa Loa Kulu Kota, Ponoragan, Rempanga, dan Desa Loh Sumber.
Sementara di Kecamatan Kota Bangun akan diberi lebel Kluster Kota Bangun, meliputi Desa Loleng, Kota Bangun Ulu, Kota Bangun III, Sumber Sari, Liang, dan Desa Kota Bangun II.
"Dua kluster ini bukan keduanya langsung dilakukan pengenbangan, tetapi pihak yang berkepentingan, terutama bupatinya harus memilih kluster mana dulu yang dikembangkan, jadi bisa Kluster Kota Bangun, bisa juga di Kluster Loa Kulu. Makanya masih butuh waktu untuk menentukannya," kata dia.
Dia melanjutkan, konsep pengembangan kawasan perdesaan ini merupakan konsep agropolitan, sehingga akan dialokasikan sentra-sentra produksi pertanian, pengaturan rute transportasi sebagai akses pendukung kawasan agropolitan.
Kemudian akan mengatur tata air, yakni pengolahan terhadap sumberdaya air yang berkelanjutan, sehingga diperlukan dukungan atas penyediaan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Terdapat dua kecamatan di Kutai Kartenagera yang jadi pilihan untuk pengembangannya. Ini baru rencana sehingga koordinasinya harus terus dilakukan kepada semua pihak yang terkait," ujar Kepala Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Yusliando di Samarinda, Rabu.
Hal itu dikatakan Yusliando saat memimpin rapat koordinasi di aula Bappeda Kaltim. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah SKPD terkait Pemprov Kaltim. Hadir pula konsultan dari BPIW yang mempresentasikan rencana pengembangan kawasan perdesaan tersebut.
Menurut dia, BPIW merupakan badan baru di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan menggarap kebutuhan infrastruktur untuk kawasan desa.
Berdasarkan pemaparan oleh konsultan, terdapat beberapa desa dalam dua kecamatan yang akan dikembangkan untuk program ini, yakni sejumlah desa di Kecamatan Loa Kulu dan sejumlah desa di Kecamatan Kota Bangun.
Untuk Kecamatan Loa Kulu akan diberi nama Kluster Loa Kulu. Sedangkan desa yang menjadi sentra pengembangannya adalah Desa Loa Kulu Kota, Ponoragan, Rempanga, dan Desa Loh Sumber.
Sementara di Kecamatan Kota Bangun akan diberi lebel Kluster Kota Bangun, meliputi Desa Loleng, Kota Bangun Ulu, Kota Bangun III, Sumber Sari, Liang, dan Desa Kota Bangun II.
"Dua kluster ini bukan keduanya langsung dilakukan pengenbangan, tetapi pihak yang berkepentingan, terutama bupatinya harus memilih kluster mana dulu yang dikembangkan, jadi bisa Kluster Kota Bangun, bisa juga di Kluster Loa Kulu. Makanya masih butuh waktu untuk menentukannya," kata dia.
Dia melanjutkan, konsep pengembangan kawasan perdesaan ini merupakan konsep agropolitan, sehingga akan dialokasikan sentra-sentra produksi pertanian, pengaturan rute transportasi sebagai akses pendukung kawasan agropolitan.
Kemudian akan mengatur tata air, yakni pengolahan terhadap sumberdaya air yang berkelanjutan, sehingga diperlukan dukungan atas penyediaan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015