Samarinda (ANTARA Kaltim) - Geram tak ingin disebut kurang memperhatikan Universitas Mulawarman, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syaprudin menuding Pemprov sengaja mencoret usulan Rp 300 juta di APBD Perubahan Kaltim 2015 untuk mengindentifikasi pembangunan 16 unit gedung yang mangkrak di Universitas Mulawarman, Samarinda.
"Unmul harus diperhatikan. Jelas-jelas kita sudah membahas penganggaran identifikasi pembangunan gedung Unmul, dan kami pun setuju. Ini malah dicoret. Berarti yang tidak mendukung itu justru gubernur atau Bappeda. Padahal anggaran tersebut mendesak," tegas Syaprudin dalam rapat Komisi III DPRD Kaltimvdengan Dinas PU.
Dikatakan Syapruddin, tanpa dana itu maka kelanjutan pembangunan gedung mangkrak di Unmul akan terhambat. Padahal tahapan untuk mempercepat pembangunan sudah direncanakan dengan baik, akibat usulan tersebut dicoret menyebabkan pembangunan akan tertunda.
Sebab mengingat pembangunan tersebut sudah berjalan dan dalam prosesnya bermasalah, maka untuk menghindari masalah di kemudian hari perlu identifikasi dari perencanaan hingga pelaksanaan dan proses lainnya.
"Percuma selama ini gubernur bilang akan memback-up tapi kenyataannya dicoret oleh Bappeda. Untuk pendidikan ‘kan kami perlu mendukung, kalau begini kondisinya jadi terhambat lagi pembangunannya," katanya.
Senada dengan Syaprudin, anggota Komisi III lainnya Baharuddin Demmu yang hadir dalam pertemuan tersebut menyayangkan dana identifikasi yang telah disetujui Banggar DPRD Kaltim justru dihilangkan.
"Kembalikan usulan Rp 300 juta tersebut," kata Baharuddin Demmu.
Kepala Dinas PU Kaltim M Taufik Fauzi yang hadir dalam pertemuan tersebut menanggapi akan diupayakan agar usulan tersebut kembali dalam daftar dan segera dikoordinasikan sebelum berkas dilaporkan ke pemerintah pusat. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Unmul harus diperhatikan. Jelas-jelas kita sudah membahas penganggaran identifikasi pembangunan gedung Unmul, dan kami pun setuju. Ini malah dicoret. Berarti yang tidak mendukung itu justru gubernur atau Bappeda. Padahal anggaran tersebut mendesak," tegas Syaprudin dalam rapat Komisi III DPRD Kaltimvdengan Dinas PU.
Dikatakan Syapruddin, tanpa dana itu maka kelanjutan pembangunan gedung mangkrak di Unmul akan terhambat. Padahal tahapan untuk mempercepat pembangunan sudah direncanakan dengan baik, akibat usulan tersebut dicoret menyebabkan pembangunan akan tertunda.
Sebab mengingat pembangunan tersebut sudah berjalan dan dalam prosesnya bermasalah, maka untuk menghindari masalah di kemudian hari perlu identifikasi dari perencanaan hingga pelaksanaan dan proses lainnya.
"Percuma selama ini gubernur bilang akan memback-up tapi kenyataannya dicoret oleh Bappeda. Untuk pendidikan ‘kan kami perlu mendukung, kalau begini kondisinya jadi terhambat lagi pembangunannya," katanya.
Senada dengan Syaprudin, anggota Komisi III lainnya Baharuddin Demmu yang hadir dalam pertemuan tersebut menyayangkan dana identifikasi yang telah disetujui Banggar DPRD Kaltim justru dihilangkan.
"Kembalikan usulan Rp 300 juta tersebut," kata Baharuddin Demmu.
Kepala Dinas PU Kaltim M Taufik Fauzi yang hadir dalam pertemuan tersebut menanggapi akan diupayakan agar usulan tersebut kembali dalam daftar dan segera dikoordinasikan sebelum berkas dilaporkan ke pemerintah pusat. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015