Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sejumlah masyarakat desa Longkali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur mengeluhkan kurang tegasnya pemerintah menindak perusahaan yang beroperasi di dalam hutan tanaman industri (HTI) di Kabupaten Paser, yang dianggap bermasalah oleh masyarakat setempat.
Menurut Anggota DPRD Kalimantan Timur Muspandi di Samarinda, Jumat, masyarakat Longkali mengaku sangat menggantungkan hidupnya dari hasil alam Hutan Tanaman Industri tersebut.
Ia mengatakan warga menganggap apa yang telah dilakukan perusahaan dalam penggarapan lahan hanya dilakukan secara sepihak, tidak melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan warga sehingga mata pencaharian mereka di hutan tersebut terancam.
"Mereka mendapatkan ganti rugi tapi tak banyak, yakni sebesar Rp250 ribu per hektar dari perusahaan," kata Muspandi yang mengaku menemui maasyarakat pada saat reses anggota DPRD Kaltim.
Ia menjelaskan poin utama dari persoalan tersebut bahwa nilai ganti rugi oleh perusahaan dianggap masyarakat setempat tidak sebanding dengan apa yang mereka hasilkan selama ini dari kegiatan perekonomian di lahan hutan tersebut.
Sementara di desa Long Gelang di kabupaten yang sama, Muspandi mengatakan bahwa masyarakat meminta kepada pemerintah agar dapat turun langsung ke lapangan untuk memantau langsung kegiatan jual beli kelapa sawit antarwarga dengan perusahaan.
Sebab lanjut Muspandi, fakta di lapangan ternyata harga buah segar sawit Rp1.300 dari pemerintah, tidak ditaati. Perusahaan hanya membeli Rp1.100 saja.
"SKPD terkait harus melaksanakan sidak kegiatan jual beli itu. Penilaian warga, perusahaan telah melanggar harga yang telah ditetapkan Pemerintah. Ini agar tidak merugikan para petani," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan kesenjangan pembangunan masih dirasakan oleh masyarakat di selatan Kaltim ini, terutrama infrastruktur jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Kabupaten Paser dengan Provinsi Kalimantan Selatan, karena jalan tersebut merupakan jalan vital usaha pertanian.
Selain berbagai persoalan tersebut, menurut Muspandi masyarakat Paser juga mengaku kurang mendapatkan informasi terkait beasiswa oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Keterbatasan akses menjadi alasan yang paling utama yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga mereka meminta kemudahan siswa dan siswa-siswi di Paser untuk bisa mendapatkan informasi terkait beasiswa pemerintah tersebut.
"Tentu ini merupakan tugas kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangankan apa yang menjadi keluhan masyarakat, segala aspirasi serta usulan yang disampaikan pada saat reses akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Menurut Anggota DPRD Kalimantan Timur Muspandi di Samarinda, Jumat, masyarakat Longkali mengaku sangat menggantungkan hidupnya dari hasil alam Hutan Tanaman Industri tersebut.
Ia mengatakan warga menganggap apa yang telah dilakukan perusahaan dalam penggarapan lahan hanya dilakukan secara sepihak, tidak melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan warga sehingga mata pencaharian mereka di hutan tersebut terancam.
"Mereka mendapatkan ganti rugi tapi tak banyak, yakni sebesar Rp250 ribu per hektar dari perusahaan," kata Muspandi yang mengaku menemui maasyarakat pada saat reses anggota DPRD Kaltim.
Ia menjelaskan poin utama dari persoalan tersebut bahwa nilai ganti rugi oleh perusahaan dianggap masyarakat setempat tidak sebanding dengan apa yang mereka hasilkan selama ini dari kegiatan perekonomian di lahan hutan tersebut.
Sementara di desa Long Gelang di kabupaten yang sama, Muspandi mengatakan bahwa masyarakat meminta kepada pemerintah agar dapat turun langsung ke lapangan untuk memantau langsung kegiatan jual beli kelapa sawit antarwarga dengan perusahaan.
Sebab lanjut Muspandi, fakta di lapangan ternyata harga buah segar sawit Rp1.300 dari pemerintah, tidak ditaati. Perusahaan hanya membeli Rp1.100 saja.
"SKPD terkait harus melaksanakan sidak kegiatan jual beli itu. Penilaian warga, perusahaan telah melanggar harga yang telah ditetapkan Pemerintah. Ini agar tidak merugikan para petani," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan kesenjangan pembangunan masih dirasakan oleh masyarakat di selatan Kaltim ini, terutrama infrastruktur jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Kabupaten Paser dengan Provinsi Kalimantan Selatan, karena jalan tersebut merupakan jalan vital usaha pertanian.
Selain berbagai persoalan tersebut, menurut Muspandi masyarakat Paser juga mengaku kurang mendapatkan informasi terkait beasiswa oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Keterbatasan akses menjadi alasan yang paling utama yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga mereka meminta kemudahan siswa dan siswa-siswi di Paser untuk bisa mendapatkan informasi terkait beasiswa pemerintah tersebut.
"Tentu ini merupakan tugas kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangankan apa yang menjadi keluhan masyarakat, segala aspirasi serta usulan yang disampaikan pada saat reses akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah," katanya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015