Samarinda (ANTARA Kaltim) - Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur berharap pihak eksekutif Pemerintah Provinsi itu terus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk masyarakat tidak mampu atau miskin.
Juru bicara Fraksi Golkar, Sapto Pramono, dalam Paripurna ke-13 DPRD Kaltim, Selasa, mengatakan fraksinya memberikan beberapa catatan penting dalam Pemandangan Umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Timur tahun anggaran 2014.
Menurut Fraksi Golkar dari hasil LKPJ tersebut ke depan perlu terus dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dilakukan.
"Selain itu dituntut berperan aktif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan yang melibatkan lembaga ketenagakerjaan. Juga terus menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada desa," kata Sapto.
Sementara terkait pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 5,86% adalah suatu hal yang baik, mencapai kisaran angka yang ditargetkan. Hal ini menurut Fraksi Golkar juga menunjukan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi selain migas dapat diandalkan sebagai modal transformasi dari pertumbuhan ekonomi yang berbasis migas dan batubara menuju pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada SDA yang terbaharukan.
"Untuk itu pemerintah provinsi perlu terus menggalakan program sektor pertanian dalam arti luas.Pemerintah Provinsi juga perlu terus menarik investasi ke Kalimantan Timur dengan mengarahkan investasi ke sektor sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan," jelasnya.
Ia melanjutkan, saat ini Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Timur sedang membahas Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
Dengan adanya perda ini diharapkan dapat mereformasi birokrasi perizinan dengan mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan peningkatan investasi yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi perlu segera menuntaskan permasalahan lahan, karena hal ini menjadi kendala utama bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kalimantan Timur.
Sebab, lanjut dia, terkait lahan ini investor seringkali berhadap-hadapan langsung dengan masyarakat dan menimbulkan konflik sosial.
"Sementara mengenai pasokan listrik yang saat ini telah mencapai 69%, pemerintah provinsi bekerjasama dengan PLN perlu harus terus mengajak kalangan swasta untuk turut serta mendirikan pembangkit listrik yang bersumber dari usaha pengolahan limbah kelapa sawit atau Pembangkit Listrik Tenaga Biogas,"tegasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Juru bicara Fraksi Golkar, Sapto Pramono, dalam Paripurna ke-13 DPRD Kaltim, Selasa, mengatakan fraksinya memberikan beberapa catatan penting dalam Pemandangan Umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Timur tahun anggaran 2014.
Menurut Fraksi Golkar dari hasil LKPJ tersebut ke depan perlu terus dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dilakukan.
"Selain itu dituntut berperan aktif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan yang melibatkan lembaga ketenagakerjaan. Juga terus menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada desa," kata Sapto.
Sementara terkait pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 5,86% adalah suatu hal yang baik, mencapai kisaran angka yang ditargetkan. Hal ini menurut Fraksi Golkar juga menunjukan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi selain migas dapat diandalkan sebagai modal transformasi dari pertumbuhan ekonomi yang berbasis migas dan batubara menuju pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada SDA yang terbaharukan.
"Untuk itu pemerintah provinsi perlu terus menggalakan program sektor pertanian dalam arti luas.Pemerintah Provinsi juga perlu terus menarik investasi ke Kalimantan Timur dengan mengarahkan investasi ke sektor sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan," jelasnya.
Ia melanjutkan, saat ini Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Timur sedang membahas Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
Dengan adanya perda ini diharapkan dapat mereformasi birokrasi perizinan dengan mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan peningkatan investasi yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi perlu segera menuntaskan permasalahan lahan, karena hal ini menjadi kendala utama bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kalimantan Timur.
Sebab, lanjut dia, terkait lahan ini investor seringkali berhadap-hadapan langsung dengan masyarakat dan menimbulkan konflik sosial.
"Sementara mengenai pasokan listrik yang saat ini telah mencapai 69%, pemerintah provinsi bekerjasama dengan PLN perlu harus terus mengajak kalangan swasta untuk turut serta mendirikan pembangkit listrik yang bersumber dari usaha pengolahan limbah kelapa sawit atau Pembangkit Listrik Tenaga Biogas,"tegasnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015