Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk hasil pemeriksaan keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal bersyukur karena diawal Bulan Suci Ramadhan tahun ini, Pemprov Kaltim bisa kembali meraih opini WTP. Menurut Mukmin, pencapain opini terbaik ini merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik dan sinergitas antara Pemprov dengan DPRD Kaltim dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD.
"Opini WTP hasil pemeriksaan yang telah dicapai merupakan bentuk kesungguhan dan kerja keras kita dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan profesional untuk mewujudkan Kaltim yang lebih sejahtera," kata Mukmin Faisyal usai menerima hasil audit BPK RI Perwakilan Kaltim atas laporan keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2014 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kaltim, Rabu (17/6).
Mukmin mengatakan, raihan opini WTP tahun ini, melengkapi prestasi lain yang telah diperoleh Kaltim sebelumnya, diantaranya BKN Award sebagai pengelola kepegawaian terbaik tingkat nasional. Kemudian predikat terbaik untuk hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejak tahun 2009 hingga 2014 dan peringkat terbaik ketiga nasional atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (LPPD).
"Prestasi yang kita raih merupakan hasil nyata dari pencanangan tahun peningkatan kinerja dan prestasi di semua SKPD di lingkup Pemprov Kaltim. Semua SKPD (satuan kerja perangkat daeah) terpacu untuk memberikan kinerja terbaik," paparnya.
Setelah capaian prestasi WTP ini, Mukmin mengimbau kepada semua pejabat di masing-masing SKPD Pemprov Kaltim untuk terus menjalankan pemerintahan dengan baik, bersih serta menyempurnakan pelaksanaan tata kelola keuangan daerah agar semakin baik.
"Saya harap opini WTP ini bisa dipertahankan untuk laporan keuangan tahun 2015," kata Mukmin.
Anggota 1 BPK RI, Agung Firman Sampurna meminta agar Pemprov Kaltim tidak berpuas diri. Capaian ini hendaknya menjadi motivasi untuk lebih giat menuntaskan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih adan akuntabel.
"Sebab meski mampu meraih WTP, masih banyak permasalahan yang harus dibenahi. Jika ini tidak ditindaklanjuti, maka bisa saja tahun berikutnya WTP berubah menjadi WDP, bahkan disclaimer," kata Agung. ( Humas Prov Kaltim/mar).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal bersyukur karena diawal Bulan Suci Ramadhan tahun ini, Pemprov Kaltim bisa kembali meraih opini WTP. Menurut Mukmin, pencapain opini terbaik ini merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik dan sinergitas antara Pemprov dengan DPRD Kaltim dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD.
"Opini WTP hasil pemeriksaan yang telah dicapai merupakan bentuk kesungguhan dan kerja keras kita dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan profesional untuk mewujudkan Kaltim yang lebih sejahtera," kata Mukmin Faisyal usai menerima hasil audit BPK RI Perwakilan Kaltim atas laporan keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2014 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kaltim, Rabu (17/6).
Mukmin mengatakan, raihan opini WTP tahun ini, melengkapi prestasi lain yang telah diperoleh Kaltim sebelumnya, diantaranya BKN Award sebagai pengelola kepegawaian terbaik tingkat nasional. Kemudian predikat terbaik untuk hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejak tahun 2009 hingga 2014 dan peringkat terbaik ketiga nasional atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (LPPD).
"Prestasi yang kita raih merupakan hasil nyata dari pencanangan tahun peningkatan kinerja dan prestasi di semua SKPD di lingkup Pemprov Kaltim. Semua SKPD (satuan kerja perangkat daeah) terpacu untuk memberikan kinerja terbaik," paparnya.
Setelah capaian prestasi WTP ini, Mukmin mengimbau kepada semua pejabat di masing-masing SKPD Pemprov Kaltim untuk terus menjalankan pemerintahan dengan baik, bersih serta menyempurnakan pelaksanaan tata kelola keuangan daerah agar semakin baik.
"Saya harap opini WTP ini bisa dipertahankan untuk laporan keuangan tahun 2015," kata Mukmin.
Anggota 1 BPK RI, Agung Firman Sampurna meminta agar Pemprov Kaltim tidak berpuas diri. Capaian ini hendaknya menjadi motivasi untuk lebih giat menuntaskan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih adan akuntabel.
"Sebab meski mampu meraih WTP, masih banyak permasalahan yang harus dibenahi. Jika ini tidak ditindaklanjuti, maka bisa saja tahun berikutnya WTP berubah menjadi WDP, bahkan disclaimer," kata Agung. ( Humas Prov Kaltim/mar).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015