Samarinda (ANTARA Kaltim) - DPRD Kalimantan Timur mendukung rencana Gubernur Awang Faroek Ishak yang ingin merealisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di daerah setempat, sebagai alternatif energi di masa mendatang untuk memenuhi pasokan listrik.

"Secara pribadi saya mendukung semangat Pak Gubernur untuk mengembangkan sumber-sumber energi alternatif di Kalimantan Timur, termasuk dari nuklir tersebut. Ini juga menjadi bagian dari upaya penyelamatan sumber daya alam Kaltim, seperti minyak, gas dan batu bara, agar masih dapat dinikmati anak cucu kita kelak," kata Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun HS di Samarinda, Kamis.

Ia mengemukakan hal itu setelah mendengarkan pemaparan rencana pembangunan PLTN di Kaltim oleh Dirut PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) Dr Yudiutomo Imardjoko dan sejumlah petinggi China General Nuclear Power Group (CGN) di salah satu hotel bintang lima di Balikpapan, Rabu (15/4) malam.

Hadir dalam pemaparan tersebut Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak dan sejumlah pejabat teras Pemprov Kaltim. PLTN berkapasitas 50 MW rencananya dibangun di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau.

Syahrun memuji gagasan Gubernur Awang Faroek membangun PLTN di Kaltim sebagai pemikiran visioner, karena kenyataannya provinsi ini sebagai lumbung energi nasional masih dihadapkan dengan defisit listrik.

Hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim listriknya sering mati hidup (byar pet), tak terkecuali empat kota yang dilayani jaringan interkoneksi Sistem Mahakam, yakni Samarinda, Balikpapan, Tenggarong (Kutai Kartanegara), dan Bontang.

Namun, lanjutnya, pembangunan PLTN tidak mudah. Hal itu berkaca dari sejumlah daerah lain yang juga akan membangun PLTN, seperti Kabupaten Jepara (Jawa Tengah) dan Kabupaten Bangka Barat (Kepulauan Bangka Belitung), yang hingga sekarang masih menghadapi banyak persoalan mulai penolakan masyarakat hingga prosedur perizinan dari pemerintah pusat.

Masyarakat Jepara ramai-ramai menolak PLTN, akibat dihantui kekhawatiran kasus meledaknya reaktor nuklir Chernobyl di Rusia dan PLTN Fukushima di Jepang beberapa tahun lalu, yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di Indonesa.

Sedangkan di Bangka Belitung, kendala soal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan nasional menjadi penghambat utama, karena belum ada peruntukan lokasi untuk PLTN.

"Tapi, kita patut mendukung gagasan Pak Gubernur membangun PLTN di Kaltim, tentu disertai dengan kajian mendalam, perencanaan yang matang dan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat," ujar Syahrun, yang juga politisi Partai Golkar itu.

Menurut Syahrun, berdasarkan informasi yang diperoleh, teknologi nuklir sangatlah efisien untuk menggantikan sumber energi yang tidak terbarukan. Satu kilogram uranium setara dengan 1.000-3.000 ton batu bara atau 160 truk tangki minyak diesel yang berkapasitas 6.500 liter.

Penerapan teknologi nuklir di Indonesia sudah dipersiapkan cukup lama, di antaranya dengan mengembangkan reaktor nuklir untuk riset di Tamansari, Bandung, sejak tahun 1964, yang mampu menghasilkan listrik 2.500 Kwh, kemudian di Yogyakarta dan Serpong, Tangerang.

Sambil wacana soal PLTN berproses, Syahrun mengajak jajaran pemprov dan kalangan swasta mengembangan sumber energi alternatif lain bagi masyarakat Kaltim, seperti air, panas bumi, biomassa, dan sinar matahari.

"Soal pembangunan PLTN ini sudah tepat bila Pak Gubernur meminta Balitbangda Kaltim, Perusda Melati Bhakti Satya di bawah koordinasi Asisten II Sekprov untuk menindaklanjuti pemaparan PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) dan China General Nuclear Power Group. Masalahnya, ini juga terkait dengan PT PLN, sehingga sebaiknya digunakan jalur bisnis ke bisnis," tegasnya. (*)

Pewarta: Arumanto

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015