Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah pusat kembali mengupayakan jumlah pemerataan penduduk dengan cara melakukan perpindahan penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang lebih kosong (Transmigrasi). Diketahui, beberapa wilayah telah dilirik, terutama Kalimantan. Tepatnya di Kalbar, pemerintah menyiapkan lahan seluas sembilan hektar.
Lantas, bagaimana dengan Kaltim? Apakah pemprov sudah ada berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang hal ini?
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi transmigrasi yakni Mursidi Muslim mengatakan, fokus pemerintah kali ini ada di wilayah pesisir pantai. Seperti diketahui hal ini juga ada korelasinya dengan euforia presiden yang menginginkan Indonesia selaku kawasan maritim.
"Yang jadi pertanyaan justru bagaimana dengan Kaltim yang dominan wilayah hutan dan rawa? Padahal Kaltim sangat minim penduduk dengan kawasan yang sangat luas," kata Mursidi --sapaan akrabnya.
Sebanyak empat juta pelaku transmigrasi (transmigran) telah disiapkan dana melalui anggaran belanja negara sebesar Rp 1,4 triliun untuk menyokong hal-hal yang diperlukan selama prosesi transmigrasi. Termasuk di antaranya, peningkatan etos kerja, pengetahuan dasar pertanian dan perdagangan, tiket pemberangkatan, lahan siap huni, pengadaan lahan, ternak, bibit, alat pertanian dan lain sebagainya.
"Terlihat jika pemerintah pusat serius mengatasi perpindahan penduduk ini. Semua hal telah dirumuskan, untuk prosesi mulainya sendiri masih belum ditentukan kapan," kata legislator Partai Golkar ini.
Hal tersebut, lanjut Mursidi, berlaku untuk provinsi Kalbar. Sementara kami (pemprov Kaltim) sendiri belum mendapat informasi ataupun instruksi dari pemerintah pusat untuk turut serta membicarakan transmigrasi ini. Nantinya, pasti ada melalui musyawarah pembangunan nasional, karena Kaltim masih memiliki sejumlah titik yang memang disiapkan untuk menampung warga transmigrasi.
Sehingga jika memang diperlukan, DPRD Kaltim akan membicarakan masalah transmigrasi ini dengan dinas terkait untuk merembukkan output terbaiknya. Kalau perlu dan memang dibutuhkan.
Tentu saja provinsi Kaltim harus menyiapkan anggaran melalui APBD untuk turut mendorong upaya pemerintah pusat dalam rangka meratakan pertumbuhan penduduk di Indonesia sekaligus mensejahterakan masyarakat Kaltim serta meningkatkan sumbangsih pendapatan asli daerah. (Humas DPRD Kaltim/adv/tos/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Lantas, bagaimana dengan Kaltim? Apakah pemprov sudah ada berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang hal ini?
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi transmigrasi yakni Mursidi Muslim mengatakan, fokus pemerintah kali ini ada di wilayah pesisir pantai. Seperti diketahui hal ini juga ada korelasinya dengan euforia presiden yang menginginkan Indonesia selaku kawasan maritim.
"Yang jadi pertanyaan justru bagaimana dengan Kaltim yang dominan wilayah hutan dan rawa? Padahal Kaltim sangat minim penduduk dengan kawasan yang sangat luas," kata Mursidi --sapaan akrabnya.
Sebanyak empat juta pelaku transmigrasi (transmigran) telah disiapkan dana melalui anggaran belanja negara sebesar Rp 1,4 triliun untuk menyokong hal-hal yang diperlukan selama prosesi transmigrasi. Termasuk di antaranya, peningkatan etos kerja, pengetahuan dasar pertanian dan perdagangan, tiket pemberangkatan, lahan siap huni, pengadaan lahan, ternak, bibit, alat pertanian dan lain sebagainya.
"Terlihat jika pemerintah pusat serius mengatasi perpindahan penduduk ini. Semua hal telah dirumuskan, untuk prosesi mulainya sendiri masih belum ditentukan kapan," kata legislator Partai Golkar ini.
Hal tersebut, lanjut Mursidi, berlaku untuk provinsi Kalbar. Sementara kami (pemprov Kaltim) sendiri belum mendapat informasi ataupun instruksi dari pemerintah pusat untuk turut serta membicarakan transmigrasi ini. Nantinya, pasti ada melalui musyawarah pembangunan nasional, karena Kaltim masih memiliki sejumlah titik yang memang disiapkan untuk menampung warga transmigrasi.
Sehingga jika memang diperlukan, DPRD Kaltim akan membicarakan masalah transmigrasi ini dengan dinas terkait untuk merembukkan output terbaiknya. Kalau perlu dan memang dibutuhkan.
Tentu saja provinsi Kaltim harus menyiapkan anggaran melalui APBD untuk turut mendorong upaya pemerintah pusat dalam rangka meratakan pertumbuhan penduduk di Indonesia sekaligus mensejahterakan masyarakat Kaltim serta meningkatkan sumbangsih pendapatan asli daerah. (Humas DPRD Kaltim/adv/tos/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015