Samarinda (ANTARA Kaltim) – Jumlah tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Provinsi Kaltim dan Kaltara masih sangat kurang, sehingga membuat BKKBN Kaltim dan sejumlah SKPD KB di Kabupaten dan kota perlu bekerja lebih keras guna mensukseskan program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
“Jumlah tenaga PLKB di Kaltim dan Kaltara saat ini sekitar 350 orang, padahal idealnya sebanyak 600 orang,†kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Yenrizal Makmur di Samarinda usai membuka pelatihan Konsultasi Inter Personal (KIP) bagi PLKB di Samarinda, Selasa (24/3).
Ia mengatakan idealnya satu desa dilayani oleh satu petugas PLKB , tetapi di era otonomi Kaltim sangat kekurangan petugas PLKB yakni satu petugas bisa melayani lima sampai tujuh desa atau satu banding tujuh , bahkan ada beberapa kabupaten tidak memiliki PLKB.
Contohnya Kabupaten Malinau, hingga saat ini belum memiliki tenaga PLKB, tetapi ada juga sejumlah kabupaten sudah melakukan rekrutmen tenaga PLKB contohnya Kabupaten Kutai Timur yakni sebanyak 10 orang.
Kemudian ada juga beberapa daerah yang merekrut tenaga PLKB sebagai tenaga kontrak dengan sistem outsourcing seperi yang dilakukan pemerintah Kota Tarakan. Bahkan pada tahun 2013 lalu Kabupaten Kutai Kartanegara mengangkat tenaga fungsional umum, sebanyak 30 orang.
Yenrizal Makmur menjelaskan sejak era otonomi jumlah tenaga penyuluh semakin berkurang, para tenaga PLKB tidak lagi bertugas menjadi penyuluh tetapi banyak yang dimutasi kebidang lain seperti menjadi lurah, camat maupun staf instansi lainnya.
“Alhamdullillah sejak beberapa tahun belakangan ini beberapa pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim kembali merekrut tenaga PLKB pada setiap penerimaan CPNS,†katanya.
Menurutnya setelah dilakukan pengrekrutan oleh sejumlah kabupaten dan kota maka untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para PLKB dilatih oleh BKKBN termasuk pelatihan KIP Konseling selama lima hari di badan Diklat BKKBN Kaltim.
Yenrizal Makmur menambahkan keberadaan tenaga PLKB sebagai ujung tombak program KKB dimasyarakat, untuk itu mereka perlu diberikan pelatihan-pelatihan dan pengetahuan tentang KIP, program –program KB seperti Bina Keluarga Balita (BKB), pembinaan terhadap remaja, PIK, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
“Selama ini sebagian besar kinerja para PLKB sudah cukup bagus, namun ada beberapa perlu dilakukan pembinaan. Terbukti dengan upaya tenaga PLKB program KB berhasil bahkan pada tahun 2014 lalu Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) melampaui target,†katanya.
Sementara itu panitia pelaksana pelatihan Nusantara SE mengatakan pelatihan KIP /Konseling diikuti sebanyak 26 peserta yang berasal dari 10 kabupaten dan kota seProvinsi Kaltim dan Kaltara.
“Adapun tujuan dari pelaksanaan pelatihan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan , sikap dan prilaku petugas KB khususnya dalam menyelenggarakan kegiatan konseling program KKBPK,†katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
“Jumlah tenaga PLKB di Kaltim dan Kaltara saat ini sekitar 350 orang, padahal idealnya sebanyak 600 orang,†kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Yenrizal Makmur di Samarinda usai membuka pelatihan Konsultasi Inter Personal (KIP) bagi PLKB di Samarinda, Selasa (24/3).
Ia mengatakan idealnya satu desa dilayani oleh satu petugas PLKB , tetapi di era otonomi Kaltim sangat kekurangan petugas PLKB yakni satu petugas bisa melayani lima sampai tujuh desa atau satu banding tujuh , bahkan ada beberapa kabupaten tidak memiliki PLKB.
Contohnya Kabupaten Malinau, hingga saat ini belum memiliki tenaga PLKB, tetapi ada juga sejumlah kabupaten sudah melakukan rekrutmen tenaga PLKB contohnya Kabupaten Kutai Timur yakni sebanyak 10 orang.
Kemudian ada juga beberapa daerah yang merekrut tenaga PLKB sebagai tenaga kontrak dengan sistem outsourcing seperi yang dilakukan pemerintah Kota Tarakan. Bahkan pada tahun 2013 lalu Kabupaten Kutai Kartanegara mengangkat tenaga fungsional umum, sebanyak 30 orang.
Yenrizal Makmur menjelaskan sejak era otonomi jumlah tenaga penyuluh semakin berkurang, para tenaga PLKB tidak lagi bertugas menjadi penyuluh tetapi banyak yang dimutasi kebidang lain seperti menjadi lurah, camat maupun staf instansi lainnya.
“Alhamdullillah sejak beberapa tahun belakangan ini beberapa pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim kembali merekrut tenaga PLKB pada setiap penerimaan CPNS,†katanya.
Menurutnya setelah dilakukan pengrekrutan oleh sejumlah kabupaten dan kota maka untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para PLKB dilatih oleh BKKBN termasuk pelatihan KIP Konseling selama lima hari di badan Diklat BKKBN Kaltim.
Yenrizal Makmur menambahkan keberadaan tenaga PLKB sebagai ujung tombak program KKB dimasyarakat, untuk itu mereka perlu diberikan pelatihan-pelatihan dan pengetahuan tentang KIP, program –program KB seperti Bina Keluarga Balita (BKB), pembinaan terhadap remaja, PIK, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
“Selama ini sebagian besar kinerja para PLKB sudah cukup bagus, namun ada beberapa perlu dilakukan pembinaan. Terbukti dengan upaya tenaga PLKB program KB berhasil bahkan pada tahun 2014 lalu Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) melampaui target,†katanya.
Sementara itu panitia pelaksana pelatihan Nusantara SE mengatakan pelatihan KIP /Konseling diikuti sebanyak 26 peserta yang berasal dari 10 kabupaten dan kota seProvinsi Kaltim dan Kaltara.
“Adapun tujuan dari pelaksanaan pelatihan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan , sikap dan prilaku petugas KB khususnya dalam menyelenggarakan kegiatan konseling program KKBPK,†katanya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015