Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meminta pengelolaan Balai Latihan Kerja Industri Kota Samarinda diserahkan kepada pemerintah provinsi agar pemanfaatannya lebih optimal guna mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan siap kerja.
"Saya mengamati bagaimana pengelolaan BLKI Samarinda selama ini. Sepanjang tahun 2014 misalnya, terlihat hampir tidak ada kegiatan di BLKI tersebut," kata Awang Faroek kepada wartawan di Samarinda, Rabu.
Minimnya kegiatan di BLKI Samarinda, lanjut gubernur, menjadi bukti bahwa pengelolaan lembaga tersebut masih harus ditingkatkan, sehingga ia mengusulkan kepada kementerian terkait sebagai instansi induk BLKI untuk menyerahkannya kepada Pemprov Kaltim.
"Serahkan pemprov saja agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami bisa memanfaatkannya untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka lebih berdaya saing," tambahnya.
Menurut Awang Faroek, BLKI tersebut bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) terkait penggunaan berbagai peralatan mesin pertanian, sebelum personel TNI itu turun ke lapangan mendukung program swasembada pangan di Kaltim.
Selain itu, BLKI juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat binaan panti sosial milik pemprov, termasuk bisa dikerjasamakan dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk menyiapkan SDM yang handal dan siap menjawab tuntutan kebutuhan kerja.
"Pelatihan BLKI itu bisa sekaligus mendukung tekad pemerintah untuk tidak lagi mengirim pembantu sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, melainkan tenaga kerja yang lebih berkualitas. BLKI bisa menjadi sarana pelatihannya sebelum mereka dikirim ke luar negeri," katanya, menambahkan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Saya mengamati bagaimana pengelolaan BLKI Samarinda selama ini. Sepanjang tahun 2014 misalnya, terlihat hampir tidak ada kegiatan di BLKI tersebut," kata Awang Faroek kepada wartawan di Samarinda, Rabu.
Minimnya kegiatan di BLKI Samarinda, lanjut gubernur, menjadi bukti bahwa pengelolaan lembaga tersebut masih harus ditingkatkan, sehingga ia mengusulkan kepada kementerian terkait sebagai instansi induk BLKI untuk menyerahkannya kepada Pemprov Kaltim.
"Serahkan pemprov saja agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami bisa memanfaatkannya untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka lebih berdaya saing," tambahnya.
Menurut Awang Faroek, BLKI tersebut bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) terkait penggunaan berbagai peralatan mesin pertanian, sebelum personel TNI itu turun ke lapangan mendukung program swasembada pangan di Kaltim.
Selain itu, BLKI juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat binaan panti sosial milik pemprov, termasuk bisa dikerjasamakan dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk menyiapkan SDM yang handal dan siap menjawab tuntutan kebutuhan kerja.
"Pelatihan BLKI itu bisa sekaligus mendukung tekad pemerintah untuk tidak lagi mengirim pembantu sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, melainkan tenaga kerja yang lebih berkualitas. BLKI bisa menjadi sarana pelatihannya sebelum mereka dikirim ke luar negeri," katanya, menambahkan. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015