Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menjalin kerjasama dengan jajaran TNI untuk membangun perbatasan di daerah ini. Kebersamaan itu dibangun Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak dan jajaran Kodam VI Mulawarman dan bisa diibaratkan mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
Sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pengembangan kawasan perbatasan harus dilakukan dengan kebersamaan pemerintah daerah dan TNI. Perbatasan Kaltim dengan Negara Malaysia terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu, sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara perbatasan dengan Malaysia ada di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
“Pembangunan ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar Gubernur bersama Pangdam menjaga dan mengembangkan wilayah perbatasan. Karena itu, Pemprov Kaltim bertugas bagaimana menyediakan pos keamanan perbatasan dan Kodam mengisi dengan kekuatan personil TNI,†kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak baru-baru ini di Samarinda.
Selain sebagai beranda terdepan NKRI, perbatasan juga merupakan kawasan strategis nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat lokal maupun pendatang.
Karena itu, selain mempertahankan keutuhan negara di wilayah perbatasan, diharapkan pengembangan wilayah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pro rakyat, yakni transmigrasi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga pemberdayaan masyarakat.
Contoh, untuk program perkebunan diharapkan pengembangan kelapa sawit dan kakao di wilayah perbatasan. Termasuk pengembangan tanaman padi yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kaltim di Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Tetapi, semua itu tidak akan sukses, jika kebutuhan yang lain tidak terpenuhi, contohnya sarana infrastruktur jalan juga harus baik,†jelasnya.
Mewujudkan itu semua, perlu sinergisitas Pemprov Kaltim dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota yang memiliki wilayah perbatasan. Terutama SKPD terkait, mulai dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan harus saling bekerja sama sehingga pengembangan perbatasan dapat terwujud.
Agar program tersebut terlaksana dengan sukses, SKPD terkait harus melakukan koordinasi dengan provinsi lain dan pemerintah pusat untuk menyiapkan program transmigrasi ini.
“Para transmigran yang akan kita datangkan harus memiliki keahlian, berupa kemapuan bertani dan berkebun. Dengan begitu, maka kehadiran para transmigran secara langsung akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan kawasan perbatasan," ujar Gubernur. (Humas Prov Kaltim/jay)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pengembangan kawasan perbatasan harus dilakukan dengan kebersamaan pemerintah daerah dan TNI. Perbatasan Kaltim dengan Negara Malaysia terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu, sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara perbatasan dengan Malaysia ada di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
“Pembangunan ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar Gubernur bersama Pangdam menjaga dan mengembangkan wilayah perbatasan. Karena itu, Pemprov Kaltim bertugas bagaimana menyediakan pos keamanan perbatasan dan Kodam mengisi dengan kekuatan personil TNI,†kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak baru-baru ini di Samarinda.
Selain sebagai beranda terdepan NKRI, perbatasan juga merupakan kawasan strategis nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat lokal maupun pendatang.
Karena itu, selain mempertahankan keutuhan negara di wilayah perbatasan, diharapkan pengembangan wilayah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pro rakyat, yakni transmigrasi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga pemberdayaan masyarakat.
Contoh, untuk program perkebunan diharapkan pengembangan kelapa sawit dan kakao di wilayah perbatasan. Termasuk pengembangan tanaman padi yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kaltim di Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Tetapi, semua itu tidak akan sukses, jika kebutuhan yang lain tidak terpenuhi, contohnya sarana infrastruktur jalan juga harus baik,†jelasnya.
Mewujudkan itu semua, perlu sinergisitas Pemprov Kaltim dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota yang memiliki wilayah perbatasan. Terutama SKPD terkait, mulai dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan harus saling bekerja sama sehingga pengembangan perbatasan dapat terwujud.
Agar program tersebut terlaksana dengan sukses, SKPD terkait harus melakukan koordinasi dengan provinsi lain dan pemerintah pusat untuk menyiapkan program transmigrasi ini.
“Para transmigran yang akan kita datangkan harus memiliki keahlian, berupa kemapuan bertani dan berkebun. Dengan begitu, maka kehadiran para transmigran secara langsung akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan kawasan perbatasan," ujar Gubernur. (Humas Prov Kaltim/jay)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015